Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Aliansi JANGKAR Nusantara Gelar Aksi Jilid II Kawal Penanganan Dugaan Korupsi Program PSR Kabupaten Kolaka.

Aliansi JANGKAR Nusantara Gelar Aksi Jilid II Kawal Penanganan Dugaan Korupsi Program PSR Kabupaten Kolaka.

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
  • visibility 259
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

kendari, (duasatunews.com) — Aksi yang berlangsung pada Selasa 11 agustus 2026 tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap proses penegakan hukum, khususnya penanganan perkara yang saat ini berada dalam proses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka.

Koordinator Aksi Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR Nusantara) Sultra, Ian Saputra, mengatakan pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menyatakan bersalah pihak tertentu. Menurutnya, JANGKAR Nusantara hanya ingin memastikan proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.

“Kami tidak meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa bukti. Kami juga tidak meminta penetapan tersangka berdasarkan tekanan massa. Yang kami minta adalah proses hukum berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ian saputra

Dalam pernyataan sikapnya, JANGKAR Nusantara mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara melakukan monitoring, pengawasan, evaluasi, dan supervisi terhadap penanganan dugaan perkara korupsi PSR Kabupaten Kolaka oleh Kejari Kolaka.

JANGKAR juga menilai fungsi pengawasan dan supervisi diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai kewenangan serta tidak dipengaruhi kepentingan politik, jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan pihak tertentu.

Selain itu, JANGKAR Nusantara meminta agar seluruh rangkaian perkara ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh aparat penegak hukum.

“Kami mendorong agar seluruh pihak yang memiliki relevansi dengan perkara didalami berdasarkan keterangan, dokumen, dan alat bukti. Tetapi tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Desak Kejati Sultra Pastikan Tak Ada Intervensi

Dalam tuntutannya, JANGKAR Nusantara mendesak Kejati Sultra memastikan penanganan perkara oleh Kejari Kolaka berjalan profesional, objektif, independen, dan berdasarkan fakta serta alat bukti.

JANGKAR juga meminta Kejati Sultra melakukan evaluasi apabila dalam proses monitoring dan supervisi ditemukan kendala atau hal-hal yang berpotensi menghambat penanganan perkara.

Selain itu, mereka meminta tidak terjadi diskriminasi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun dalam proses hukum.

“Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, kedudukan politik, hubungan kekuasaan maupun faktor lainnya,” tegasnya.

JANGKAR Nusantara juga meminta Kejati Sultra memberikan perhatian terhadap perkara yang telah menjadi perhatian publik serta menjaga integritas institusi kejaksaan dan kepercayaan masyarakat dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Minta Kejari Kolaka Usut Secara Tuntas

Selain menyampaikan tuntutan kepada Kejati Sultra, JANGKAR Nusantara juga meminta Kejari Kolaka mengusut dan mendalami dugaan perkara PSR Kabupaten Kolaka secara profesional dan tuntas.

Kejari Kolaka didesak menelusuri seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan fakta dan alat bukti serta memeriksa pihak-pihak yang memiliki relevansi terhadap perkara sesuai keterangan, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh.

JANGKAR juga meminta proses hukum dilakukan tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak setiap pihak yang diperiksa.

“Yang kami dorong adalah kepastian hukum. Jangan sampai perkara berlarut-larut tanpa kejelasan. Biarkan proses berjalan sesuai tahapan hukum sampai diperoleh kesimpulan berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang sah,” jelasnya

Soroti Aspek Etik di DPRD Sultra

Dalam aksi tersebut, JANGKAR Nusantara juga menyampaikan aspirasi kepada MKD/Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tenggara.

Ian saputra juga menjelaskan, aspek hukum pidana dan aspek etik kelembagaan merupakan dua ranah yang berbeda. Karena itu pihaknya meminta mekanisme etik tetap berjalan , apabila terdapat dasar yang cukup terkait dugaan pelanggaran etik

“Pemeriksaan bukan vonis Pidana melainkan pemeriksaan etik merupakan mekanisme kelembagaan untuk. Menilai kepatuhan , integritas dan perilaku anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Ian saputra.

