Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Kemunduran Demokrasi Indonesia dan Krisis Substansi

Kemunduran Demokrasi Indonesia dan Krisis Substansi

  • account_circle Penulis: Eni Samayati
  • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
  • visibility 377
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Kemunduran demokrasi Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, kekuasaan melemahkannya secara perlahan melalui kebijakan elitis, manipulasi hukum, dan pembatasan kritik publik. Di satu sisi, negara masih menggelar pemilu dan mempertahankan lembaga formal. Namun di sisi lain, praktik politik sehari-hari terus menggerus substansi demokrasi.

Sejak awal, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui sistem ini, warga memperoleh hak memilih, mengkritik, dan mengawasi pemerintahan. Akan tetapi, realitas politik mutakhir menunjukkan hal berbeda. Kini, elite mendominasi arah kebijakan dan mengambil keputusan strategis tanpa partisipasi publik yang bermakna.

Partisipasi Publik Kehilangan Daya

Dalam praktiknya, penguasa sering membatasi partisipasi rakyat pada tahapan prosedural. Memang, pemilu memberi ruang memilih. Namun, proses tersebut tidak membuka ruang menentukan. Akibatnya, demokrasi kehilangan daya hidup dan berubah menjadi mekanisme administratif yang kaku.

Kritik Ditekan, Ruang Bicara Menyempit

Lebih jauh, penguasa kerap memandang kritik sebagai gangguan stabilitas. Dalam kondisi ini, aparat menekan suara berbeda, sementara pejabat menghindari akuntabilitas. Dengan demikian, kemunduran demokrasi Indonesia berjalan seiring melemahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Hukum Mengabdi pada Kekuasaan

Di sisi lain, penegak hukum menerapkan aturan secara timpang. Dalam banyak kasus, mereka bertindak tegas terhadap warga kecil. Sebaliknya, mereka bersikap lunak kepada elite berkuasa. Karena ketimpangan tersebut, prinsip kesetaraan kehilangan makna dan hukum berubah menjadi alat kepentingan politik.

Apatisme Menjadi Alarm Bahaya

Sebagai konsekuensi, kondisi ini mendorong masyarakat menjauh dari proses politik. Ketika janji diingkari, korupsi berulang, dan keadilan sulit dirasakan, apatisme tumbuh. Pada titik itu, rakyat memilih diam dan kekuasaan bergerak tanpa pengawasan.

Pada akhirnya, kemunduran demokrasi Indonesia bukan sekadar persoalan sistem. Lebih dari itu, ia mencerminkan krisis keberanian. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan pemimpin yang mau mendengar, institusi yang tetap independen, dan warga yang berani bersuara. Tanpa keberanian kolektif tersebut, demokrasi hanya akan hidup sebagai istilah, tetapi mati dalam praktik bernegara.

Penulis: Eni Samayati

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Barcelona vs Slavia Praha 4-2 Fermín López mencetak gol

    Barcelona Taklukkan Slavia Praha 4-2 Setelah Duel Sengit Dua Babak

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 339
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Barcelona vs Slavia menyajikan pertandingan penuh drama yang berakhir dengan kemenangan FC Barcelona atas Slavia Praha dengan skor 4-2. Laga ini memperlihatkan daya juang tinggi Barcelona setelah sempat berada di bawah tekanan lawan. Slavia Praha langsung menekan sejak awal pertandingan dan mencetak gol cepat yang membuat Barcelona tertinggal 0-1. Gol tersebut memaksa […]

  • JK Respons Prabowo disampaikan Jusuf Kalla saat memberi keterangan di Jakarta

    JK Ragukan Peran Prabowo sebagai Mediator Konflik AS–Israel dan Iran

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 208
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) — Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meragukan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia menilai posisi Indonesia belum cukup kuat untuk memainkan peran tersebut. JK menyampaikan pandangan itu di Jakarta, Minggu (1/3). Ia menilai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat belum setara, terutama setelah kesepakatan […]

  • distribusi pangkalan LPG 3 kg gratis untuk masyarakat

    Pendaftaran Pangkalan LPG Gratis

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com)//Pendaftaran pangkalan LPG gratis menjadi kebijakan resmi PT Pertamina Patra Niaga. Namun, informasi berbayar yang beredar di media sosial tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu membayar biaya apa pun untuk menjadi pangkalan LPG. Ia memastikan perusahaan menjalankan proses tersebut sesuai aturan […]

  • Perbedaan cerdas dan bijak dalam kehidupan

    CERDAS DAN BIJAK apa bedanya

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 515
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatnews.com – Kita hidup di era ketika banyak orang menilai kecerdasan dari kecepatan menjawab, bukan dari kedalaman memahami. Banyak orang mengagungkan mereka yang mampu menjelaskan teori kompleks, meskipun penjelasan itu sering berdiri di atas logika yang lemah. Sebaliknya, orang yang memilih diam dan berpikir perlahan justru sering menyimpan kebijaksanaan yang tidak terlihat. Perbedaan Mendasar […]

  • Sidang Nadiem Disoroti Pakar Hukum UGM: Memperkaya Itu Bisa Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi

    Sidang Nadiem Disoroti Pakar Hukum UGM: Memperkaya Itu Bisa Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 307
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali memantik perhatian publik. Perkara ini menyangkut penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara, sehingga hasilnya berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perhatian menguat setelah terdakwa Nadiem Makarim menyampaikan nota keberatan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026). Dalam eksepsinya, […]

  • deforestasi Konawe Selatan akibat aktivitas pertambangan

    Deforestasi Konawe Selatan dan Krisis Ekologi

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Arin 2024
    • visibility 523
    • 0Komentar

    Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, (duasatunews.com) — Deforestasi Konawe Selatan kembali memicu perhatian publik. Seiring dengan itu, Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JNMM) menyatakan kerusakan hutan dan pesisir di wilayah tersebut terus meluas akibat aktivitas industri ekstraktif. Pada saat yang sama, Direktur Eksekutif Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JNMM), Arin Fahrul Sanjaya, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan berlangsung bersamaan […]

expand_less