Prabowo Bermalam di IKN, Tinjau Pembangunan Ibu Kota
- account_circle adrian moita
- calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
- visibility 325
- comment 0 komentar
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto tiba dan bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kalimantan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (duasatunews.com) – Prabowo bermalam di IKN Kalimantan Timur pada Senin malam sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kalimantan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara setelah menyelesaikan agenda di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta Balikpapan, Kalimantan Timur.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden bertolak dari Balikpapan menuju IKN menggunakan helikopter kepresidenan. Helikopter tersebut mendarat di helipad Istana Garuda, Kawasan Inti IKN, pada petang hari. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut langsung kedatangan Presiden.
Menurut Teddy, agenda bermalam di IKN menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kerja Presiden di Kalimantan. Setelah menyelesaikan agenda di IKN, Presiden dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1).
Prabowo Bermalam di IKN untuk Rapat dan Evaluasi
Berdasarkan informasi resmi, Prabowo bermalam di IKN untuk memimpin rapat serta menerima laporan mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo ke IKN sejak resmi menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Sebelumnya, Prabowo terakhir mengunjungi kawasan IKN pada 13 September 2024. Saat itu, ia masih berstatus sebagai presiden terpilih dan menjabat Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Target IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Pemerintah memproyeksikan aktivitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berlangsung secara bertahap di kawasan IKN.
Hingga kini, pembangunan infrastruktur perkantoran di IKN terus berjalan. Otorita IKN telah menandatangani kontrak pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif hasil lelang pada periode akhir Oktober hingga November 2025.
Kompleks legislatif direncanakan berdiri di atas lahan seluas 42 hektare dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,5 triliun. Sementara itu, kompleks yudikatif akan dibangun di atas lahan 15 hektare. Kawasan ini mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dengan total anggaran Rp3,1 triliun.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan tersebut dapat mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan nasional di masa mendatang.
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
