Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Darurat Parkir Jakarta, DPRD Desak Pemprov Benahi Tata Kelola

Darurat Parkir Jakarta, DPRD Desak Pemprov Benahi Tata Kelola

  • account_circle Windi Anggraini
  • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
  • visibility 459
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,{duasatunews.com} — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai persoalan parkir di ibu kota sudah memasuki kondisi darurat. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar lebih tertib dan transparan.

Kenneth menyoroti maraknya parkir liar yang masih muncul di berbagai kawasan Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Unit Pengelola Perparkiran di lapangan. Ia juga menilai sistem pembayaran tunai masih membuka peluang pungutan liar.

“Masalah parkir di Jakarta sudah sangat serius. Pemerintah harus bergerak cepat memperbaiki sistem yang ada,” kata Kenneth di Jakarta, Minggu.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menyebut darurat parkir Jakarta tidak bisa dianggap persoalan biasa. Ia menilai masalah tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemasukan daerah.

Kenneth juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap operator parkir yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai beberapa operator belum menjalankan tugas secara maksimal. Karena itu, ia mendorong pemerintah membuka lelang ulang operator parkir secara transparan.

Selain itu, Kenneth meminta audit terhadap sistem parkir elektronik dan aliran retribusi parkir. Menurutnya, langkah itu penting untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia berharap pemerintah mampu menghadirkan sistem parkir modern yang tertib dan aman bagi masyarakat. Dengan pembenahan yang tepat, pemerintah juga bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir.

Persoalan parkir liar memang masih menjadi keluhan warga Jakarta. Banyak pengguna kendaraan mengaku sering menemukan pungutan parkir tidak resmi di sejumlah titik keramaian. Kondisi itu membuat masyarakat meminta pemerintah bertindak lebih tegas.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga terus mendorong penggunaan sistem parkir elektronik untuk mengurangi transaksi tunai. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan pengawasan pendapatan parkir daerah.

  • Penulis: Windi Anggraini
  • Editor: Wilda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kaesang PSI Jateng saat Rakorwil

    Sebutan “Kandang Gajah”, Kaesang Pacu PSI Jadikan Jawa Tengah Basis Kemenangan 2029

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 849
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Kaesang PSI Jateng Alasan menegaskan Jawa Tengah sebagai basis utama kekuatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang menyampaikan alasan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Jawa Tengah di Solo, Kamis (8/1/2025). Ketua Umum Kaesang Pangarep menilai Jawa Tengah memiliki potensi elektoral besar. Karena itu, Kaesang PSI Jateng Alasan menyebut wilayah […]

  • Kasus fitnah ijazah Jokowi saat Roy Suryo tiba di Kejari Jakarta Selatan

    Kasus Fitnah Ijazah Jokowi: Roy Suryo & Dokter Tifa Tiba di Kejari

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 287
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Kasus Fitnah Ijazah Jokowi kembali menjadi perhatian publik setelah Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026) untuk menjalani pelimpahan berkas perkara tahap dua. Keduanya tiba sekitar pukul 09.45 WIB dengan mengenakan rompi tahanan dan borgol di tangan. Sementara itu, petugas kejaksaan bersama […]

  • Indonesia dan Board of Peace: Langkah Aktif untuk Mempercepat Pemulihan Gaza

    Indonesia dan Board of Peace: Langkah Aktif untuk Mempercepat Pemulihan Gaza

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 547
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com – Perbincangan publik mengenai rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) terus menguat. Masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas kuat terhadap Palestina. Namun, sebagian publik juga mempertanyakan istilah New Gaza yang beredar. Dalam situasi ini, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan Indonesia terlibat di Board of Peace dengan pendekatan rasional dan berbasis data. Board […]

  • suhu laut global meningkat mendekati rekor tertinggi

    Judul: Suhu Laut Global Hampir Pecahkan Rekor, Sinyal El Nino 2026 Kian Kuat

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 658
    • 0Komentar

    KONSEL, (Duasatunews.com) || Suhu permukaan laut global terus meningkat dan mendekati rekor tertinggi. Kondisi ini memperkuat sinyal bahwa dunia akan memasuki fase pemanasan baru dalam waktu dekat. Copernicus Climate Change Service mencatat rata-rata suhu permukaan laut di wilayah samudra ekstra-polar mencapai sekitar 20,97 derajat Celsius pada Maret 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi kedua sepanjang […]

  • ATM Mandiri pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Jakarta

    ATM Mandiri Pecahan Kecil Rp10.000–Rp20.000, Ini Lokasinya

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 420
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Bank Mandiri menyediakan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan nominal pecahan Rp10.000 dan Rp20.000. Kehadiran ATM Mandiri pecahan kecil membantu masyarakat memenuhi kebutuhan uang tunai, khususnya untuk pembagian tunjangan hari raya (THR). Bank Mandiri menghadirkan layanan ini untuk memudahkan nasabah menarik uang sesuai kebutuhan. Nasabah tidak perlu lagi […]

  • Prabowo Curiga Ada Elit yang Nyinyir dan Menghujat Pemerintah di Medsos: Jangan-Jangan Dibayar

    Prabowo Curiga Ada Elit yang Nyinyir dan Menghujat Pemerintah di Medsos: Jangan-Jangan Dibayar

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 700
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.co – Arus serangan personal dan narasi negatif terhadap pemerintah di media sosial kian menguat. Situasi ini memicu kekhawatiran soal kualitas ruang digital dan dampaknya bagi kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Isu tersebut mencuat saat pemerintah baru mulai menjalankan agenda konsolidasi. Stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor krusial pada fase awal pemerintahan. Karena itu, […]

expand_less