Breaking News
light_mode
Beranda » Kriminal » Usut Tuntas Dugaan Narkoba di Lapas Kendari

Usut Tuntas Dugaan Narkoba di Lapas Kendari

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
  • visibility 239
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Duasatunews.com – Massa kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid II untuk menyuarakan keresahan publik terkait dugaan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Kendari pada 6 Mei 2026. Mereka menilai persoalan tersebut sudah menjadi ancaman serius bagi integritas lembaga pemasyarakatan.

Massa menegaskan bahwa lapas harus menjalankan fungsi pembinaan narapidana, bukan menjadi tempat berkembangnya tindak kejahatan baru. Mereka menilai dugaan peredaran narkoba di dalam lapas telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Massa Desak Imipas Bertindak Cepat

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta kementerian tidak membiarkan persoalan itu berlarut-larut tanpa penyelesaian nyata.

Massa juga mendesak Imipas mencopot Kepala Lapas Kelas IIA Kendari dari jabatannya. Mereka menilai pimpinan lapas harus bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan pembinaan di lingkungan lapas.

Tuntut Pengusutan Transparan

Massa meminta aparat mengusut dugaan jaringan narkoba di dalam lapas secara menyeluruh dan transparan. Mereka menuntut penegak hukum mengungkap semua pihak yang terlibat tanpa tebang pilih.

Menurut massa, aparat tidak boleh melindungi oknum tertentu, termasuk jika dugaan keterlibatan mengarah kepada pegawai lapas atau aparat lainnya. Mereka meminta pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan narkoba.

Soroti Lemahnya Pembinaan Narapidana

Selain menyoroti dugaan narkoba, massa juga mengkritik lemahnya pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari. Mereka menilai sistem pengawasan belum berjalan optimal, termasuk dalam pembinaan terhadap narapidana eks syahbandar Kolaka.

Massa menegaskan bahwa lapas akan kehilangan fungsi utamanya apabila pembinaan tidak berjalan maksimal. Mereka khawatir kondisi tersebut justru memperparah tindak kejahatan di dalam lingkungan pemasyarakatan.

Minta Evaluasi Seluruh Lapas

Dalam tuntutannya, massa meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Mereka menilai persoalan peredaran narkoba di lapas sudah lama terjadi dan membutuhkan langkah sistemik.

Massa juga menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Mereka berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • petugas mengevakuasi korban banjir Jakarta akibat hujan deras

    Banjir Jakarta: BNPB Fokus Tangani 1.600 Lebih Pengungsi

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 410
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Banjir Jakarta kembali memaksa ribuan warga mengungsi setelah hujan deras mengguyur ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah melalui BNPB memfokuskan penanganan banjir dengan memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi di seluruh lokasi terdampak. Dampak Banjir Jakarta di Sejumlah Wilayah Hujan berintensitas tinggi menyebabkan genangan di berbagai wilayah Jakarta. Kondisi ini berdampak […]

  • Isu 60 ribu calon mahasiswa mengundurkan diri dibantah Kemdiktisaintek berdasarkan data evaluasi SNPMB 2025

    Kemdiktisaintek Bantah Isu 60 Ribu Mahasiswa Mundur, Data Sebenarnya Hanya 2,8 Persen Tak Daftar Ulang

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menepis informasi yang menyebut 60 ribu calon mahasiswa baru (camaba) mundur pada penerimaan mahasiswa tahun 2026. Kementerian meminta masyarakat mengacu pada data resmi agar tidak salah memahami informasi. Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa (Belmawa) Kemdiktisaintek, Beny Bandanadjaja, menjelaskan proses seleksi jalur mandiri masih berlangsung hingga 31 Juli 2026. […]

  • 54 juta warga miskin belum terima BPJS PBI dalam rapat DPR RI

    Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — warga miskin BPJS PBI masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 54 juta warga miskin dan rentan belum menerima kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025. Kelompok tersebut berasal dari Desil 1 hingga 5 yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan jaminan […]

  • 300 jembatan perintis TNI AD di daerah terpencil Indonesia

    300 Jembatan Perintis Rampung, Presiden Terima Laporan TNI AD

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo Subianto menerima laporan penyelesaian 300 jembatan perintis dalam tiga bulan terakhir. Proyek ini menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak menyampaikan laporan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026). Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, serta jajaran TNI AD menghadiri rapat itu. Teddy menjelaskan TNI Angkatan Darat […]

  • Sidang praperadilan Gus Yaqut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

    Kubu Yaqut Sebut Penetapan Tersangka Tanpa Kerugian Negara Seperti Pembunuhan Tanpa Korban

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 311
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menolak seluruh jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menilai KPK terlalu cepat menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Ia menyebut penyidik KPK belum menghitung kerugian negara […]

  • indonesia as kerja sama pertahanan utama di Pentagon

    Indonesia AS Kerja Sama Pertahanan Utama, Perkuat Stabilitas

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 305
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – indonesia as kerja sama pertahanan memasuki babak baru setelah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat meningkatkan hubungan ke tingkat Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Pentagon pada Senin (13/4). Dalam pertemuan itu, kedua pihak […]

expand_less