Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Puskom Desak Kemenag Tindak IAI Rawa Aopa atas Dugaan Pembiaran Korban Kekerasan Seksual serta Dugaan Suap Izin Prodi

Puskom Desak Kemenag Tindak IAI Rawa Aopa atas Dugaan Pembiaran Korban Kekerasan Seksual serta Dugaan Suap Izin Prodi

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
  • visibility 196
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Agama RI pada Rabu, 13 Mei 2026. Ratusan mahasiswa, masyarakat, dan orang tua mahasiswa IAI Rawa Aopa mengikuti aksi tersebut.

Massa aksi mendesak Menteri Agama RI menerima surat tuntutan evaluasi terhadap kinerja Diktis Kemenag RI. Puskom menilai jajaran Diktis lamban memberikan sanksi administratif kepada IAI Rawa Aopa dan Yayasan Rawa Aopa.

Massa Soroti Dugaan Pelanggaran Kampus

Puskom menyoroti dugaan kegagalan kampus melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan akademik. Massa juga menyinggung dugaan suap izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah yang menyeret pihak yayasan dan oknum yang diduga terkait Diktis Kemenag RI.

Aksi sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke area Kantor Kementerian Agama RI. Aparat kepolisian yang berjaga langsung menghadang massa di lokasi.

Petugas keamanan menawarkan mediasi dengan unsur Diktis Kemenag RI. Namun, Koordinator Puskom, Robby Anggara, menolak tawaran tersebut.

“Kami datang untuk bertemu Menteri Agama. Kami tidak mau bertemu bawahan menteri yang kami duga mempersulit pengaduan kami,” ujar Robby saat berorasi.

Puskom Nilai Diktis Lamban

Puskom menyebut aksi itu sebagai aksi kedua setelah demonstrasi pada 22 April 2026. Hingga aksi kedua berlangsung, Puskom menilai Diktis belum mengambil langkah konkret terkait persoalan IAI Rawa Aopa.

Setelah beberapa jam berorasi, pihak Kemenag kembali menawarkan mediasi. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., akhirnya menerima perwakilan massa aksi.

Empat perwakilan massa mengikuti pertemuan bersama Direktur PTKI serta jajaran Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan Diktis Kemenag RI.

Puskom Paparkan Dugaan Penyimpangan

Dalam pertemuan itu, Robby Anggara memaparkan sejumlah dugaan persoalan di IAI Rawa Aopa. Ia menyinggung dugaan pelanggaran mutu pendidikan, dugaan suap izin operasional prodi, dan dugaan ketidakjelasan legalitas akademik.

Robby juga menyoroti indikasi komersialisasi pendidikan di lingkungan kampus. Menurutnya, kampus lebih fokus mengejar jumlah mahasiswa dan status kelembagaan daripada menjaga mutu pendidikan.

“Dugaan suap izin prodi, pembukaan prodi, hingga dugaan jual beli ijazah menunjukkan gejala komersialisasi pendidikan,” tegas Robby.

Ia menambahkan, Puskom siap menyerahkan bukti kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI untuk kebutuhan investigasi.

Kemenag Lakukan Klarifikasi

Dalam forum tersebut, Prof. Sahiron menyampaikan pihaknya telah mengirim surat klarifikasi kepada kampus. Kemenag juga meminta Kopertais melakukan pemeriksaan.

“Saat ini kami sudah melayangkan surat klarifikasi ke kampus dan permintaan pemeriksaan oleh Kopertais,” ujar Prof. Sahiron.

Salah satu peserta aksi, Apriansyah, juga menyinggung dugaan suap izin prodi. Ia menyebut pihaknya memiliki rekaman percakapan yang melibatkan oknum berinisial L yang diduga pejabat Diktis.

Direktur PTKI kemudian meminta peserta aksi menayangkan video tersebut dalam ruang mediasi. Setelah melihat rekaman itu, Prof. Sahiron meminta perwakilan aksi membuat laporan resmi ke Itjen Kemenag RI.

