Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » Ekonom Nilai Pasokan Pangan Lokal Kunci Keberlanjutan Program MBG

Ekonom Nilai Pasokan Pangan Lokal Kunci Keberlanjutan Program MBG

  • account_circle Darman
  • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
  • visibility 144
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com — Pakar ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menegaskan bahwa pemanfaatan pangan lokal memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Integrasi Pangan Daerah Menopang Stabilitas Program

Wijayanto menyatakan pemerintah perlu mengintegrasikan MBG dengan potensi pangan daerah secara konsisten. Langkah ini membantu pemerintah menjaga stabilitas pasokan bahan pangan sekaligus mengendalikan beban anggaran negara. Menurutnya, strategi tersebut memberi arah yang lebih berkelanjutan dibandingkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Ia menambahkan bahwa integrasi kebijakan pangan dan gizi memberi kepastian bagi pelaku usaha lokal. Dengan kepastian tersebut, petani dan peternak dapat merencanakan produksi secara lebih terukur.

Peternakan Rakyat Perkuat Rantai Pasok

Wijayanto menyoroti peran peternakan rakyat dalam mendukung MBG. Ia menjelaskan bahwa program Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat. Program ini memperkuat rantai pasok protein hewani dan memperluas manfaat ekonomi di daerah. Pemerintah mempublikasikan informasi kebijakan tersebut melalui situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia (https://www.pertanian.go.id).

Melalui keterlibatan peternak rakyat, pemerintah dapat menjaga ketersediaan bahan pangan utama secara berkelanjutan. Skema ini juga mendorong tumbuhnya usaha kecil di sektor pangan.

Dampak Langsung bagi Gizi dan Ekonomi

Wijayanto menjelaskan bahwa pangan lokal MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Program ini membantu pemenuhan standar gizi nasional bagi anak-anak dan kelompok rentan. Pada saat yang sama, program ini menggerakkan ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan hasil pertanian dan peternakan lokal. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda ketahanan pangan yang dipublikasikan oleh Badan Pangan Nasional (https://www.badanpangan.go.id).

“Pangan lokal lebih mudah diakses, lebih segar, dan harganya relatif stabil. Kondisi ini mendukung keberlanjutan MBG,” ujar Wijayanto di Jakarta, Sabtu.

Koordinasi dan Distribusi Menentukan Keberhasilan

Wijayanto mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antarinstansi agar kebijakan pangan dan gizi berjalan searah. Koordinasi yang baik membantu pemerintah menghindari kendala distribusi dan penurunan kualitas bahan pangan. Redaksi kabaristana.com juga pernah membahas isu serupa dalam artikel Program Makan Bergizi Gratis dan Tantangan Implementasi.

Selain itu, ia meminta pemerintah memperkuat sistem distribusi dan pengawasan mutu pangan. Langkah ini memastikan bahan pangan sampai tepat waktu dan layak konsumsi. Upaya tersebut berkaitan langsung dengan agenda pemberdayaan petani dan peternak lokal yang terus pemerintah dorong.

Pada bagian akhir, Wijayanto menegaskan bahwa konsistensi kebijakan menentukan keberhasilan pangan lokal MBG. Dengan komitmen jangka panjang dan sinergi lintas sektor, program MBG dapat berjalan berkelanjutan serta memberi dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru

    KUHP Baru Batasi Pasal Penghinaan Lembaga Negara, Wamenkum: Proses Hukum Jalan Jika Ada Laporan

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 225
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kembali menarik perhatian publik. Perbincangan ini muncul seiring kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi dan ruang kritik. Wakil Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak langsung memproses dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan martabat lembaga negara. KUHP baru secara […]

  • peran Kadin Sulawesi Tenggara di bawah Anton Timbang di tengah tudingan yang beredar

    Mahasiswa Institut Stiami: Tudingan terhadap Anton Timbang Cederai Praduga Tak Bersalah

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 170
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com — Sejumlah pihak mengaitkan Anton Timbang dengan dugaan kejahatan penambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara. Namun, tudingan tersebut dinilai tidak berdasar dan bersifat spekulatif. Selain itu, narasi yang beredar mengabaikan asas praduga tak bersalah. Saat ini, Anton Timbang menjabat sebagai Ketua Kadin Sulawesi Tenggara. Meski demikian, sejumlah isu menyebut namanya tanpa menyertakan bukti hukum yang […]

  • Pembangunan infrastruktur desa Konawe Selatan melalui program Setara

    Ketua IPPMI Konsel Puji Keberhasilan Program ‘Setara’: Transformasi Nyata bagi Masyarakat Pedesaan

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Program Setara Konawe Selatan menjadi sorotan publik setelah sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut mulai menjawab persoalan ketimpangan pembangunan desa. Pemerintah daerah mengarahkan program ini untuk memperluas akses infrastruktur, layanan publik, dan ekonomi lokal. Ketimpangan pembangunan antara pusat kabupaten dan desa masih menjadi persoalan utama di banyak daerah. Konawe Selatan tidak luput dari […]

  • Hilirisasi Riset BRMP Didorong Komisi IV DPR RI untuk Petani

    DPR RI Dorong Inovasi BRMP Diterapkan hingga Tingkat Petani

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 210
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Komisi IV DPR RI mendorong agar inovasi dan riset Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dapat dimanfaatkan langsung oleh petani. Komisi menilai hasil riset tidak boleh berhenti di laboratorium. Dorongan tersebut muncul dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke BRMP Hortikultura di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1). Dalam kunjungan […]

  • Kriminalisasi warga adat Maba Sangaji yang menolak tambang nikel di Halmahera Timur

    Warga Adat Maba Sangaji Divonis Penjara karena Tolak Tambang Nikel

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 246
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Putusan pengadilan yang memenjarakan warga adat Maba Sangaji di Halmahera Timur memicu kekhawatiran luas soal perlindungan hak sipil masyarakat adat. Vonis tersebut berdampak langsung pada ruang hidup warga yang menolak aktivitas tambang nikel di wilayah adat mereka. Kasus ini tidak berdiri sendiri. Ia mencerminkan pola penanganan konflik sumber daya alam yang kerap […]

  • pembangunan huntara pascabencana Sumatera oleh pemerintah

    Pembangunan Huntara Pascabencana Sumatera Terus Dipercepat

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 172
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pemerintah menjadikan pembangunan huntara pascabencana Sumatera sebagai prioritas untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana alam. Hingga akhir Januari 2026, pemerintah merampungkan 4.263 unit hunian sementara (huntara) atau sekitar 24 persen dari total rencana 17.499 unit di tiga provinsi terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Aceh membutuhkan huntara dalam jumlah paling […]

expand_less