Pemindahan Proyek Aspal Karawang Picu Polemik Daerah
- account_circle Reski
- calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
- visibility 264
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto: Ilustrasi menunjukkan polemik pemindahan proyek aspal Karawang dari Buton ke Jawa Barat, yang memicu penolakan masyarakat daerah penghasil karena dinilai melemahkan hilirisasi dan pemerataan ekonomi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,(duasatunews.com) — Pemerintah mengarahkan pembangunan fasilitas produksi Aspal Buton ke Karawang, Jawa Barat. Kebijakan ini memicu perdebatan karena banyak pihak menilai langkah tersebut menyimpang dari semangat hilirisasi berbasis daerah.
Keputusan Proyek Picu Sorotan
Pemerintah memasukkan proyek Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahap kedua tahun 2026. Pemerintah memilih Karawang sebagai lokasi pengolahan karena mempertimbangkan efisiensi industri dan kedekatan dengan pusat infrastruktur.
Keputusan ini memunculkan kritik. Sejumlah pihak menilai pemerintah tidak konsisten menjalankan agenda hilirisasi.
Daerah Penghasil Sampaikan Keberatan
Tokoh masyarakat dan elemen sipil di Pulau Buton menyampaikan kritik terbuka. Mereka menilai pemerintah mengabaikan potensi ekonomi daerah penghasil.
Basiran menegaskan bahwa pemindahan proyek membuat Buton hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Ia meminta pemerintah menempatkan industri pengolahan di wilayah asal agar masyarakat lokal merasakan manfaat langsung.
Mahasiswa dan organisasi masyarakat menggelar diskusi publik serta menyuarakan penolakan. Mereka menilai kebijakan ini merugikan daerah dan melemahkan pembangunan berbasis potensi lokal.
Hilirisasi Dinilai Tidak Tepat
Pengamat kebijakan publik menilai hilirisasi harus berlangsung dekat sumber bahan baku. Mereka menegaskan bahwa pembangunan industri di daerah asal mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
Sebagian pihak juga meragukan alasan efisiensi logistik. Mereka menilai distribusi nasional tetap dapat berjalan efektif jika pengolahan berlangsung di wilayah timur Indonesia.
Dampak Ekonomi Jadi Perhatian
Keputusan ini berpotensi mengalihkan manfaat ekonomi ke Jawa Barat. Karawang akan memperoleh investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan industri turunan.
Sebaliknya, Buton berisiko kehilangan nilai tambah dari sumber daya alamnya. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan ketergantungan pada sektor bahan mentah.
Desakan Evaluasi Kebijakan
Berbagai pihak mendesak pemerintah mengevaluasi lokasi proyek. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan agar selaras dengan prinsip pemerataan pembangunan.
Masyarakat juga berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan daerah penghasil. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebijakan nasional berjalan adil.
- Penulis: Reski
- Editor: Nur Wayda
Saat ini belum ada komentar