Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 527
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali memicu perhatian publik. Isu ini menyangkut hak politik warga dan berpotensi mengubah relasi antara masyarakat dan pemimpin daerah.

Perdebatan menguat ketika evaluasi nasional terhadap pilkada langsung terus berjalan. Sejumlah daerah masih menghadapi masalah serius, seperti tingginya biaya politik, konflik sosial, dan praktik politik uang. Kondisi tersebut mendorong banyak pihak meninjau ulang efektivitas sistem pemilihan yang berlaku saat ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa kebijakan politik harus berpihak pada kemaslahatan publik. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa pengambil kebijakan wajib menjunjung keadaban dan menekan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Ia menilai keputusan politik tidak boleh lepas dari tanggung jawab moral terhadap rakyat.

MUI menjelaskan bahwa kajian terhadap pilkada langsung telah berlangsung sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa 2012. Dalam kajian itu, MUI mencatat berbagai persoalan, seperti lonjakan ongkos politik, meluasnya politik uang, serta konflik horizontal antarwarga. MUI juga menilai polarisasi pascapilkada sering bertahan lama dan mengganggu keharmonisan sosial.

Wacana pilkada melalui DPRD memunculkan tanggapan beragam dari publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil khawatir perubahan sistem akan mengurangi peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Sementara itu, kelompok lain mendorong evaluasi terbuka terhadap pilkada langsung, selama prosesnya melibatkan publik dan berjalan transparan.

Perubahan mekanisme pilkada berpotensi membawa dampak luas bagi daerah. Sistem pemilihan akan memengaruhi kualitas kepemimpinan lokal, stabilitas sosial, dan kinerja pemerintahan. Pilihan kebijakan juga menentukan ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan pembangunan tanpa tekanan politik berlebihan.

MUI mengingatkan pembuat kebijakan agar tidak menjadikan perubahan sistem pilkada sebagai alat kepentingan jangka pendek. Menurut MUI, negara perlu memastikan setiap keputusan politik memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga persatuan nasional, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pasukan AS Minnesota disiagakan Pentago

    Pentagon Siapkan 1.500 Pasukan Elit Divisi Lintas Udara ke-11 untuk Antisipasi Kerusuhan di Minnesota

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 403
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pasukan AS Minnesota mulai disiagakan oleh Pentagon untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan. Pentagon menyiapkan sekitar 1.500 tentara aktif dari Divisi Lintas Udara ke-11 Angkatan Darat Amerika Serikat. Harian The Washington Post melaporkan informasi tersebut dengan mengutip pejabat pertahanan AS. Hingga kini, Pentagon belum memutuskan pengerahan pasukan ke lapangan. Pasukan AS Minnesota Berstatus Siaga […]

  • Prabowo Ancam Akan Copot Para Pejabat Yang Tak Becus Kerja Tanpa Pandang Partai

    Prabowo Ancam Akan Copot Para Pejabat Yang Tak Becus Kerja Tanpa Pandang Partai

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 484
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menindak pejabat negara yang tidak bekerja maksimal dan gagal menjalankan amanah rakyat. Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut dalam forum diplomasi internasional. Dalam forum itu, ia menegaskan bahwa kinerja menjadi satu-satunya tolok ukur dalam pemerintahan yang ia pimpin. Kinerja Menjadi Ukuran Mutlak Prabowo menyatakan bahwa pemerintahan […]

  • Dugaan Kejahatan Lingkungan PT TMS, Mahasiswa Desak KPK Usut

    Dugaan Kejahatan Lingkungan PT TMS, Mahasiswa Desak KPK Usut

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 416
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Koalisi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak KPK mengusut dugaan kejahatan lingkungan PT TMS di Sulawesi Tenggara. Para mahasiswa menilai KPK harus bertindak tegas dan terbuka. Mereka menegaskan penegakan hukum harus berjalan tanpa pengecualian, termasuk terhadap pihak […]

  • Pembangunan Papua berbasis etnosains didorong Wamen HAM agar kebijakan lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat adat.

    Wamen HAM: Pembangunan Papua Harus Berbasis Etnosains dan Kearifan Lokal

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mendorong pemerintah menjadikan etnosains sebagai fondasi pembangunan di Papua. Ia menilai pendekatan tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pernyataan itu disampaikan Mugiyanto saat menghadiri Konferensi APS ke-3 di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Jayapura, Jumat […]

  • masjid terdampak bencana aceh pasca banjir

    Masjid Terdampak Bencana Aceh, 98 Persen Kembali Berfungsi

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 332
    • 0Komentar

    Banda Aceh, duasatunews.com – Masjid terdampak bencana Aceh mulai kembali melayani aktivitas ibadah masyarakat setelah banjir dan longsor. Kementerian Agama Kantor Wilayah Aceh mencatat 98 persen masjid dan mushalla di wilayah terdampak kini sudah aktif kembali, meski sebagian masih memakai fasilitas darurat. Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, menjelaskan bahwa banjir dan longsor merusak 737 masjid […]

  • Prabowo Rapat Kawasan Hutan Lewat Video Conference

    Prabowo Rapat Kawasan Hutan Lewat Video Conference

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 447
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Prabowo rapat kawasan hutan bersama anggota Kabinet Merah Putih melalui konferensi video pada Senin (19/1/2026). Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ini untuk mengevaluasi kebijakan penataan kawasan hutan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan isu kehutanan sebagai prioritas lintas sektor. Sementara itu, Presiden Prabowo mengikuti rapat dari London. Ia mendampingi […]

expand_less