Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » KNPI Dukung Pernyataan Tegas Kapolri

KNPI Dukung Pernyataan Tegas Kapolri

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 480
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – KNPI dukung Kapolri saat Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk Masyarakat. Dengan demikian, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai pernyataan tersebut sejalan dengan semangat Presisi yang menekankan profesionalisme, responsivitas, dan keadilan.

Selain itu, KNPI mencermati langkah Polri dalam membenahi kelembagaan secara bertahap. Melalui langkah tersebut, Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada saat yang sama, Polri juga memperkuat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, KNPI dukung Kapolri agar reformasi kepolisian terus berjalan konsisten dan berkelanjutan.

KNPI Dukung Kapolri Perkuat Reformasi Polri

Di satu sisi, KNPI menilai reformasi Polri telah menunjukkan kemajuan. Namun di sisi lain, organisasi kepemudaan ini mendorong penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuannya, agar masyarakat merasakan dampak reformasi secara langsung.

Untuk itu, KNPI meminta Polri terus melakukan evaluasi internal. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan tugas dapat berjalan selaras. Pada akhirnya, langkah ini diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

KNPI Tegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Dalam konteks ketatanegaraan, Dewan Pimpinan Pusat KNPI menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurut KNPI, ketentuan tersebut sesuai dengan amanat reformasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanafiah bersama Sekretaris Jenderal Guntur Setiawan menegaskan bahwa Presiden harus mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR RI.

Atas dasar itu, KNPI menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Sebab, wacana tersebut berpotensi melemahkan institusi Polri sekaligus sistem pemerintahan.

Pemuda Kawal Reformasi Kepolisian

Selain pemerintah, KNPI juga menekankan peran strategis pemuda dalam mengawal reformasi Polri. Melalui kolaborasi yang konstruktif, pemuda dapat bertindak sebagai mitra kritis dalam menjaga profesionalisme dan netralitas kepolisian.

Dengan peran tersebut, KNPI berharap pemuda memastikan Polri bekerja sesuai Pancasila, UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisi III DPR Tegaskan Sikap

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Panitia Kerja Reformasi Polri tetap berpegang pada Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000.

“Kedudukan Polri tetap di bawah Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR RI,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dengan demikian, KNPI berharap Polri terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum. Pada akhirnya, profesionalisme dan netralitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Leo Bagas juara Thailand Masters 2026 di Bangkok

    Leo dan Bagas Raih Gelar Ganda Putra di Thailand Masters 2026

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 673
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Leo Bagas juara Thailand setelah pasangan ganda putra Indonesia itu memastikan gelar di Thailand Masters 2026. Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana menuntaskan partai final sesama wakil Indonesia dengan permainan solid dan terkontrol sepanjang laga. Bertanding di Nimibutr Stadium, Minggu, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana mengalahkan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melalui dua gim langsung […]

  • Warga terdampak longsor Pasirlangu mengungsi sementara

    Relokasi Korban Longsor Pasirlangu Disiapkan Pemprov Jabar

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 500
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Relokasi korban longsor Pasirlangu menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani dampak bencana di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak awal, pemerintah mengarahkan langkah penanganan pada pemindahan warga dari zona rawan ke lokasi yang lebih aman. Dengan demikian, pemerintah berupaya menekan risiko longsor susulan yang masih mengancam kawasan perbukitan. […]

  • pejabat nyaris telanjang China di tengah pengawasan antikorupsi pemerintah Beijing

    China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 305
    • 0Komentar

    BEIJING,Duasatunews.com — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki anggota keluarga di luar negeri. Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar “pejabat telanjang”, tetapi juga menargetkan kategori baru yang disebut “quasi-naked officials” atau pejabat nyaris telanjang. Langkah ini menutup peluang promosi dan memicu pencopotan jabatan. Otoritas China dalam setahun terakhir melakukan inspeksi langsung ke lembaga […]

  • Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp16.807 per Dolar AS pada Jumat Pagi

    Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp16.807 per Dolar AS pada Jumat Pagi

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 547
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Nilai tukar rupiah melemah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Jumat pagi. Rupiah turun 52 poin atau 0,31 persen ke level Rp16.807 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp16.755 per dolar AS. Pergerakan Rupiah di Awal Perdagangan Pelemahan nilai tukar rupiah mengikuti fluktuasi mata uang global. Pelaku […]

  • Berikut perubahan pasal penghinaan pemerintah hingga perzinaan dalam KUHP baru

    Berikut perubahan pasal penghinaan pemerintah hingga perzinaan dalam KUHP baru

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 511
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memicu kegelisahan publik. Sejumlah kelompok masyarakat menilai beberapa pasal berpotensi menekan kebebasan berpendapat. Karena itu, isu ini menyentuh langsung kualitas demokrasi dan perlindungan hak sipil warga. Momentum Pemberlakuan Jadi Sorotan Kekhawatiran tersebut menguat seiring rencana penerapan KUHP baru secara nasional. Pada saat yang sama, partisipasi […]

  • anggota DPR RI menghadiri rapat paripurna pengesahan UU PPRT di gedung parlemen

    Aturan Turunan UU PPRT Harus Selesai dalam 1 Tahun

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 336
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Pemerintah harus segera menyusun aturan turunan UU PPRT setelah DPR mengesahkan undang-undang tersebut. Pemerintah memiliki waktu maksimal satu tahun untuk merampungkan regulasi teknis agar implementasi berjalan optimal. Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelesaikan aturan pelaksanaan dalam batas waktu tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa regulasi ini hanya mengatur hal-hal teknis. Namun […]

expand_less