Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Dugaan Kejahatan Lingkungan PT TMS, Mahasiswa Desak KPK Usut

Dugaan Kejahatan Lingkungan PT TMS, Mahasiswa Desak KPK Usut

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
  • visibility 629
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Koalisi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak KPK mengusut dugaan kejahatan lingkungan PT TMS di Sulawesi Tenggara.

Para mahasiswa menilai KPK harus bertindak tegas dan terbuka. Mereka menegaskan penegakan hukum harus berjalan tanpa pengecualian, termasuk terhadap pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat publik.

Kejahatan Lingkungan PT TMS Disorot Mahasiswa

Koalisi Mahasiswa Bersatu menyoroti dugaan penyerobotan kawasan hutan lindung oleh PT TMS. Mereka menjadikan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar tuntutan.

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat aktivitas perambahan kawasan hutan secara ilegal. Namun, aparat hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda. Hingga kini, perusahaan baru merealisasikan sebagian pembayaran.

Kondisi ini memicu pertanyaan publik. Massa aksi menilai aparat belum menerapkan ketentuan pidana secara optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyegelan PT TMS oleh Satgas PKH Jadi Sorotan

Selain merujuk laporan BPK, mahasiswa juga mengaitkan kasus ini dengan langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang melakukan penyegelan terhadap aktivitas PT TMS. Mereka menilai tindakan Satgas PKH menunjukkan adanya indikasi pelanggaran penguasaan kawasan hutan.

Menurut koalisi, penyegelan tersebut memperkuat dugaan bahwa aktivitas pertambangan PT TMS berada di kawasan yang seharusnya dilindungi negara. Karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti langkah administratif tersebut ke ranah penyelidikan pidana.

Mahasiswa juga menilai tindakan Satgas PKH sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang melarang kegiatan usaha tanpa izin di kawasan hutan lindung dan memberikan ruang penindakan hukum terhadap pelanggaran.

Mahasiswa Desak Aparat Periksa Pihak Terkait

Koordinator aksi, Saiydul, menyampaikan bahwa mahasiswa menemukan informasi dan dokumen yang mengaitkan aktivitas perusahaan dengan kawasan hutan lindung. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang tercantum dalam laporan.

“Kami tidak menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta aparat menjalankan proses hukum secara objektif dan transparan,” ujar Saiydul dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, aparat perlu memeriksa figur publik dan keluarga pejabat untuk mencegah intervensi kekuasaan dalam proses hukum.

KPK Diminta Menelusuri Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Selain isu lingkungan, koalisi menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka. Menurut mereka, posisi kepala daerah berpotensi memengaruhi penanganan kasus tambang.

Mahasiswa meminta KPK menelusuri dugaan konflik kepentingan, pembiaran pelanggaran, serta relasi antara kekuasaan dan korporasi tambang. Mereka menilai KPK memiliki kewenangan untuk menelusuri unsur penyalahgunaan jabatan yang berpotensi merugikan negara dan lingkungan.

Mahasiswa Soroti Dugaan Aliran Dana Politik

Koalisi Mahasiswa Bersatu juga menyoroti dugaan aliran dana dari aktivitas pertambangan PT TMS untuk kepentingan politik. Mereka menduga dana tersebut berkaitan dengan kontestasi Pilkada Sulawesi Tenggara 2024.

Jika aparat membuktikan dugaan tersebut, kasus ini tidak hanya menyangkut kejahatan lingkungan. Persoalan tersebut juga berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Tuntutan Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan

Koalisi menilai dugaan penyerobotan hutan lindung berisiko merusak ekosistem. Aktivitas tersebut juga mengancam fungsi resapan air serta kehidupan masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, mereka meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan independen. Mereka juga menolak segala bentuk tekanan politik dalam penanganan kasus ini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT TMS dan pihak terkait belum menyampaikan pernyataan resmi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelanggaran pengabdian LPDP dibahas Direktur LPDP Sudarto dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan

    LPDP Periksa 600 Awardee Diduga Abaikan Kewajiban Pengabdian

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 417
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah memeriksa sekitar 600 penerima beasiswa yang diduga tidak menjalankan kewajiban pengabdian. Dari pemeriksaan tersebut, LPDP menjatuhkan sanksi kepada delapan awardee, termasuk kewajiban pengembalian dana. Selain itu, 36 awardee lain mengikuti proses klarifikasi. Direktur LPDP Sudarto menyampaikan perkembangan ini dalam Konferensi Pers APBN Kita Januari 2026 di […]

  • Barcelona semifinal Piala Raja usai menang atas Albacete

    Barcelona Semifinal Piala Raja Usai Kalahkan Albacete 2-1

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 572
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Barcelona semifinal Piala Raja setelah meraih kemenangan 2-1 atas Albacete pada laga perempat final yang digelar di Stadion Carlos Belmonte, Selasa malam waktu setempat. Hasil ini memastikan Blaugrana menjadi tim pertama yang mengamankan tiket ke babak semifinal Copa del Rey musim ini. Barcelona tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Hansi Flick […]

  • Saiful Akbar Kalenggo Ditunjuk Jadi Plt. Kadispend Konsel, IPPMI Konsel Tekankan Pentingnya Integrasi Teknologi Digital di Sekolah

    Saiful Akbar Kalenggo Ditunjuk Jadi Plt. Kadispend Konsel, IPPMI Konsel Tekankan Pentingnya Integrasi Teknologi Digital di Sekolah

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.000
    • 0Komentar

    ANDOOLO, duasatunews.com – Dunia pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan kembali bergerak dinamis setelah pemerintah daerah menunjuk Saiful Akbar Kalenggo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan (Kadispend). Penunjukan ini langsung memunculkan harapan baru, terutama terkait peningkatan mutu pendidikan dan modernisasi sistem pembelajaran. Sebagai pejabat baru, Saiful Akbar Kalenggo membawa rekam jejak birokrasi yang dinilai solid. […]

  • I Wayan Eka Mariarta Ketua PN Depok berjalan menuju mobil tahanan setelah OTT KPK

    KY Periksa PN Depok Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 576
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – KY periksa PN Depok terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Seiring itu, pemeriksaan etik dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam perkara sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Fokus KY pada Penegakan Kode […]

  • ondasi cakar ayam karya Sedyatmo di Bandara Soekarno-Hatta

    Siapa Ir Sedyatmo? Sosok Jenius di Balik Tol Bandara dan Penakluk Tanah Lembek Indonesia

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 853
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Jutaan kendaraan melaju di Tol Bandara Soekarno-Hatta setiap hari. Namun, sedikit pengguna jalan yang mengenal sosok besar di balik nama Tol Prof Dr Ir Sedyatmo. Nama itu bukan sekadar penanda jalan, tetapi warisan pemikiran salah satu insinyur paling berpengaruh di Indonesia. Prof Dr Ir Sedyatmo mencatat sejarah sebagai pelopor teknologi konstruksi di […]

  • impor balik Jepang 2025 mencapai rekor tertinggi 30 tahun

    Impor Balik Mobil Jepang Cetak Rekor Tertinggi Dalam Tiga Dekade

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 674
    • 0Komentar

    impor balik Jepang 2025 pecahkan rekor 30 tahun Jakarta, duasatunews – impor balik Jepang pada 2025 mencatat rekor tertinggi dalam tiga dekade terakhir. Sepanjang tahun lalu, produsen otomotif Jepang mengimpor kembali 111.513 unit kendaraan produksi luar negeri ke pasar domestik. Angka ini naik 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui rekor lama 107.092 unit yang […]

expand_less