Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » OTT LSM atau Skenario? HMI Desak Bongkar Peran Perusahaan dan Aparat

OTT LSM atau Skenario? HMI Desak Bongkar Peran Perusahaan dan Aparat

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
  • visibility 535
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com) — Kepolisian melalui Polresta Kendari menangkap sejumlah oknum LSM dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kasus ini terkait dugaan pemerasan yang menyeret PT ST Nikel Resource di Konawe.

Kasus tersebut langsung memicu perhatian publik. Selain itu, banyak pihak meminta aparat mengusut perkara ini secara terbuka dan menyeluruh.

Desakan Transparansi Penanganan Kasus

Sekretaris Jenderal PTKP HMI Cabang Pusat Utara, Egit Setiawan, mendesak aparat bertindak profesional. Ia juga meminta penegak hukum tidak berhenti pada satu pihak saja.

Menurutnya, publik berhak mengetahui seluruh fakta. Oleh karena itu, aparat perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Penegak hukum harus membuka proses ini secara transparan. Selain itu, jangan hanya mengungkap satu sisi,” ujar Egit dalam keterangan resminya.

Dugaan Aliran Dana Jadi Sorotan

Selain mendorong transparansi, Egit juga menyoroti dugaan pemberian uang. Ia menduga praktik itu bertujuan meredam kritik terhadap aktivitas tambang.

Lebih lanjut, ia menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum. Bahkan, praktik itu dapat masuk kategori suap.

Dengan demikian, aparat dapat memproses pemberi dan penerima. Karena itu, penelusuran aliran dana menjadi sangat penting.

“Jika ada upaya membungkam kritik dengan uang, maka itu pelanggaran serius,” tegasnya.

Tinjauan Hukum Pemerasan dan Suap

Secara hukum, Pasal 368 KUHP mengatur tindak pemerasan. Pasal ini menyebut pelaku yang memaksa orang lain demi keuntungan dapat dipidana.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 mengatur tindak pidana suap. Aturan tersebut menegaskan bahwa pemberi dan penerima dapat dikenai sanksi.

Oleh sebab itu, aparat perlu mengkaji kasus ini secara menyeluruh. Dengan kata lain, penanganan tidak boleh parsial.

Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan berpendapat. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik secara terbuka.

Namun demikian, tidak boleh ada upaya pembungkaman. Sebab, kritik terhadap aktivitas perusahaan merupakan bagian dari kontrol sosial.

Penegakan Hukum Harus Adil

Terakhir, Egit meminta aparat bertindak adil dan objektif. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus diperiksa tanpa tebang pilih.

Selain itu, ia menilai kasus ini dapat menjadi preseden penting. Oleh karena itu, penanganan yang tepat akan menjaga kepercayaan publik.

“Semua pihak harus diperiksa secara objektif agar kebenaran terungkap,” tutupnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Taj Mahal: Monumen Cinta Abadi dari India

    Taj Mahal: Monumen Cinta Abadi dari India

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 672
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pada tahun 1983, UNESCO menetapkan Taj Mahal sebagai salah satu Situs Warisan Dunia. Penetapan ini menegaskan posisi Taj Mahal sebagai monumen bersejarah yang memiliki nilai budaya luar biasa bagi dunia. Taj Mahal memang dikenal karena kemegahannya. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, monumen ini menyimpan kisah cinta dan tragedi yang mendalam. Bukan Masjid, […]

  • Swiss dukung aksesi Indonesia ke OECD melalui bantuan dana 3 juta euro

    Aksesi Indonesia OECD Didukung Swiss dengan Dana 3 Juta Euro

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 293
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Pemerintah Swiss mengucurkan dana sebesar 3 juta euro untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris. Airlangga mengatakan program kerja sama Swiss periode 2025-2028 menjadi […]

  • Menjaga Kelestarian Hutan Demi Mencegah Bencana Alam

    Menjaga Kelestarian Hutan Demi Mencegah Bencana Alam

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Nur Wayda
    • visibility 807
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Kelestarian hutan cegah bencana menjadi isu utama di tengah meningkatnya banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Indonesia. Kerusakan hutan terbukti memperbesar risiko bencana alam dan mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di daerah rawan seperti Sumatera dan Aceh. Kelestarian Hutan Cegah Bencana Alam di Musim Hujan Belakangan ini, banjir kembali melanda sejumlah wilayah […]

  • Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Dinobatkan sebagai “Musuh Pendidikan”

    Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Dinobatkan sebagai “Musuh Pendidikan”

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terhadap dunia pendidikan kembali mendapat sorotan. Sejumlah mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang sedang menempuh pendidikan di Sampoerna University Jakarta, hingga kini masih menanti kepastian terkait keberlanjutan pembiayaan beasiswa yang menjadi tanggungan Pemprov Sultra. Dari total 13 mahasiswa penerima beasiswa, enam mahasiswa di antaranya masih menghadapi […]

  • Beasiswa Mahasiswa Konawe Jakarta belum cair sehingga mahasiswa terancam tidak dapat mengikuti ujian akhir semester

    Beasiswa Molor, Mahasiswa Konawe di Jakarta Menjerit Jelang Ujian Semester

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 438
    • 7Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Konawe yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Jakarta mengeluhkan belum terealisasinya bantuan pendidikan (beasiswa) dari Pemerintah Kabupaten Konawe. Keterlambatan pencairan tersebut dinilai telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan studi para mahasiswa, bahkan mengancam mereka tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Bagian […]

  • Ilustrasi kasus siswa MTs tewas dianiaya oknum Brimob di Kota Tual

    Siswa MTs Tewas di Kota Tual, Oknum Brimob Jadi Tersangka

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 629
    • 0Komentar

    AMBON, (duasatunews.com) –  Siswa MTs tewas di Kota Tual, Maluku, dalam kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan oknum anggota Brimob Polda Maluku. Peristiwa ini menyita perhatian publik karena berujung pada meninggalnya seorang pelajar serta memicu kemarahan keluarga dan warga setempat. Rekaman dan kesaksian yang beredar di media sosial turut membuat kasus tersebut mendapat perhatian Mabes Polri. […]

expand_less