“Kami juga akan memanggil pihak berinisial L untuk dimintai keterangan terkait video percakapan tersebut,” jelasnya.

Puskom Siap Lapor ke KPK

Usai mediasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Puskom menegaskan akan melanjutkan advokasi dengan mendatangi KPK RI.

Puskom berencana melaporkan dugaan suap dalam proses izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah IAI Rawa Aopa.

“Pendidikan Islam harus bersih dari transaksi. Izin prodi tidak boleh diperjualbelikan,” tutup Robby.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Tapsel Bongkar 11 Nama Bos Penebang Pohon, Kemenhut Segel Empat Lokasi Ilegal

    Bupati Tapsel Bongkar 11 Nama Bos Penebang Pohon, Kemenhut Segel Empat Lokasi Ilegal

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 541
    • 0Komentar

    TAPANULI SELATAN,Duasatunews.com — Isu pembalakan liar di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan terus menyedot perhatian publik. Bupati Tapanuli Selatan secara terbuka mengungkap sedikitnya 11 nama yang diduga terlibat dalam penebangan pohon ilegal. Sejalan dengan itu, Kementerian Kehutanan mencatat 12 subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam aktivitas serupa. Temuan tersebut memperkuat […]

  • Densus 88 tangkap JAD – Juru Bicara Densus 88 Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta

    Densus 88 Tangkap JAD di Sulteng, 8 Terduga Teroris Dibekuk dalam Operasi Dini Hari

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com)-Densus 88 tangkap JAD dalam operasi dini hari di Sulawesi Tengah. Aparat mengamankan delapan terduga yang diduga terafiliasi dengan jaringan ekstrem global ISIS. Selain itu, langkah ini menegaskan komitmen aparat dalam menjaga keamanan nasional. Kronologi Operasi Penangkapan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggelar operasi pada Rabu pukul 01.30 hingga 03.30 WITA. Selanjutnya, […]

  • krisis energi Afrika antrean panjang SPBU

    Krisis Energi Afrika Meningkat Akibat Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Afrika, (duasatunews.com) – Krisis energi Afrika semakin memburuk akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak global. Dampak gangguan ini mulai terasa di berbagai negara dalam bentuk kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga, serta tekanan pada cadangan energi nasional. Tekanan pada Cadangan BBM Di Zambia, pemerintah mencatat cadangan bensin sekitar 40 juta liter. Jumlah tersebut […]

  • Trump tunda kunjungan China karena perang Iran

    Trump Tunda Kunjungan China karena Perang Iran

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Washington, (duasatunews.com) — Trump tunda kunjungan China selama sekitar satu bulan karena fokus pada perang yang sedang berlangsung dengan Iran. Keputusan ini membuat agenda pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping harus dijadwal ulang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya merencanakan kunjungan ke Beijing pada 31 Maret hingga 2 April. Namun, situasi konflik membuatnya memilih tetap […]

  • Ilustrasi wartawan Indonesia menjalankan tugas jurnalistik secara aman

    Putusan MK Tutup Celah Kriminalisasi Wartawan, Perlindungan Pers Menguat di HPN 2026

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 330
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kriminalisasi masih mengancam wartawan saat mereka mengungkap isu yang berdampak luas bagi publik. Pihak yang tidak puas terhadap pemberitaan kerap memilih jalur pidana. Langkah ini menekan kebebasan pers dan mengganggu hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh. Isu Perlindungan Pers Menguat Menjelang HPN 2026 Isu perlindungan pers mengemuka menjelang Hari Pers Nasional […]

  • Menteri PU meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Dharmasraya di Sumatera Barat

    Menteri PU Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung Juni 2026

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 175
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah. Sekolah Rakyat Dharmasraya Capai Progres Sembilan Persen Dody mengatakan […]

expand_less