Breaking News
light_mode
Beranda » Kriminal » Usut Tuntas Dugaan Narkoba di Lapas Kendari

Usut Tuntas Dugaan Narkoba di Lapas Kendari

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
  • visibility 304
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Duasatunews.com – Massa kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid II untuk menyuarakan keresahan publik terkait dugaan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Kendari pada 6 Mei 2026. Mereka menilai persoalan tersebut sudah menjadi ancaman serius bagi integritas lembaga pemasyarakatan.

Massa menegaskan bahwa lapas harus menjalankan fungsi pembinaan narapidana, bukan menjadi tempat berkembangnya tindak kejahatan baru. Mereka menilai dugaan peredaran narkoba di dalam lapas telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Massa Desak Imipas Bertindak Cepat

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta kementerian tidak membiarkan persoalan itu berlarut-larut tanpa penyelesaian nyata.

Massa juga mendesak Imipas mencopot Kepala Lapas Kelas IIA Kendari dari jabatannya. Mereka menilai pimpinan lapas harus bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan pembinaan di lingkungan lapas.

Tuntut Pengusutan Transparan

Massa meminta aparat mengusut dugaan jaringan narkoba di dalam lapas secara menyeluruh dan transparan. Mereka menuntut penegak hukum mengungkap semua pihak yang terlibat tanpa tebang pilih.

Menurut massa, aparat tidak boleh melindungi oknum tertentu, termasuk jika dugaan keterlibatan mengarah kepada pegawai lapas atau aparat lainnya. Mereka meminta pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan narkoba.

Soroti Lemahnya Pembinaan Narapidana

Selain menyoroti dugaan narkoba, massa juga mengkritik lemahnya pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari. Mereka menilai sistem pengawasan belum berjalan optimal, termasuk dalam pembinaan terhadap narapidana eks syahbandar Kolaka.

Massa menegaskan bahwa lapas akan kehilangan fungsi utamanya apabila pembinaan tidak berjalan maksimal. Mereka khawatir kondisi tersebut justru memperparah tindak kejahatan di dalam lingkungan pemasyarakatan.

Minta Evaluasi Seluruh Lapas

Dalam tuntutannya, massa meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Mereka menilai persoalan peredaran narkoba di lapas sudah lama terjadi dan membutuhkan langkah sistemik.

Massa juga menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Mereka berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggaran Kementerian PKP 2026 untuk Program BSPS dan percepatan renovasi rumah tidak layak huni

    Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi […]

  • warga masuk Istana Negara dalam acara Gelar Griya Istana Negara

    Gelar Griya Istana Negara 2026, Warga Antusias Masuk Istana

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 322
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Gelar Griya Istana Negara pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah menarik perhatian masyarakat luas. Ribuan warga mendatangi Istana Negara, Jakarta, untuk mengikuti open house yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Bagi banyak warga, momen ini menjadi pengalaman pertama memasuki kompleks Istana. Sejak pagi, masyarakat dari berbagai daerah mulai memadati area sekitar Istana. Mereka […]

  • Bareskrim Bongkar 21 Situs Judi Online Berkedok Perusahaan Fiktif, Aset Rp 96,7 Miliar Disita

    Bareskrim Bongkar 21 Situs Judi Online Berkedok Perusahaan Fiktif, Aset Rp 96,7 Miliar Disita

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 592
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Judi online terus menimbulkan dampak serius bagi ketertiban sosial dan ekonomi publik. Praktik ini tidak hanya menguras keuangan rumah tangga, tetapi juga memicu kejahatan lanjutan dan pencucian uang. Karena itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar jaringan 21 situs judi online yang beroperasi dengan kedok perusahaan fiktif. Dari pengungkapan tersebut, polisi […]

  • Ilustrasi kasus penikaman karyawan Rich Club Kendari di area parkiran pada malam hari yang hingga kini masih dalam penanganan kepolisian

    Dua Pekan Tanpa Kepastian, Kinerja Polisi Dipertanyakan dalam Kasus Penikaman Karyawan Rich Club Kendari

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 379
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Dua pekan telah berlalu sejak insiden penikaman terhadap karyawan tempat hiburan malam di Kota Kendari. Namun, polisi belum menunjukkan perkembangan berarti dalam penanganan kasus tersebut. Hingga kini, aparat belum mengamankan para terduga pelaku. Di sisi lain, korban masih menjalani perawatan medis dan pemulihan trauma. Kondisi ini memicu keresahan publik. Peristiwa tersebut terjadi […]

  • Gratifikasi jet pribadi Menag dibahas KPK di Gedung KPK Jakarta

    Gratifikasi Jet Pribadi Menag, KPK Pastikan Bebas Pidana

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 450
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Gratifikasi jet pribadi Menag menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Nasaruddin Umar bebas dari sanksi pidana. KPK menegaskan Menteri Agama telah memenuhi kewajiban hukum dengan melaporkan dugaan gratifikasi sesuai batas waktu undang-undang. KPK Tegaskan Pelaporan Tepat Waktu Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo menjelaskan Menag menyampaikan laporan […]

  • MANUVER PUTAR BALIK: Mafia Tanah Hanya Topeng Elite yang Terancam di Kendari

    MANUVER PUTAR BALIK: Mafia Tanah Hanya Topeng Elite yang Terancam di Kendari

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 752
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Pengalihan isu mafia tanah Kendari kini menguasai ruang publik dan percakapan media. Namun, ketika publik membacanya melalui pendekatan Issue Cycle Analysis, pola yang muncul tidak bersifat alami. Elite kekuasaan justru mendorong isu ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih besar. Sejak awal, narasi mafia tanah tidak hadir sebagai penegakan hukum […]

expand_less