Breaking News
light_mode
Beranda » 21 News » Arnol Ibnu Rasyid Terpilih Nakhodai Himpunan Pemuda 21 Nusantara

Arnol Ibnu Rasyid Terpilih Nakhodai Himpunan Pemuda 21 Nusantara

  • account_circle ptmbi
  • calendar_month Sabtu, 18 Feb 2023
  • visibility 1.068
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com — Arnol Ibnu Rasyid terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pemuda 21 Nusantara dalam Musyawarah Besar (Mubes) di Cisarua, Bogor. Kegiatan tersebut berlangsung pada 14–16 Februari 2023.

Peserta Mubes memilih Arnol melalui voting tertutup. Ia meraih 84 suara. Rivalnya, Irjal Ridwan, memperoleh 34 suara dari total 118 peserta.

Himpunan Pemuda 21 Nusantara memusatkan perhatian pada pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Organisasi ini menyiapkan berbagai kompetisi lintas bidang. Salah satunya bidang olahraga.

Bidang olahraga tersebut diarahkan mengikuti seleksi Sea Games Kamboja dan Pra-PON Aceh. Karena itu, organisasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan terukur.

Ketua umum terpilih harus mampu mengelola program nasional dan internasional. Ia juga harus memastikan koordinasi organisasi berjalan efektif.

Sebagian besar anggota organisasi berasal dari kalangan mahasiswa. Mereka datang dari berbagai universitas di wilayah Jawa dan Sulawesi.

Himpunan Pemuda 21 Nusantara menjalankan sistem pengkaderan berkelanjutan. Sistem ini bertujuan melahirkan pemimpin muda berintegritas. Para kader disiapkan untuk mengisi kepemimpinan daerah dan nasional.

Sejumlah tokoh menghadiri pembukaan Musyawarah Besar tersebut. Mereka antara lain Dedu Purnomo, Ahmad Latupono, Sa’ad Fatsey, dan Nur Asrawan Sumardin.
(SS/Red)

  • Penulis: ptmbi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Frasa kunci pada subjudul: Lebih dari 75% subjudul induk merefleksikan topik konten Anda. Itu terlalu banyak. Jangan optimasi secara berlebihan! Frasa kunci pada subjudul: Lebih dari 75% subjudul induk merefleksikan topik konten Anda. Itu terlalu banyak. Jangan optimasi secara berlebihan! PMN SMF FLPP 2025 mendukung pembiayaan 194 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

    SMF Salurkan PMN Rp6,68 Triliun untuk FLPP, Dukung Pembiayaan Hampir 195 Ribu Rumah MBR

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– PMN SMF untuk FLPP mencapai Rp6,68 triliun pada 2025. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengalokasikan seluruh dana tersebut untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan perseroan hanya mengarahkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) itu untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perseroan tidak […]

  • implementasi PP Tunas dalam rapat pemerintah Indonesia

    Implementasi PP Tunas Dibahas Seskab Teddy dan Menkomdigi

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Implementasi PP Tunas menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini memastikan setiap platform digital menyediakan lingkungan yang aman bagi anak dari paparan konten berbahaya maupun risiko penyalahgunaan data. Teddy Indra Wijaya membahas kebijakan tersebut bersama Meutya Hafid dalam pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet pada Jumat (27/3) […]

  • Uji materi Pasal 218 KUHP di Mahkamah Konstitusi

    Uji Materi Pasal 218 KUHP Masuk Mahkamah Konstitusi

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 600
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Sejumlah mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka mengajukan uji materi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Melalui permohonan ini, para mahasiswa menggunakan hak konstitusional mereka. Selain itu, mereka menuntut kepastian hukum […]

  • sidang MK bahas kuota internet hangus MK dan operator seluler

    Kuota Internet Hangus MK: Hakim Cecar Operator Seluler

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 256
    • 1Komentar

    MK Uji Sistem Kuota Internet Hangus Jakarta,(duasatunews.com)Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar operator seluler dan asosiasi telekomunikasi dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja terkait kuota internet hangus. Selain itu, para hakim menguji sistem yang menghapus kuota pelanggan saat masa aktif berakhir. Sidang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Kamis. Dalam sidang tersebut, delapan hakim konstitusi menggali keterangan […]

  • ilustrasi makan bergizi gratis untuk anak sekolah

    Makan Bergizi Gratis Disorot, Prabowo Tegaskan Tetap Jalan

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 432
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik dari kalangan terdidik. Prabowo menilai sebagian kritik tidak lagi bersifat objektif dan justru meremehkan kebijakan pemerintah yang menyasar kelompok rentan. Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari […]

  • Rapat DPRD dalam sistem pilkada melalui DPRD

    Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pilkada melalui DPRD dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berisiko memicu praktik korupsi dibandingkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut KPK, mekanisme ini membuka ruang transaksi kekuasaan yang lebih besar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memusatkan pengambilan keputusan pada ruang-ruang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan peluang […]

expand_less