Kemunduran Demokrasi Indonesia dan Krisis Substansi
- account_circle Penulis: Eni Samayati
- calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
- visibility 378
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (duasatunews.com) — Kemunduran demokrasi Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, kekuasaan melemahkannya secara perlahan melalui kebijakan elitis, manipulasi hukum, dan pembatasan kritik publik. Di satu sisi, negara masih menggelar pemilu dan mempertahankan lembaga formal. Namun di sisi lain, praktik politik sehari-hari terus menggerus substansi demokrasi.
Sejak awal, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui sistem ini, warga memperoleh hak memilih, mengkritik, dan mengawasi pemerintahan. Akan tetapi, realitas politik mutakhir menunjukkan hal berbeda. Kini, elite mendominasi arah kebijakan dan mengambil keputusan strategis tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Partisipasi Publik Kehilangan Daya
Dalam praktiknya, penguasa sering membatasi partisipasi rakyat pada tahapan prosedural. Memang, pemilu memberi ruang memilih. Namun, proses tersebut tidak membuka ruang menentukan. Akibatnya, demokrasi kehilangan daya hidup dan berubah menjadi mekanisme administratif yang kaku.
Kritik Ditekan, Ruang Bicara Menyempit
Lebih jauh, penguasa kerap memandang kritik sebagai gangguan stabilitas. Dalam kondisi ini, aparat menekan suara berbeda, sementara pejabat menghindari akuntabilitas. Dengan demikian, kemunduran demokrasi Indonesia berjalan seiring melemahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.
Hukum Mengabdi pada Kekuasaan
Di sisi lain, penegak hukum menerapkan aturan secara timpang. Dalam banyak kasus, mereka bertindak tegas terhadap warga kecil. Sebaliknya, mereka bersikap lunak kepada elite berkuasa. Karena ketimpangan tersebut, prinsip kesetaraan kehilangan makna dan hukum berubah menjadi alat kepentingan politik.
Apatisme Menjadi Alarm Bahaya
Sebagai konsekuensi, kondisi ini mendorong masyarakat menjauh dari proses politik. Ketika janji diingkari, korupsi berulang, dan keadilan sulit dirasakan, apatisme tumbuh. Pada titik itu, rakyat memilih diam dan kekuasaan bergerak tanpa pengawasan.
Pada akhirnya, kemunduran demokrasi Indonesia bukan sekadar persoalan sistem. Lebih dari itu, ia mencerminkan krisis keberanian. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan pemimpin yang mau mendengar, institusi yang tetap independen, dan warga yang berani bersuara. Tanpa keberanian kolektif tersebut, demokrasi hanya akan hidup sebagai istilah, tetapi mati dalam praktik bernegara.
Penulis: Eni Samayati
- Penulis: Penulis: Eni Samayati
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
Saat ini belum ada komentar