BANDARA IMIP MOROWALI DISOROT: MENHAN MENILAI “TIDAK ADA PERANGKAT NEGARA TAK BOLEH ADA REPUBLIK DALAM REPUBLIK”
- account_circle Dr. Eni Samayati
- calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
- visibility 585
- comment 0 komentar
- print Cetak
Tampak udara Bandara IMIP Morowali yang berada di kawasan industri nikel.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Morowali, Duasatunews.com — Bandara yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menyedot perhatian publik. Sorotan itu muncul setelah inspeksi mendadak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sejumlah pengamat menilai pola operasional bandara terkesan tertutup dan minim pengawasan negara.
Kritik menguat karena bandara beroperasi di dalam kawasan industri dengan keterlibatan negara yang terbatas. Akibatnya, publik sulit mengakses informasi terkait aktivitas penerbangan di lokasi tersebut. Padahal, pengawasan menjadi unsur penting dalam pengelolaan fasilitas strategis.
Selama ini, Bandara IMIP melayani mobilitas pekerja dan mendukung kegiatan industri berskala besar. Namun demikian, pengelola belum menghadirkan unsur yang lazim terdapat di bandara umum. Otoritas bandara, aparat keamanan negara, serta layanan publik resmi belum terlihat berperan aktif.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Kondisi tersebut kemudian memicu pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bandara. Bahkan, sebagian warga menilai situasi ini menimbulkan kesan eksklusivitas. Oleh karena itu, publik mendesak kehadiran negara yang lebih nyata.
Seorang pemerhati kebijakan transportasi di Morowali menyebut mekanisme operasional bandara sulit dipantau masyarakat. Akibatnya, warga tidak mengetahui standar regulasi penerbangan yang diterapkan. Dari sinilah, istilah “negara di dalam negara” mulai mencuat.
Menhan Tegaskan Tak Boleh Ada Republik dalam Republik
Dalam keterangan pers, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak boleh ada “Republik di dalam Republik” di wilayah Indonesia. Menurutnya, praktik semacam itu berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi nasional. Lebih jauh, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi stabilitas nasional.
Sjafrie menyampaikan pernyataan itu setelah menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025. TNI bersama unsur terkait menggelar latihan tersebut di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Tokoh Masyarakat Minta Kehadiran Negara Lebih Kuat
Selain pengamat, tokoh masyarakat Morowali turut menyuarakan keprihatinan. Mereka berharap keberadaan bandara memberi manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, bandara tidak hanya melayani kepentingan industri semata.
Menurut mereka, bandara merupakan bagian dari wilayah publik. Karena itu, negara perlu hadir secara penuh agar pengelolaan berjalan terbuka dan berpihak pada kepentingan bersama.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik menekankan pentingnya transparansi dan integrasi bandara IMIP dengan sistem otoritas penerbangan nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta pelayanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pengelola kawasan IMIP belum memberikan pernyataan resmi. Namun demikian, masyarakat kini menunggu klarifikasi dari Kementerian Perhubungan. Publik ingin mengetahui status bandara, regulasi yang berlaku, serta mekanisme pengawasan negara di fasilitas tersebut.
- Penulis: Dr. Eni Samayati
- Editor: Nur Endana
- Sumber: https://www.kemhan.go.id
Saat ini belum ada komentar