Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

  • account_circle Darman
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • visibility 881
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan sidang dugaan korupsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menuai sorotan. Pasalnya, perkara tersebut termasuk pidana umum. Karena itu, publik mempertanyakan dasar hukum pelibatan aparat militer.

Selain menyangkut prosedur, isu ini juga berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, pola pengamanan sidang tidak bisa dilepaskan dari prinsip peradilan sipil.

Isu Menguat di Tengah Sorotan Hukum

Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap supremasi hukum, perdebatan soal peran aparat kembali mencuat. Dalam konteks ini, pengadilan seharusnya menjadi ruang sipil yang netral. Oleh sebab itu, pendekatan keamanan perlu menyesuaikan tingkat risiko perkara.

Jika aparat keliru menafsirkan aturan, maka preseden buruk bisa muncul. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap peradilan berisiko menurun.

Mahfud MD Tekankan Batas Kewenangan

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa pengamanan sidang merupakan kewenangan pengamanan internal pengadilan dan kepolisian. Untuk itu, ia merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020.

Menurut Mahfud, Mahkamah Agung memang membuka ruang pelibatan aparat di luar pengadilan. Namun demikian, pengadilan hanya menerapkan ketentuan tersebut pada perkara dengan ancaman tinggi.

“Ketentuan itu harus dibaca secara utuh,” kata Mahfud dalam siniar.

Korupsi Tidak Masuk Kategori Berbahaya

Lebih lanjut, Mahfud menilai perkara korupsi tidak memenuhi kriteria ancaman serius. Memang, kasus korupsi menarik perhatian publik. Akan tetapi, perkara tersebut tidak memicu risiko kerusuhan atau gangguan keamanan.

Karena alasan itu, Mahfud menilai pengamanan internal sudah memadai. Jika perlu, kepolisian dapat memperkuat pengamanan sesuai prosedur.

Polri Menjadi Penanggung Jawab

Mahfud juga menegaskan bahwa Undang-Undang Kepolisian menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penanggung jawab pengamanan. Dengan kata lain, Polri menjadi pintu utama setiap permintaan pengamanan tambahan.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia hanya dapat terlibat atas permintaan resmi Polri. Artinya, TNI tidak bisa masuk secara langsung tanpa mekanisme hukum.

Kekhawatiran Masyarakat Sipil

Di sisi lain, sejumlah kalangan sipil mengingatkan potensi militerisasi penegakan hukum. Menurut mereka, pendekatan keamanan berlebihan dapat menciptakan tekanan psikologis di ruang sidang. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu asas peradilan terbuka.

Oleh karena itu, masyarakat menuntut kejelasan pembagian peran aparat.

Secara keseluruhan, pernyataan Mahfud menegaskan kembali batas peran sipil dan militer. Dengan menempatkan Polri sebagai penanggung jawab utama, sistem peradilan tetap menjaga karakter sipil. Pada akhirnya, kepatuhan pada aturan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pemotor tertimpa pohon Jaksel akibat hujan deras

    Pemotor Tertimpa Pohon Jaksel, Pemprov DKI Tanggung Biaya

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 421
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Peristiwa pemotor tertimpa pohon Jaksel terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026) subuh. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut saat kejadian berlangsung. Sebuah pohon besar di pinggir jalan roboh dan menimpa pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Benturan batang pohon menyebabkan korban mengalami luka fatal hingga […]

  • Longsor dan banjir bandang Cisarua Bandung Barat menimbun rumah warga

    Longsor dan Banjir Bandang Terjang Cisarua Bandung Barat

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 777
    • 0Komentar

    BANDUNG, duasatunews.com – Tim gabungan masih mencari korban bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga Sabtu siang, petugas mencatat tujuh orang meninggal dunia. Sejumlah warga lainnya masih hilang. Kapolsek Cisarua A.Y. Yogaswara menyampaikan bencana terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Warga lebih dulu mendengar suara […]

  • CGIM Gelar Aksi Jilid II, Desak Bareskrim Usut Dugaan Penimbunan BBM di Konawe

    CGIM Gelar Aksi Jilid II, Desak Bareskrim Usut Dugaan Penimbunan BBM di Konawe

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 343
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — 21 Agustus 2026 Central Gerakan Indonesia Menggugat (CGIM) kembali menggelar aksi jilid II untuk menyuarakan desakan kepada Mabes Polri, khususnya Bareskrim Polri, agar segera mengusut secara menyeluruh dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga berlangsung di Desa Lalonggasumeeto, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Desakan tersebut disampaikan dalam […]

  • Pembangunan huntara dan huntap pasca bencana di Sumatera

    Pembangunan Huntara dan Huntap Pasca Bencana, Terus Berjalan

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 494
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Pembangunan huntara dan huntap terus menjadi prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Melalui kerja bersama antara personel TNI dan masyarakat, proses pemulihan berjalan bertahap namun konsisten. Pada saat yang sama, Tim Media Presiden mencatat perkembangan pembangunan yang beragam di setiap wilayah. […]

  • modal minimum bank daerah dibahas Komisi II DPR RI

    DPR Kawal Ketat Wacana Kenaikan Modal Minimum demi Jaga Daya Tahan Bank Daerah

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 499
    • 1Komentar

    BANJARMASIN, Duasatunews.com — kebijakan modal minimum bank daerah menjadi perhatian serius DPR RI. Parlemen menilai kebijakan tersebut harus melindungi stabilitas perbankan tanpa menekan keuangan pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan DPR mengawal setiap pembahasan kebijakan modal minimum bank daerah secara ketat. Ia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai […]

  • Serangan Iran ke fasilitas energi Timur Tengah berdampak pada ladang gas Leviathan Israel

    Serangan Iran Timur Tengah Guncang Produksi Minyak dan Gas

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 441
    • 0Komentar

    TEL AVIV, (duasatunews.com) – Serangan Iran Timur Tengah memasuki hari ketiga dan langsung mengganggu produksi minyak serta gas di kawasan Teluk. Sejumlah fasilitas strategis di Israel, Qatar, dan Arab Saudi menghentikan operasi demi menjaga keamanan infrastruktur vital. Akibatnya, pasar energi global merespons dengan kenaikan harga yang signifikan. Kawasan Teluk selama ini menjadi pusat produksi energi […]

expand_less