JAKARTA, duasatunews.com — Penyidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara mulai menyentuh kementerian teknis. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran publik atas lemahnya pengawasan negara terhadap pengelolaan kawasan hutan dan tambang.
Kasus ini mencuat saat aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara terus meluas. Konawe Utara menjadi salah satu wilayah dengan tekanan lingkungan tinggi. Di sisi lain, pemerintah mendorong hilirisasi nikel sebagai agenda strategis nasional. Kondisi tersebut membuat transparansi perizinan menjadi isu mendesak.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu, 7 Januari 2026. Tim penyidik memeriksa lantai enam Gedung Blok 4 sejak pukul 10.30 WIB hingga sore hari. Mereka menelusuri dokumen terkait proses perizinan dan penggunaan kawasan hutan dalam penerbitan IUP nikel di Konawe Utara.
Penyidik menyita sejumlah berkas fisik, dokumen elektronik, serta perangkat penyimpanan data. Petugas Jampidsus membawa barang bukti menggunakan beberapa kendaraan dengan pengawalan ketat. Aparat membatasi aktivitas di lokasi selama proses penggeledahan berlangsung.
Langkah hukum ini memicu perhatian publik. Sejumlah pengamat tata kelola sumber daya alam menilai penggeledahan di kementerian menunjukkan masalah serius dalam sistem perizinan. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk peran pejabat dan pihak swasta yang terlibat.
Bagi masyarakat Konawe Utara, kasus ini berpotensi berdampak langsung. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk mencegah kerusakan hutan, konflik lahan, dan kerugian negara. Warga juga berharap negara memperbaiki pengawasan agar praktik serupa tidak terulang.
Kejaksaan Agung menyatakan penggeledahan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan. Penyidik akan mendalami seluruh barang bukti untuk menentukan peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait sebelum menetapkan langkah hukum lanjutan.
Saat ini belum ada komentar