Breaking News
light_mode
Beranda » 21 News » LP2D Audiensi ke Kementerian Sosial, Dorong Perhatian bagi Anak Pesisir dan Masyarakat 3T

LP2D Audiensi ke Kementerian Sosial, Dorong Perhatian bagi Anak Pesisir dan Masyarakat 3T

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
  • visibility 1.314
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) melakukan audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membangun sinergi program pemberdayaan masyarakat. Fokus utama kerja sama ini adalah anak-anak pesisir serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

LP2D menginisiasi audiensi tersebut melalui jadwal resmi dengan Saifullah Yusuf, tanpa melalui undangan formal. Pihak kementerian menugaskan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Alif Kamal, untuk menerima pertemuan tersebut.

Dalam audiensi itu, Ketua LP2D, Eni Samayati, memaparkan sejumlah program yang telah berjalan. Ia menegaskan pentingnya perhatian negara terhadap pendidikan anak-anak pesisir, khususnya dari komunitas Suku Same Bajau di Sulawesi dan Maluku.

“Kami mendorong pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak pesisir yang selama ini terpinggirkan,” kata Eni Samayati.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Orang Same Bajau Indonesia (POSBI), Erni Bajau, menyampaikan bahwa LP2D dan POSBI mulai bekerja sama tahun ini. Kerja sama tersebut berfokus pada perekrutan mahasiswa dari wilayah pesisir dan daerah 3T.

POSBI bertanggung jawab melakukan perekrutan dan seleksi calon mahasiswa. LP2D kemudian menyediakan tempat tinggal serta membantu pembiayaan pendidikan. Para peserta yang lolos seleksi akan didaftarkan secara kolektif ke kampus tujuan.

Audiensi yang berlangsung selama satu jam ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan. LP2D, POSBI, dan Kementerian Sosial menargetkan peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat marjinal di Indonesia.

Penulis

Update, Akurat dan Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siswa mengambil makanan program MBG dari SPPG di Cilegon setelah kasus dugaan keracunan makanan

    SPPG Cilegon Ditutup Usai 49 Siswa Alami Gejala Keracunan MBG

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Kasus SPPG Cilegon keracunan MBG menarik perhatian publik. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) segera menghentikan operasional dapur terkait. Langkah ini bertujuan mencegah risiko lanjutan sekaligus menjaga keamanan pangan. Kronologi SPPG Cilegon Keracunan MBG Sebanyak 49 siswa MTs Al Inayah di Kota Cilegon mengalami mual dan pusing setelah menyantap makanan MBG. Peristiwa ini terjadi […]

  • Atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025 dan pentingnya literasi keuangan atlet

    BRI dan Kemenpora Gelar Literasi Keuangan, Dukung Stabilitas Finansial Jangka Panjang Atlet Berprestasi SEA Games 2025

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 321
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Prestasi atlet sering berakhir tanpa perlindungan finansial jangka panjang. Karena itu, bonus besar pasca-kejuaraan kerap memicu risiko baru. Terutama, risiko muncul ketika atlet tidak memiliki pemahaman pengelolaan keuangan. Isu ini penting seiring capaian Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Selain membawa kebanggaan, prestasi tersebut juga menghadirkan apresiasi finansial signifikan. Namun, banyak atlet belum […]

  • data bansos tidak tepat sasaran berdasarkan BPS 2026

    Data Bansos Tidak Tepat Sasaran: BPS Temukan 11.014 KPM

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Data bansos tidak tepat sasaran menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak lagi layak menerima bantuan sosial. Temuan ini berasal dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa temuan tersebut masuk kategori inclusion error. Artinya, penerima […]

  • IRWANUDDIN H.I KULLA BERI KULIAH UMUM DIKAMPUS PEP BANDUNG

    IRWANUDDIN H.I KULLA BERI KULIAH UMUM DIKAMPUS PEP BANDUNG

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.382
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Energi nuklir di Indonesia kembali menjadi topik penting dalam agenda transisi energi nasional. Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung mengangkat isu tersebut melalui kuliah umum bertema “Proses dan Tantangan Penerapan Energi Nuklir di Indonesia” pada Selasa (22/4/2025). PEP Bandung menghadirkan Irwanuddin H.I. Kulla sebagai narasumber utama. Ia menjabat Tenaga Ahli Menteri Energi […]

  • KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Eks Sekdis Bekasi dalam Kasus Suap Bupati Nonaktif Ade Kuswara

    KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Eks Sekdis Bekasi dalam Kasus Suap Bupati Nonaktif Ade Kuswara

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 297
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — aliran uang suap Bekasi kembali menyita perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Beni Saputra (BS). Langkah ini berkaitan langsung dengan perkara suap yang menyeret Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi nonaktif. Penyidik KPK memanggil Beni Saputra untuk menelusuri perannya dalam dugaan penerimaan […]

  • Gus Yahya membahas Palestina saat memberikan keterangan pers

    Gus Yahya Palestina: Ingatkan Prabowo Soal Kebijakan

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 290
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Gus Yahya Palestina menilai Indonesia harus menjaga arah kebijakan luar negeri terkait Palestina secara konsisten. Karena itu, ia meminta pemerintah tetap berhati-hati agar setiap langkah diplomasi tidak merugikan rakyat Palestina. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menyampaikan pandangan tersebut setelah menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan organisasi […]

expand_less