Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 441
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali memicu perhatian publik. Isu ini menyangkut hak politik warga dan berpotensi mengubah relasi antara masyarakat dan pemimpin daerah.

Perdebatan menguat ketika evaluasi nasional terhadap pilkada langsung terus berjalan. Sejumlah daerah masih menghadapi masalah serius, seperti tingginya biaya politik, konflik sosial, dan praktik politik uang. Kondisi tersebut mendorong banyak pihak meninjau ulang efektivitas sistem pemilihan yang berlaku saat ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa kebijakan politik harus berpihak pada kemaslahatan publik. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa pengambil kebijakan wajib menjunjung keadaban dan menekan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Ia menilai keputusan politik tidak boleh lepas dari tanggung jawab moral terhadap rakyat.

MUI menjelaskan bahwa kajian terhadap pilkada langsung telah berlangsung sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa 2012. Dalam kajian itu, MUI mencatat berbagai persoalan, seperti lonjakan ongkos politik, meluasnya politik uang, serta konflik horizontal antarwarga. MUI juga menilai polarisasi pascapilkada sering bertahan lama dan mengganggu keharmonisan sosial.

Wacana pilkada melalui DPRD memunculkan tanggapan beragam dari publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil khawatir perubahan sistem akan mengurangi peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Sementara itu, kelompok lain mendorong evaluasi terbuka terhadap pilkada langsung, selama prosesnya melibatkan publik dan berjalan transparan.

Perubahan mekanisme pilkada berpotensi membawa dampak luas bagi daerah. Sistem pemilihan akan memengaruhi kualitas kepemimpinan lokal, stabilitas sosial, dan kinerja pemerintahan. Pilihan kebijakan juga menentukan ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan pembangunan tanpa tekanan politik berlebihan.

MUI mengingatkan pembuat kebijakan agar tidak menjadikan perubahan sistem pilkada sebagai alat kepentingan jangka pendek. Menurut MUI, negara perlu memastikan setiap keputusan politik memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga persatuan nasional, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dapur MBG Kadin Sultra didukung Kadin Indonesia di Sulawesi Tenggara

    Kadin Sultra Percepat Operasional 32 Dapur MBG hingga Wilayah Pelosok

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 263
    • 0Komentar

    KENDARI, duasatunews.com – Ketimpangan akses gizi bagi pelajar di wilayah terpencil Sulawesi Tenggara masih terjadi. Keterbatasan layanan dan jarak distribusi membuat sebagian anak sekolah belum menerima manfaat program pangan pemerintah secara merata. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda prioritas nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang anak sekolah melalui program ini. Di Sulawesi Tenggara, […]

  • Kurangi Rasa Ingin Tahu tentang Orang, Perbanyak Minat pada Ide dan Gagasan

    Kurangi Rasa Ingin Tahu tentang Orang, Perbanyak Minat pada Ide dan Gagasan

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 342
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, masyarakat perlu menempatkan rasa ingin tahu secara lebih bijak. Daripada mengorek kehidupan pribadi orang lain, publik sebaiknya mengarahkan perhatian pada ide dan gagasan yang mendorong pertumbuhan intelektual. Sebuah unggahan reflektif menegaskan bahwa rasa ingin tahu yang salah arah sering memicu penilaian, prasangka, dan kelelahan […]

  • RUU Perampasan Aset Dibahas DPR, Opsi Tanpa Putusan

    RUU Perampasan Aset Dibahas DPR, Opsi Tanpa Putusan

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 325
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — RUU Perampasan Aset kembali menjadi fokus pembahasan di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melalui Badan Keahlian DPR RI, membahas rancangan undang-undang ini untuk memperkuat pemulihan aset negara dari tindak pidana. DPR menilai regulasi tersebut penting untuk memberi kepastian hukum. RUU Perampasan Aset Buka Opsi Tanpa Putusan Pidana Kepala Badan Keahlian DPR […]

  • DKPP KPU Konawe Utara sidang pelanggaran dana hibah

    Terbukti Terima Uang 5 Komisioner KPU Konut Disanksi DKPP

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Kendari (duasatunews.com) – DKPP KPU Konawe Utara menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada lima komisioner karena menerima uang dari dana hibah Pilkada 2024 yang terkait kasus korupsi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membacakan putusan perkara nomor 1-PKE-DKPP/I/2026 dalam sidang di ruang DKPP, Senin (6/4). Ketua KPU Konawe Utara Abdul Makmur bersama Edison Peokodoh, Eka Dwiyastuti Liambo, Naim, […]

  • Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

    Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 489
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan sidang dugaan korupsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menuai sorotan. Pasalnya, perkara tersebut termasuk pidana umum. Karena itu, publik mempertanyakan dasar hukum pelibatan aparat militer. Selain menyangkut prosedur, isu ini juga berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, pola pengamanan sidang tidak bisa dilepaskan […]

  • evakuasi warga Iran akibat konflik militer

    Evakuasi Warga Iran Tembus 1 Juta Orang

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Evakuasi warga Iran kini melampaui satu juta orang seiring meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Ancaman operasi darat mendorong warga meninggalkan wilayah yang berpotensi terdampak konflik. Kantor berita Mehr melaporkan perkembangan ini pada Kamis (26/3). Laporan itu menunjukkan warga bergerak untuk menghindari risiko konfrontasi militer. Evakuasi Warga Iran Dipicu Ancaman Operasi Militer Harian […]

expand_less