Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
  • visibility 498
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com — Pilkada melalui DPRD dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berisiko memicu praktik korupsi dibandingkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut KPK, mekanisme ini membuka ruang transaksi kekuasaan yang lebih besar.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memusatkan pengambilan keputusan pada ruang-ruang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan peluang terjadinya transaksi politik.

“Keputusan terjadi di ruang komisi, fraksi, dan sidang DPRD. Menurut kami, risiko transaksi kekuasaan justru semakin besar,” kata Setyo di Jakarta, Jumat.

Pilkada Melalui DPRD dan Risiko State Capture Corruption

Setyo menjelaskan, pilkada melalui DPRD berpotensi melahirkan state capture corruption. Dalam kondisi ini, kelompok tertentu dapat mengendalikan kebijakan publik.

Akibatnya, fungsi pengawasan melemah. Kepala daerah juga berpotensi merasa berutang budi kepada DPRD, bukan kepada rakyat sebagai pemilih.

Ia mengibaratkan mekanisme tersebut seperti piramida terbalik. Segelintir elite politik menentukan nasib jutaan warga.

“Selama monopoli dan diskresi kekuasaan tinggi, sementara akuntabilitas rendah, korupsi akan terus berulang,” tegas Setyo.

OTT KPK Dorong Evaluasi Sistem Pilkada dan Mekanisme DPRD

Sebelumnya, KPK melakukan sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah hasil Pilkada 2024. Para kepala daerah tersebut terpilih melalui pemungutan suara langsung.

Penindakan itu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada. Dalam diskursus politik nasional, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka.

DPR dan Pemerintah Belum Bahas Perubahan Pilkada oleh DPRD

Pada 19 Januari 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR belum membahas perubahan sistem pilkada.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan pemerintah tidak merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada tahun ini.

Dasco menambahkan, DPR belum memikirkan opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

PKB Dorong Opsi Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

Meski demikian, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan partainya sempat membahas opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 4 Februari 2026.

Muhaimin menyebut Presiden menginginkan kompetisi politik berjalan lebih terkendali agar tidak memicu perpecahan sosial. Karena itu, PKB mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai alternatif yang dinilai lebih kondusif dan produktif.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puskom Indonesia laporkan IAI Rawa Aopa ke KPK terkait dugaan suap izin prodi

    Puskom Indonesia Resmi Laporkan Pendiri yayasan, Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor II IAI Rawa Aopa dan oknum pejabat DIKTIS Kemenag RI ke KPK RI

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 336
    • 1Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia atau Puskom Indonesia resmi melaporkan pengelola Yayasan Rawa Aopa/IAI Rawa Aopa ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia/KPK RI terkait dugaan suap/gratifikasi dalam proses izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah. Laporan tersebut disampaikan pada 19 Mei 2026 melalui surat resmi bernomor 176/LP/HAMPEN-PUSKOM/VI/2026. Pelaporan dilakukan oleh Kepala Bidang HAM dan Pendidikan […]

  • Bandara khusus IMIP Morowali Jadi Sorotan Nasional, Panda Nababan Pertanyakan Peran Intelejen Negara

    Bandara khusus IMIP Morowali Jadi Sorotan Nasional, Panda Nababan Pertanyakan Peran Intelejen Negara

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 787
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Keberadaan bandara khusus di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kini menuai sorotan nasional. Publik mempertanyakan minimnya pengawasan negara terhadap bandara tersebut, meski fasilitas itu telah beroperasi selama bertahun-tahun. Isu ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi bandara tersebut. Ia secara terbuka mempertanyakan sistem pengamanan dan pengawasan negara terhadap […]

  • Pemkab Konawe Utara Pecat Tidak Hormat 17 ASN, 14 Terlibat Korupsi

    Pemkab Konawe Utara Pecat Tidak Hormat 17 ASN, 14 Terlibat Korupsi

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 810
    • 0Komentar

    Molawe, duasatunews.com – Konawe Utara Pemecatan ASN Konawe Utara kembali menarik perhatian publik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara secara resmi memecat 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) karena melakukan pelanggaran disiplin berat yang mencederai integritas aparatur pemerintah. Pemerintah pusat mengambil keputusan pemecatan ASN Konawe Utara secara langsung. Oleh sebab itu, Pemkab Konawe Utara segera melaksanakan keputusan […]

  • IPC TPK Panjang tambah QCC Post Panamax di Pelabuhan Panjang Lampung

    Arus Petikemas di Pelabuhan Panjang Terus Naik

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 289
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – IPC Terminal Petikemas Area Panjang menambah satu unit Quay Container Crane (QCC) Post Panamax untuk memperkuat kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Panjang, Lampung. Langkah itu mendukung kelancaran arus logistik di Sumatera bagian selatan. Manager IPC TPK Area Panjang Anang Subagyono mengatakan crane baru tiba menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 dari China. Pelindo […]

  • Pelanggaran pengabdian LPDP dibahas Direktur LPDP Sudarto dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan

    LPDP Periksa 600 Awardee Diduga Abaikan Kewajiban Pengabdian

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 440
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah memeriksa sekitar 600 penerima beasiswa yang diduga tidak menjalankan kewajiban pengabdian. Dari pemeriksaan tersebut, LPDP menjatuhkan sanksi kepada delapan awardee, termasuk kewajiban pengembalian dana. Selain itu, 36 awardee lain mengikuti proses klarifikasi. Direktur LPDP Sudarto menyampaikan perkembangan ini dalam Konferensi Pers APBN Kita Januari 2026 di […]

  • Menolak Lupa: Laksamana Perempuan Pertama di Ujung Pulau Sumatera yang menggemparkan dunia membentuk pasukan Inong Balle Melawan Penjajah

    Menolak Lupa: Laksamana Perempuan Pertama di Ujung Pulau Sumatera yang menggemparkan dunia membentuk pasukan Inong Balle Melawan Penjajah

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 1.140
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Sejarah Indonesia mencatat sosok luar biasa bernama Laksamana Malahayati, laksamana perempuan pertama di dunia yang berasal dari Aceh. Pada abad ke-16, saat kekuatan Eropa mulai mencengkeram Nusantara, Malahayati memimpin perlawanan laut secara langsung demi menjaga kedaulatan wilayah Aceh. (06/01/2026) Perempuan yang Membalik Logika Zaman Di ujung barat Nusantara, ketika bangsa Eropa memetakan […]

expand_less