Banjir Kalimantan Selatan Jadi Perhatian Pemerintah Pusat
- account_circle Penulis: Eni Samayati
- calendar_month Selasa, 30 Des 2025
- visibility 628
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (duasatunews.com) — Banjir di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius pemerintah pusat menyusul cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah. Pemerintah pusat memastikan pemantauan dan penanganan bencana berjalan merata di seluruh daerah terdampak.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Ia menyatakan perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada satu wilayah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak cepat dan responsif.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Selatan (HSS), banjir mulai melanda wilayah tersebut sejak Sabtu (27/12/2025). Bencana ini berdampak pada 4.180 jiwa dan merusak sedikitnya 38 unit rumah. Curah hujan yang tinggi memperparah kondisi banjir di sejumlah titik.
Kepala Pelaksana BPBD HSS, Kusairi, menyampaikan bahwa tim di lapangan terus memperbarui data secara berkala. Petugas memantau ketinggian air di wilayah rawan banjir setiap hari. Hingga Senin (29/12/2025), petugas belum mencatat adanya pengungsian. Sejumlah wilayah bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda air surut.
“Kondisi terakhir, air berangsur surut. Warga masih bertahan di rumah masing-masing,” ujar Kusairi di Kandangan.
Dalam hal penanganan, Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah telah menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat respons di daerah terdampak. Pemerintah menilai beberapa desa mengalami dampak cukup parah. Karena itu, BNPB diminta bergerak cepat dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Selain Kalimantan Selatan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Kehutanan.
Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembersihan material kayu di aliran sungai guna menjaga kelancaran arus air. Langkah ini diharapkan mampu menekan risiko banjir susulan.
Ke depan, pemerintah berharap penanganan cepat dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Di sisi lain, pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
- Penulis: Penulis: Eni Samayati
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
