Koalisi Mahasiswa Hukum Sultra-Jakarta Desak Aparat Usut Dugaan Tambang Ilegal PT TRK

Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) – Koalisi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara–Jakarta menggelar aksi unjuk rasa Jilid I di depan Gedung Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri Senin, (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang menyeret PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Muhammad Rahim selaku Ketua Pimpinan Lembaga sekaligus inisiator aksi menyoroti sejumlah persoalan serius terkait legalitas perizinan dan aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan penelusuran pada sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM, PT TRK disebut tidak tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif. Selain itu, terdapat informasi bahwa masa berlaku IUP perusahaan telah berakhir sejak tahun 2020.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas aktivitas pengerukan, produksi, pengangkutan atau hauling, hingga penjualan material tambang yang diduga masih berlangsung setelah masa berlaku izin berakhir.

Koalisi mendesak aparat penegak hukum menelusuri seluruh aktivitas perusahaan selama periode 2020–2026, termasuk legalitas hauling, kewajiban perpajakan, serta penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Selain itu, Koalisi menyoroti informasi mengenai dugaan aktivitas penambangan batu atau galian C dengan volume produksi yang disebut mencapai sekitar 5 juta metrik ton dan nilai kontrak yang diklaim sekitar Rp500 miliar. Informasi tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan kontrak kerja sama, laporan produksi, dokumen penjualan, serta penelusuran transaksi keuangan perusahaan.

“Kami meminta aparat tidak hanya memeriksa dokumen perizinan, tetapi juga menelusuri seluruh aktivitas produksi dan transaksi perusahaan. Apabila benar terdapat kegiatan pertambangan setelah IUP berakhir, maka harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tegas Rahim.

Koalisi secara khusus mendesak aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa Direktur Utama sekaligus CEO PT TRK, Najmuddin Haruna, yang dikenal dengan sapaan Jojon.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menelusuri tanggung jawab manajemen perusahaan terkait dugaan persoalan perizinan, sengketa lahan dengan warga, legalitas hauling, kewajiban pajak, dana reklamasi dan pascatambang, hingga dugaan pencemaran lingkungan.

Rahim menegaskan persoalan tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi berdampak langsung terhadap masyarakat lingkar tambang, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kepentingan ekonomi masyarakat.

“Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, kami mendesak aparat segera mengambil tindakan hukum, termasuk menangkap pihak yang bertanggung jawab sesuai prosedur hukum. Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan modal maupun kedekatan politik,” tegasnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Polri di bawah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mampu menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas pertambangan ilegal dan mafia tambang, sebagaimana komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan untuk memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Koalisi turut menyoroti posisi Najmuddin Haruna yang disebut menjabat sebagai Wakil DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Menurut Rahim, jabatan politik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam aksi tersebut, Koalisi menyampaikan sembilan tuntutan sebagai berikut:

1. Kepada Kapolri

Mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk memberantas pertambangan ilegal, membongkar jaringan mafia tambang, serta mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.

2. Kepada Bareskrim Polri

Mendesak Bareskrim segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama sekaligus CEO PT TRK, Najmuddin Haruna (Jojon), terkait dugaan pertambangan tanpa izin, sengketa lahan dengan warga, dugaan penunggakan pajak periode 2020–2026, legalitas hauling, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.

3. Kepada Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Satgas PKH

Mendesak dilakukannya inspeksi mendadak dan pemeriksaan langsung di lokasi pertambangan PT TRK di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, guna memastikan legalitas kegiatan produksi, pengangkutan, dan penjualan hasil tambang.

4. Kepada Satgas PKH

Mendesak pemeriksaan titik koordinat, peta wilayah IUP, luas pembukaan kawasan hutan, serta kesesuaian aktivitas perusahaan dengan ketentuan penggunaan kawasan hutan. Apabila ditemukan pelanggaran, segera ambil tindakan tegas sesuai kewenangan.

5. Kepada Kementerian ESDM RI dan Ditjen Minerba

Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap status IUP, legalitas hauling, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang PT TRK. Apabila terbukti melanggar, segera hentikan kegiatan operasional dan jatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum.

6. Kepada KPK RI

Mendesak KPK menelusuri asal-usul dan kewajaran harta kekayaan Najmuddin Haruna (Jojon), termasuk pemeriksaan LHKPN apabila yang bersangkutan merupakan wajib lapor, guna memastikan tidak terdapat indikasi kekayaan yang bersumber dari tindak pidana.

7. Kepada BPK RI

Mendesak BPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap potensi kewajiban keuangan negara dari aktivitas PT TRK periode 2020–2026, khususnya penerimaan negara, kewajiban perpajakan, dan potensi kerugian negara.

8. Kepada Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum

Mendesak agar penanganan persoalan PT TRK tidak berhenti pada sanksi administratif apabila ditemukan unsur tindak pidana. Seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses tanpa pandang bulu, tanpa intervensi, dan tanpa perlakuan istimewa karena jabatan maupun kedekatan politik.

9. Kepada DPP Partai Gerindra

Meminta DPP Partai Gerindra mengevaluasi dan mengklarifikasi posisi Najmuddin Haruna yang disebut menjabat sebagai Wakil DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Apabila ditemukan pelanggaran kode etik dan ketentuan internal partai, mendesak tindakan tegas berupa pencopotan jabatan struktural hingga pemberhentian dari keanggotaan sesuai mekanisme organisasi.

Menutup pernyataannya, Muhammad Rahim menegaskan bahwa aksi Jilid I bukan akhir dari perjuangan Koalisi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara–Jakarta. Pihaknya memastikan akan terus mengawal persoalan PT TRK dan menuntut adanya langkah konkret dari seluruh lembaga terkait.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Dalam waktu dekat, kami akan kembali menggelar aksi Jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan ini tidak mendapatkan respons serius. Kami ingin memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tutup Rahim.

Koalisi menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berjalan sesuai hukum, transparan, dan bertanggung jawab terhadap negara serta masyarakat. Jangan sampai kepentingan korporasi mengalahkan hak masyarakat dan supremasi hukum.