JANGKAR NUSANTARA Meminta MKD/majelis kehormatan DPRD SULTRA menerima dan menindak lanjuti aspirasi dan informasi masyarakat sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Lembaga etik harus bekerja objektif dan independen serta tidak menjadi alat perlindungan politik bagi pihak tertentu pungkasnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yaqut penuhi panggilan KPK terkait kasus kuota haji 2024 di Gedung Merah Putih

    Yaqut Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 383
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Yaqut penuhi panggilan KPK dengan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (12/3/2026). Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Yaqut mengenakan kemeja putih, jaket, dan peci hitam saat tiba di kantor KPK. Ia datang bersama sejumlah […]

  • PT Priven Lestari di Halmahera Timur menjadi sorotan IMW terkait dugaan pelanggaran tata ruang dan kawasan lindung.

    Indonesia Mining Watch (IMW): Aktivitas Tambang PT. Priven Lestari Diduga Ancam Ruang Hidup dan Keselamatan Ekologis Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 371
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Indonesia Mining Watch (IMW) menilai aktivitas pertambangan PT Priven Lestari di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, memunculkan persoalan serius. Organisasi tersebut menilai polemik itu berkaitan dengan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam. Koordinator Nasional IMW, Ubay Daga, mengatakan pihaknya menyusun kajian berdasarkan aspirasi masyarakat, kronologi penolakan warga, dan […]

  • Pemerintah Siapkan Diskon Listrik bagi Warga Terdampak Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar

    Pemerintah Siapkan Diskon Listrik bagi Warga Terdampak Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 868
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat langsung menekan kondisi ekonomi warga. Selain kehilangan tempat tinggal dan akses layanan publik, banyak keluarga harus tetap menanggung biaya listrik di tengah pemulihan yang belum stabil. Masalah ini menjadi mendesak karena pemulihan jaringan listrik belum sepenuhnya selesai. Warga masih membutuhkan listrik untuk […]

  • Banjir Duri Kosambi merendam permukiman warga Jakarta Barat

    Banjir Hampir Semeter Rendam Permukiman Warga Duri Kosambi, Jakbar

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 681
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Banjir Duri Kosambi kembali merendam permukiman warga di Jalan Pulo Indah Raya, RT 10/RW 08, Duri Kosambi, Jakarta Barat, pada Jumat. Hujan dengan intensitas tinggi sejak pagi hari memicu genangan air yang masuk ke rumah-rumah warga dengan ketinggian sekitar 60 hingga 80 sentimeter. Genangan air menutup akses jalan utama di kawasan permukiman […]

  • Siapakah Pemain Terbaik Matchweek 13 Liga Premier 2025/26?

    Siapakah Pemain Terbaik Matchweek 13 Liga Premier 2025/26?

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 678
    • 0Komentar

    Pemain Terbaik Pekan Liga Premier Matchweek ke-13 musim 2025/26 kembali menjadi perhatian publik setelah penyelenggara kompetisi membuka voting resmi yang melibatkan penggemar. JAKARTA, duasatunews.com — Penyelenggara Liga Premier Inggris kembali melibatkan publik dalam penilaian performa pemain. Liga membuka voting Pemain Terbaik Pekan ke-13 musim 2025/26 di tengah persaingan kompetisi yang semakin ketat. Mekanisme ini memberi ruang […]

  • Peternakan Ayam Petelur LPM Dukung Program MBG Bogor

    Peternakan Ayam Petelur LPM Dukung Program MBG Bogor

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 530
    • 9Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah Kota Bogor mengembangkan peternakan ayam petelur berbasis LPM di Kecamatan Bogor Utara. Program ini memperkuat pasokan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendorong peran aktif masyarakat. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyerahkan 80 ekor ayam petelur kepada delapan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Setiap LPM menerima 10 […]

expand_less