DMO Minyakita Berpotensi Naik, Pemerintah Tunggu Kesiapan Produsen
- account_circle Reski
- calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
- visibility 75
- comment 1 komentar
- print Cetak
foto....Ketersediaan Minyakita di pasar tradisional menjadi fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan DMO
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (duasatunews.com)//Pemerintah membuka peluang menaikkan kewajiban penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi DMO sebesar 35% sebagai batas minimal.
Ia menyatakan pemerintah mengizinkan penyaluran di atas ketentuan tersebut. Namun, pelaku usaha harus memastikan pasokan tetap aman agar distribusi tidak terganggu.
Pemerintah Buka Ruang Kenaikan DMO
Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan DMO Minyakita seiring meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Permintaan minyak goreng yang stabil dan cenderung naik membuat pemerintah mempertimbangkan penyesuaian kebijakan distribusi.
Budi menekankan bahwa kesiapan produksi menjadi faktor utama. Tanpa dukungan pasokan yang kuat, kenaikan DMO justru berisiko mengganggu keseimbangan pasar.
Usulan Bulog untuk Perkuat Pasokan
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengusulkan kenaikan DMO Minyakita menjadi 65%.
Ia mengajukan usulan ini untuk memperkuat distribusi, terutama bagi program bantuan pangan. Program tersebut saat ini menjangkau sekitar 33 juta penerima manfaat, sehingga membutuhkan pasokan besar dan berkelanjutan.
Potensi Dampak Kenaikan DMO Minyakita
Jika pemerintah menyetujui usulan tersebut, Bulog dapat meningkatkan pasokan secara signifikan. Volume distribusi bulanan berpotensi naik dari 40.000–45.000 kiloliter menjadi 60.000–70.000 kiloliter.
Kenaikan ini dapat membantu menjaga ketersediaan minyak goreng di pasar. Selain itu, langkah ini juga berpotensi menahan lonjakan harga di tingkat konsumen.
Strategi Pemerintah Jaga Stabilitas Harga
Kementerian Perdagangan berencana mempertemukan produsen dengan BUMN pangan. Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi distribusi dari hulu ke hilir.
“Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan distribusi di lapangan. Pengawasan ini penting untuk mencegah penimbunan dan memastikan Minyakita sampai ke masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan.”
Pemerintah ingin memastikan Minyakita tetap tersedia di berbagai daerah dengan harga terjangkau. Karena itu, mereka menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kebutuhan masyarakat.
Keputusan Masih Dibahas
Saat ini, pemerintah masih membahas rencana kenaikan DMO Minyakita bersama kementerian terkait. Mereka mengkaji berbagai aspek, termasuk kapasitas produksi dan kondisi pasar.
Pemerintah akan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan semua faktor. Targetnya, kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
- Penulis: Reski
- Editor: Nur waida
https://shorturl.fm/YFRSt
15 April 2026 10:01 am