2 Kabupaten di Sumatera Utara Nyatakan Tak Sanggup Tangani Bencana Banjir, Presiden Prabowo: Negara Kita Kuat untuk Mengatasi Ini
- account_circle Rahman
- calendar_month Senin, 5 Jan 2026
- visibility 494
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMATERA UTARA, Duasatunews.com – Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera secara terbuka mengakui keterbatasan mereka dalam menangani bencana banjir. Kondisi tersebut langsung memicu perhatian publik nasional karena dampaknya meluas dan berulang.
Dalam beberapa pekan terakhir, curah hujan tinggi terus mengguyur wilayah Sumatera. Akibatnya, banjir merendam permukiman warga dan memutus akses transportasi. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat ikut terhenti.
Pidie Jaya Nyatakan Ketidaksanggupan Resmi
Salah satu daerah yang lebih dulu bersikap terbuka ialah Pidie Jaya. Bupati Sibral Malasyi menandatangani Surat Ketidaksanggupan Penanganan Bencana Alam tertanggal 25 November 2025.
Melalui surat tersebut, pemerintah kabupaten menjelaskan tingkat kerusakan yang tergolong berat. Banjir merusak rumah warga, infrastruktur jalan, serta fasilitas umum. Sementara itu, layanan publik tidak berjalan optimal.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan peralatan mempersempit ruang gerak pemerintah daerah. Oleh karena itu, penanganan darurat tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Pemkab Minta Bantuan Pemerintah Provinsi
Sebagai langkah lanjutan, Bupati Pidie Jaya mengirim surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Permintaan tersebut menekankan perlunya dukungan cepat dari tingkat provinsi.
Selain bantuan logistik, pemerintah kabupaten juga meminta dukungan pemulihan pascabencana. Dengan demikian, perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik dapat segera berjalan.
Banjir Juga Meluas di Daerah Lain
Tidak hanya Pidie Jaya, banjir turut melanda sejumlah wilayah lain di Sumatera. Di beberapa daerah, hujan deras memicu luapan sungai dan genangan luas.
Akibat kondisi tersebut, ribuan rumah warga terdampak. Bahkan, sejumlah jalur transportasi terputus sehingga distribusi barang terganggu. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi masyarakat melemah.
Presiden Tegaskan Negara Tidak Abai
Menanggapi situasi itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas. Ia menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan rakyat menghadapi bencana sendirian.
Menurut Presiden, keterbatasan daerah bukan alasan untuk menunda bantuan. “Jika daerah tidak sanggup, negara hadir. Itulah fungsi negara,” tegasnya.
BNPB dan Kementerian Diminta Bergerak
Selanjutnya, Presiden menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera turun ke lapangan. BNPB diminta mengirim bantuan logistik dan mengerahkan personel.
Di saat yang sama, pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Koordinasi lintas kementerian pun terus diperkuat.
Cermin Lemahnya Kapasitas Daerah
Secara lebih luas, pernyataan ketidaksanggupan kepala daerah mencerminkan tantangan serius. Kapasitas daerah masih belum seimbang dengan risiko bencana yang meningkat.
Terlebih lagi, perubahan iklim memperparah intensitas bencana hidrometeorologi. Oleh sebab itu, penguatan kesiapsiagaan daerah menjadi kebutuhan mendesak.
Keselamatan Rakyat Tetap Prioritas
Pada akhirnya, pemerintah pusat memastikan keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Penanganan bencana akan berlangsung secara terkoordinasi hingga kondisi benar-benar pulih.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Endana
- Sumber: https://www.bnpb.go.id
Saat ini belum ada komentar