Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » OTT Bupati Pati 2026: KPK Amankan Sudewo di Kudus

OTT Bupati Pati 2026: KPK Amankan Sudewo di Kudus

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • visibility 466
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan pada awal tahun ini. Dalam OTT Bupati Pati 2026, tim penyidik mengamankan Bupati Pati, Sudewo, lalu membawanya untuk pemeriksaan awal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan resmi di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa penyidik membawa Sudewo ke Polres Kudus, Jawa Tengah. Tim memilih lokasi tersebut untuk memudahkan pemeriksaan dan koordinasi.

Pemeriksaan dan Langkah Penyidik

Penyidik langsung memeriksa pihak yang diamankan setelah operasi berlangsung. KPK memakai waktu 1×24 jam sesuai KUHAP untuk menentukan status hukum. Selama itu, tim menggali keterangan, memeriksa dokumen, dan mencocokkan bukti.

Selain itu, KPK memastikan setiap langkah berjalan sesuai aturan. Lembaga tersebut menjaga profesionalitas dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena itu, KPK meminta publik menunggu hasil resmi sebelum menarik kesimpulan.

Operasi Sebelumnya pada Januari 2026

Sebelum penindakan di Pati, KPK lebih dulu bergerak di dua daerah lain. Pada 9–10 Januari 2026, tim mengamankan delapan orang dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kemudian, pada 19 Januari 2026, penyidik menangkap Wali Kota Madiun, Maidi. Tim menelusuri dugaan korupsi proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan langkah tersebut, KPK menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum di berbagai daerah.

Komitmen Keterbukaan Informasi

Melalui OTT Bupati Pati 2026, KPK menegaskan komitmennya dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi. Lembaga itu akan menyampaikan perkembangan perkara setelah penyidik menetapkan status hukum para pihak.

Sementara itu, tim terus bekerja mengumpulkan fakta dan memperkuat alat bukti. Proses berjalan secara aktif dan terukur hingga KPK mengumumkan keputusan resmi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo hewan kurban Hambalang, distribusi sapi kurban Bogor, Idul Adha 2026

    Presiden Prabowo Salurkan 109 Hewan Kurban untuk Warga Sekitar Hambalang

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)— Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 109 hewan kurban kepada warga di sekitar Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Program itu menjangkau sembilan desa di sekitar kediaman Presiden. Selain itu, panitia memperkirakan hampir 34 ribu warga akan menerima daging kurban. Kepala Rumah Tangga Garuda Yaksa, Budi Waljiman, mengatakan kegiatan […]

  • Aksi unjuk rasa terkait Korupsi LPDB-KUMKM di kawasan Kuningan Jakarta Selatan.

    KPK dan Kejagung Didesak Periksa Menteri Koperasi Dugaan Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 74
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Dugaan korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM kembali menjadi sorotan publik. Forum Demokrasi Rakyat (FDR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera […]

  • Penggeledahan KPK di DJP Sita Dokumen dan Uang

    Penggeledahan KPK di DJP Sita Dokumen dan Uang

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 498
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Penggeledahan KPK di DJP Kementerian Keuangan mengungkap penyitaan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah tersebut sebagai bagian dari penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak yang melibatkan aparat pajak dan pihak swasta. Langkah ini menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor perpajakan. Selain itu, penyidik berupaya […]

  • politik sepekan polemik LCC MPR Kalbar

    Politik Sepekan: Polemik LCC MPR hingga Prabowo Sebut Negara Terima Rp49 Triliun

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)— Sejumlah peristiwa politik mewarnai pekan ini. Mulai dari polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat hingga pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tambahan penerimaan negara sebesar Rp49 triliun pada bulan depan. Setjen MPR Nonaktifkan Juri dan MC LCC Kalbar Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara (MC) […]

  • Kejagung Tetapkan Petinggi BGN dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis

    Kejagung Tetapkan Petinggi BGN, Brigjen Pol Jadi Tersangka MBG

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Kejagung Tetapkan Petinggi BGN sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyidik menetapkan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) sebagai tersangka. LMI merupakan polisi aktif yang kini menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama pada Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan […]

  • dugaan pengadaan fiktif DPMD dalam pemeriksaan

    Dugaan pengadaan fiktif DPMD Konut disorot Ampuh Sultra

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Konawe utara, (duasatunews.com) –  Kasus dugaan pengadaan fiktif DPMD Konawe Utara menjadi perhatian publik setelah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kejaksaan Negeri Konawe untuk segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyatakan pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengadaan sejumlah barang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) […]

expand_less