Kapolri: Saya lebih memilih jadi petani daripada menteri kepolisian
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Senin, 26 Jan 2026
- visibility 177
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – Kapolri tolak Menteri Kepolisian. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap tersebut saat ini dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Sejak awal, ia menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menduduki jabatan Menteri Kepolisian.
Seiring berkembangnya wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kementerian, Kapolri menyampaikan pengalamannya. Dalam beberapa kesempatan, sejumlah pihak menawarkan dirinya mengisi jabatan tersebut. Bahkan, beberapa tawaran datang melalui pesan WhatsApp.
“Ada yang bertanya ke saya, mau atau tidak menjadi Menteri Kepolisian,” ujar Sigit sambil menegaskan kembali sikapnya.
Namun demikian, Kapolri menilai struktur Polri saat ini sudah paling tepat. Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden membuat institusi bekerja lebih cepat. Dengan kata lain, kepolisian bisa bergerak fleksibel dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
Kapolri Tolak Menteri Kepolisian Secara Tegas
Lebih lanjut, kapolri tolak menteri kepolisian karena menilai pembentukan jabatan baru hanya akan memperpanjang jalur komando. Akibatnya, proses pengambilan keputusan berpotensi melambat. Padahal, Polri membutuhkan kecepatan dalam merespons persoalan keamanan.
“Polri harus hadir cepat di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kami fokus pada keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan publik,” kata Sigit.
Selain itu, Kapolri juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip kelembagaan. Bahkan, ia menyatakan siap melepas jabatannya jika negara tetap membentuk posisi Menteri Kepolisian.
“Jika harus memilih, maka saya lebih baik tidak menjabat dan memilih menjadi petani,” tegasnya.
Polri Dinilai Lebih Efektif di Bawah Presiden
Di sisi lain, Sigit menyinggung tantangan geografis Indonesia yang sangat luas. Sebagai gambaran, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan jumlah penduduk besar. Dengan kondisi tersebut, kepolisian perlu bergerak cepat tanpa hambatan birokrasi tambahan.
Karena itu, ia menilai Polri akan bekerja lebih maksimal jika tetap berada langsung di bawah Presiden. Pada akhirnya, posisi tersebut memungkinkan kepolisian menjaga stabilitas keamanan nasional secara responsif.
Dengan demikian, kapolri tolak menteri kepolisian sekaligus menegaskan sikapnya untuk menjaga profesionalisme dan independensi Polri sebagai alat negara yang melayani masyarakat.
