Polri Resmi Luncurkan Direktorat PPA–PPO di 11 Polda dan 22 Polres
- account_circle Adrian moita
- calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
- visibility 83
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Menteri P2MI Mukhtarudin (kanan) dan Menteri PAN RB Rini Widyantini (kiri) memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA–PPO) di 11 kepolisian daerah (polda) dan 22 kepolisian resor (polres). Peluncuran ini berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembentukan direktorat tersebut menjadi langkah strategis Polri untuk memperkuat penanganan kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang. Selama ini, menurutnya, banyak kasus belum tertangani secara optimal.
“Permasalahan-permasalahan yang ada selama ini ibarat gunung es. Di lapangan, jumlah korban dari kelompok rentan cukup banyak, namun sebagian besar tidak berani melapor. Oleh karena itu, melalui pembentukan Direktorat PPA dan PPO, Polri berharap seluruh korban dapat terlayani dengan lebih baik,” ujar Kapolri.
Selain itu, Kapolri menjelaskan bahwa Polri akan melakukan sosialisasi Direktorat PPA–PPO secara masif selama satu tahun ke depan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong keberanian korban agar melapor, sekaligus memastikan mereka memperoleh perlindungan serta pendampingan yang layak.
Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya rasa aman bagi korban saat menyampaikan laporan. Menurutnya, pelayanan yang buruk justru dapat memperparah trauma dan berdampak negatif pada kondisi psikologis korban.
“Karena itu, kami ingin memastikan setiap korban merasa terlindungi sejak awal proses pelaporan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Polri juga akan menggandeng kementerian dan lembaga terkait, pemerhati perempuan dan anak, serta para pemangku kepentingan lainnya. Bahkan, Polri memperluas kerja sama hingga lintas negara, mengingat banyak warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.
Dengan kerja sama tersebut, Polri berharap dapat menekan kasus-kasus berulang. Misalnya, kasus ferienjob maupun keterlibatan warga dalam sindikat penipuan daring atau online scamming.
Di sisi lain, pembentukan Direktorat PPA–PPO juga sejalan dengan komitmen Polri dalam mendorong kesetaraan gender di internal institusi. Melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel, Polri menargetkan keterwakilan gender hingga 30 persen.
- Penulis: Adrian moita
- Editor: Nur Endana
Saat ini belum ada komentar