Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » KNPI Dukung Pernyataan Tegas Kapolri

KNPI Dukung Pernyataan Tegas Kapolri

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 75
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – KNPI dukung Kapolri saat Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk Masyarakat. Dengan demikian, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai pernyataan tersebut sejalan dengan semangat Presisi yang menekankan profesionalisme, responsivitas, dan keadilan.

Selain itu, KNPI mencermati langkah Polri dalam membenahi kelembagaan secara bertahap. Melalui langkah tersebut, Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada saat yang sama, Polri juga memperkuat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, KNPI dukung Kapolri agar reformasi kepolisian terus berjalan konsisten dan berkelanjutan.

KNPI Dukung Kapolri Perkuat Reformasi Polri

Di satu sisi, KNPI menilai reformasi Polri telah menunjukkan kemajuan. Namun di sisi lain, organisasi kepemudaan ini mendorong penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuannya, agar masyarakat merasakan dampak reformasi secara langsung.

Untuk itu, KNPI meminta Polri terus melakukan evaluasi internal. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan tugas dapat berjalan selaras. Pada akhirnya, langkah ini diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

KNPI Tegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Dalam konteks ketatanegaraan, Dewan Pimpinan Pusat KNPI menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurut KNPI, ketentuan tersebut sesuai dengan amanat reformasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanafiah bersama Sekretaris Jenderal Guntur Setiawan menegaskan bahwa Presiden harus mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR RI.

Atas dasar itu, KNPI menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Sebab, wacana tersebut berpotensi melemahkan institusi Polri sekaligus sistem pemerintahan.

Pemuda Kawal Reformasi Kepolisian

Selain pemerintah, KNPI juga menekankan peran strategis pemuda dalam mengawal reformasi Polri. Melalui kolaborasi yang konstruktif, pemuda dapat bertindak sebagai mitra kritis dalam menjaga profesionalisme dan netralitas kepolisian.

Dengan peran tersebut, KNPI berharap pemuda memastikan Polri bekerja sesuai Pancasila, UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisi III DPR Tegaskan Sikap

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Panitia Kerja Reformasi Polri tetap berpegang pada Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000.

“Kedudukan Polri tetap di bawah Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR RI,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dengan demikian, KNPI berharap Polri terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum. Pada akhirnya, profesionalisme dan netralitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senyum Nadiem di Sidang Tipikor: Hadapi Dakwaan Chromebook, Dukungan Mengalir di Ruang Sidang

    Senyum Nadiem di Sidang Tipikor: Hadapi Dakwaan Chromebook, Dukungan Mengalir di Ruang Sidang

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, resmi menghadiri sidang perdana pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ini langsung menyedot perhatian publik, Senin (5/1/2026). Nadiem tiba di gedung pengadilan sekitar […]

  • KPK dalami aliran uang suap Bekasi di Gedung Merah Putih Alt gambar 2: Pemeriksaan KPK terkait aliran uang suap Bekasi

    KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Eks Sekdis Bekasi dalam Kasus Suap Bupati Nonaktif Ade Kuswara

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 111
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — aliran uang suap Bekasi kembali menyita perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Beni Saputra (BS). Langkah ini berkaitan langsung dengan perkara suap yang menyeret Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi nonaktif. Penyidik KPK memanggil Beni Saputra untuk menelusuri perannya dalam dugaan penerimaan […]

  • Penyitaan kapal tanker Selat Hormuz oleh Iran

    Penyitaan Kapal Tanker Selat Hormuz Picu Ketegangan Iran–AS

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Teheran, duasatunews.com — Penyitaan kapal tanker oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) meningkatkan ketegangan di kawasan Teluk Persia setelah pasukan Iran menyita dua kapal tanker minyak asing di Selat Hormuz pada Kamis (5/2/2026). Insiden ini terjadi beberapa jam sebelum Amerika Serikat dan Iran menjadwalkan perundingan tingkat tinggi di Oman pada Jumat (6/2/2026). IRGC mencegat kedua […]

  • Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan gedung MUI di Bundaran HI

    Gedung MUI di Bundaran HI Masuk Agenda Strategis Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Gedung MUI Bundaran HI menjadi agenda strategis pemerintah untuk memperkuat kelembagaan umat Islam di pusat ibu kota. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Presiden menyampaikan rencana itu saat memberikan taklimat pada pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia […]

  • Aksi protes menolak kriminalisasi konten digital

    Kriminalisasi Konten Digital Kembali Berujung Penjara

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 142
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kriminalisasi konten digital kembali menjadi sorotan publik setelah aparat memproses warga karena unggahan di media sosial. Praktik kriminalisasi konten digital ini memicu kekhawatiran luas terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia (20/01/2026). Ruang digital seharusnya menjadi tempat warga bertukar gagasan dan menyampaikan kritik. Namun, aparat kerap menggunakan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi […]

  • SBY serahkan keputusan Pilkada kepada AHY

    SBY Serahkan Sikap Demokrat soal Pilkada ke AHY, Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Mencuat

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 169
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menyerahkan sepenuhnya keputusan sikap Partai Demokrat terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan, menyampaikan hal tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Dede menegaskan, SBY tidak lagi ikut […]

expand_less
Lewat ke baris perkakas