Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Swasembada Pangan Prabowo Jadi Fokus Pemerintah

Swasembada Pangan Prabowo Jadi Fokus Pemerintah

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
  • visibility 391
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan nasional setelah pemerintah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu kurang dari satu tahun. Pemerintah mencatat cadangan beras nasional mencapai 4,2 juta ton dan menyimpannya di gudang-gudang Bulog sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Jakarta. Dalam forum itu, Presiden menekankan bahwa pemerintah akan melanjutkan program ketahanan pangan untuk beras, jagung, dan sumber karbohidrat lainnya agar pertumbuhan ekonomi tetap bertumpu pada produksi dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan swasembada protein melalui pembangunan desa nelayan. Pemerintah memulai pembangunan hampir 100 desa nelayan dan menargetkan 1.000 desa nelayan rampung pada akhir 2026. Selanjutnya, pemerintah meningkatkan target pembangunan hingga 5.000 desa nelayan pada 2029.

Pemerintah melengkapi setiap desa nelayan dengan pabrik es, cold storage, dermaga, kapal tangkap, dan kendaraan operasional. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas ikan hasil tangkapan dan menaikkan harga jual di pasar. Selama ini, nelayan menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan dan tingginya harga solar, sehingga pendapatan mereka menurun.

Ke depan, pemerintah membuka peluang ekspor langsung bagi desa nelayan yang sudah siap. Pemerintah mempermudah regulasi ekspor melalui pelabuhan dan bandara agar nelayan dapat memperluas pasar. Pemerintah juga mengelola seluruh program melalui koperasi supaya nelayan tetap mandiri dan mampu mengembalikan investasi secara bertahap.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap swasembada pangan nasional dan swasembada protein dapat berjalan seiring serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Rekomendasi Untuk Anda

  • modal minimum bank daerah dibahas Komisi II DPR RI

    DPR Kawal Ketat Wacana Kenaikan Modal Minimum demi Jaga Daya Tahan Bank Daerah

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 357
    • 1Komentar

    BANJARMASIN, Duasatunews.com — kebijakan modal minimum bank daerah menjadi perhatian serius DPR RI. Parlemen menilai kebijakan tersebut harus melindungi stabilitas perbankan tanpa menekan keuangan pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan DPR mengawal setiap pembahasan kebijakan modal minimum bank daerah secara ketat. Ia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai […]

  • deportasi buronan AS di Bali saat pemeriksaan imigrasi di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi RI Gagalkan Pelarian Buronan AS, Langsung Deportasi dari Bali

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle WINDI ANGGRAINI
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Jakarta, {duasatunews.com} — Kasus deportasi buronan AS di Bali kembali menegaskan ketatnya pengawasan keimigrasian Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap warga negara Amerika Serikat berinisial AJP saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Petugas langsung mengamankan AJP ketika ia melewati autogate setelah penerbangan dari Taipei, Taiwan. Sistem autogate yang terhubung dengan jaringan Interpol 24/7 segera […]

  • Gerindra rapat MKP Sudewo bahas status kader

    Gerindra Rapat MKP Sudewo, Hormati Proses Hukum KPK

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 447
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Gerindra rapat MKP Sudewo setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati tersebut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan partainya langsung mengaktifkan mekanisme internal melalui Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) sebagai bentuk tanggung jawab organisasi. “Partai sedang menggelar rapat Mahkamah Kehormatan Partai. Kami menunggu […]

  • Pilkada lewat DPRD dibahas di parlemen Indonesia

    Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, PDIP Menolak

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Penulis: Eni Samayati
    • visibility 681
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Wacana Pilkada lewat DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan luas. Sejumlah partai politik di parlemen secara terbuka mendukung perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut. Partai-partai pendukung menilai pemilihan melalui DPRD dapat menekan biaya politik yang selama ini dinilai terlalu tinggi. Selain itu, mereka juga melihat mekanisme ini mampu mengurangi konflik horizontal di tingkat […]

  • Polisi Ungkap Sekeluarga Tewas di Warakas Jakut Terindikasi Keracunan

    Polisi Ungkap Sekeluarga Tewas di Warakas Jakut Terindikasi Keracunan

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 455
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kasus Warakas keracunan yang menewaskan seorang ibu dan dua anak di Jakarta Utara masih berada dalam penyelidikan intensif kepolisian. Polisi menemukan indikasi awal adanya unsur keracunan dalam peristiwa tersebut. Polda Metro Jaya menyampaikan temuan awal itu berdasarkan pemeriksaan di lokasi kejadian. Polisi menegaskan temuan tersebut belum bersifat final dan masih memerlukan pembuktian […]

  • KUHAP Baru KPK: Tersangka Tak Ditampilkan

    KUHAP Baru KPK: Tersangka Tak Ditampilkan

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 470
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — KUHAP baru KPK mendorong perubahan dalam pola penyampaian informasi publik. Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan tidak menampilkan tersangka dalam konferensi pers penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).👉 Tautan internal: https://duasatunews.com/tag/hukum Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi […]

expand_less