Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 642
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali memicu perhatian publik. Isu ini menyangkut hak politik warga dan berpotensi mengubah relasi antara masyarakat dan pemimpin daerah.

Perdebatan menguat ketika evaluasi nasional terhadap pilkada langsung terus berjalan. Sejumlah daerah masih menghadapi masalah serius, seperti tingginya biaya politik, konflik sosial, dan praktik politik uang. Kondisi tersebut mendorong banyak pihak meninjau ulang efektivitas sistem pemilihan yang berlaku saat ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa kebijakan politik harus berpihak pada kemaslahatan publik. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa pengambil kebijakan wajib menjunjung keadaban dan menekan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Ia menilai keputusan politik tidak boleh lepas dari tanggung jawab moral terhadap rakyat.

MUI menjelaskan bahwa kajian terhadap pilkada langsung telah berlangsung sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa 2012. Dalam kajian itu, MUI mencatat berbagai persoalan, seperti lonjakan ongkos politik, meluasnya politik uang, serta konflik horizontal antarwarga. MUI juga menilai polarisasi pascapilkada sering bertahan lama dan mengganggu keharmonisan sosial.

Wacana pilkada melalui DPRD memunculkan tanggapan beragam dari publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil khawatir perubahan sistem akan mengurangi peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Sementara itu, kelompok lain mendorong evaluasi terbuka terhadap pilkada langsung, selama prosesnya melibatkan publik dan berjalan transparan.

Perubahan mekanisme pilkada berpotensi membawa dampak luas bagi daerah. Sistem pemilihan akan memengaruhi kualitas kepemimpinan lokal, stabilitas sosial, dan kinerja pemerintahan. Pilihan kebijakan juga menentukan ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan pembangunan tanpa tekanan politik berlebihan.

MUI mengingatkan pembuat kebijakan agar tidak menjadikan perubahan sistem pilkada sebagai alat kepentingan jangka pendek. Menurut MUI, negara perlu memastikan setiap keputusan politik memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga persatuan nasional, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • inovasi gadget 2023 wearable pintar

    Next-Gen Consoles and Accessories for the Ultimate Experience

    • calendar_month Minggu, 7 Jan 2024
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 709
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Gadget pintar masa depan menjadi simbol bagaimana teknologi modern semakin menyatu dengan kehidupan manusia melalui wearable cerdas, smart home berbasis AI, dan inovasi ramah lingkungan. Saat ini, teknologi tidak lagi berdiri sebagai alat bantu semata. Sebaliknya, teknologi aktif membentuk cara manusia bekerja, beristirahat, dan berinteraksi. Selain itu, perkembangan gadget menghadirkan pengalaman yang […]

  • pasokan solar Ukraina dibahas Zelenskyy di Timur Tengah

    Pasokan Solar Ukraina Dibahas Zelenskyy di Timur Tengah

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Istanbul (duasatunews.com) – Pasokan solar Ukraina menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan Presiden Volodymyr Zelenskyy ke kawasan Timur Tengah. Ukraina berharap negara-negara di kawasan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan energi sebagai imbalan atas dukungan dalam menghadapi ancaman drone. Zelenskyy menyampaikan bahwa pihaknya tengah menuntaskan pembahasan terkait pasokan energi, khususnya solar, untuk mendukung kebutuhan dalam […]

  • Maruarar Sirait sampaikan percepatan huntap korban bencana Sumatera

    Menteri PKP Target Awal Juni Pengadaan Huntap Korban Bencana Sumatera Dimulai

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 161
    • 3Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan proses pengadaan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera mulai berjalan pada awal Juni 2026. Ara mengatakan Kementerian PKP telah memperkuat koordinasi dengan sejumlah lembaga agar proses pengadaan berjalan cepat dan transparan. Koordinasi itu melibatkan LKPP, kejaksaan, dan kepolisian. “Pada 1 atau 2 Juni […]

  • penyalahgunaan kendaraan dinas di gedung KPK Jakarta

    Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Masih Terjadi saat Mudik 2026

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Penyalahgunaan kendaraan dinas masih muncul menjelang mudik Idul Fitri 1447 Hijriah/2026. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan seluruh instansi untuk meningkatkan pengawasan penggunaan fasilitas negara. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. “Kami mengimbau kepala daerah dan inspektorat segera melakukan […]

  • Aktivitas Tambang di Hutan Lindung Marak, PERSAMA Sultra-Jakarta : Kapolres Konawe Utara Dianggap Lalai

    Aktivitas Tambang di Hutan Lindung Marak, PERSAMA Sultra-Jakarta : Kapolres Konawe Utara Dianggap Lalai

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 619
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Desak Kapolri evaluasi Kapolres Konawe Utara kembali menguat. Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (PERSAMA Sultra-Jakarta) menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Konawe Utara yang hingga kini masih berjalan, Selasa (7/1/2026). Menurut PERSAMA Sultra-Jakarta, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan aparat penegak hukum di daerah. Oleh karena itu, organisasi ini mendorong […]

  • Aktivitas Jual Beli Pasar Aceh Tamiang Pulih Pascabanjir, Warga Mulai Berbelanja

    Aktivitas Jual Beli Pasar Aceh Tamiang Pulih Pascabanjir, Warga Mulai Berbelanja

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 505
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Pasar Aceh Tamiang pulih secara bertahap setelah banjir melanda wilayah tersebut. Di Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pedagang kembali membuka kios, sementara warga mulai berbelanja kebutuhan pokok meski daya beli belum sepenuhnya normal. Selain itu, pantauan di lokasi memperlihatkan warga kembali memadati pasar tradisional untuk membeli sayuran, ikan, telur, dan […]

expand_less