Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
  • visibility 607
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KAIRO, duasatunews.com — Kebijakan AS terhadap organisasi global berpotensi membawa dampak luas bagi negara berkembang dan tatanan sistem internasional. Karena itu, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menarik perhatian pengamat hubungan internasional, terutama soal pendanaan dan efektivitas lembaga internasional.

Artikel terkait dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dibaca di kanal Hubungan Internasional duasatunews.com.

Dampak Pendanaan Organisasi Internasional

Dalam wawancara dengan Xinhua, Abu-Bakr Al-Desouky, pakar hubungan internasional di Al-Ahram Foundation, menilai Amerika Serikat berisiko mengurangi sumber pendanaan penting organisasi global. Menurutnya, langkah ini menekan kapasitas operasional lembaga internasional, khususnya di negara berkembang.

Ia menjelaskan bahwa berkurangnya dana dari Washington dapat memengaruhi kualitas dan jangkauan program. Akibatnya, organisasi internasional harus menyesuaikan skala program pembangunan dan kemanusiaan.

Sejumlah lembaga tersebut berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang selama ini bergantung pada kontribusi negara anggota.

Keputusan Presiden Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum pada Rabu (7/1). Melalui kebijakan itu, pemerintah AS menarik diri dari 66 organisasi internasional.

Sebanyak 31 organisasi berada di bawah PBB. Sementara itu, 35 lainnya berasal dari organisasi non-PBB. Kebijakan tersebut mencakup sektor iklim, tenaga kerja, imigrasi, dan energi.

Beberapa organisasi yang terdampak meliputi UNFCCC, UN Water, UN Energy, dan UNCTAD. Gedung Putih menyampaikan keputusan ini melalui pernyataan resmi.

Sikap Pemerintah Amerika Serikat

Pemerintah AS menilai sejumlah organisasi tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyoroti efisiensi dan manfaat keanggotaan.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga keluar dari WHO, Perjanjian Iklim Paris, dan Dewan HAM PBB. Pemerintah AS juga menghentikan pendanaan UNRWA.

Al-Desouky menilai rangkaian kebijakan tersebut membentuk persepsi baru tentang peran global Amerika Serikat. Menurutnya, sejumlah negara mulai menyesuaikan strategi diplomasi mereka.

Dampak terhadap Kerja Sama Global

Selain memengaruhi diplomasi, kebijakan ini berpotensi mengubah pola kerja sama multilateral. Negara berkembang diperkirakan akan memperkuat kolaborasi regional.

Mereka juga cenderung mencari mitra baru untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan bantuan internasional.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • BANJIR BUKAN TAKDIR, TAPI ULAH ILEGAL LOGGING

    BANJIR BUKAN TAKDIR, TAPI ULAH ILEGAL LOGGING

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Dr. Eni Samayati
    • visibility 777
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Setiap kali banjir melanda, pemandangan serupa muncul di berbagai wilayah Indonesia. Air merendam rumah warga, orang tua menggendong anak melintasi arus, dan keluarga berjuang menyelamatkan harta seadanya. Namun, banyak pihak masih menyebut peristiwa ini sebagai musibah alam, padahal tindakan manusia kerap memicu bencana tersebut. Praktik ilegal logging terus memperparah kondisi lingkungan. Oleh karena […]

  • Prabowo gabung Board of Peace jelaskan dukungan Indonesia untuk Palestina

    Prabowo Board of Peace: Alasan RI Dukung Palestina

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 284
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Prabowo Board of Peace menjadi langkah strategis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keputusan ini diambil agar Indonesia bisa berperan langsung dalam mendorong solusi dua negara melalui jalur diplomasi internasional. Dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis di Hambalang, Bogor, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan langkah tersebut secara matang. […]

  • Sekda Bekasi diperiksa KPK di Gedung Merah Putih Jakarta

    Sekda Bekasi Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Bupati Nonaktif

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 595
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Sekda Bekasi diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Melalui pemeriksaan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam konstruksi perkara. Pada Rabu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain itu, penyidik menelusuri peran […]

  • Kerja sama digital Indonesia India dalam pertemuan di New Delhi

    Kerja Sama Digital Indonesia India Diperkuat di AI Impact Summit

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 334
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Kerja sama digital Indonesia India memasuki fase baru setelah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria bertemu Sekretaris Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India S. Krishnan di New Delhi. Pertemuan berlangsung di sela AI Impact Summit. Dalam forum ini, Nezar menegaskan perlunya kolaborasi strategis untuk menghadapi percepatan teknologi. Ia menilai sinergi […]

  • MENGGUNGAT MAFIA TANAH DI SULAWESI TENGGARA

    MENGGUNGAT MAFIA TANAH DI SULAWESI TENGGARA

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 918
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Praktik mafia tanah di Sulawesi Tenggara semakin menggerus kepastian hukum dan memukul langsung kehidupan masyarakat. Sengketa lahan muncul berulang dengan pola serupa, mulai dari terbitnya sertifikat ganda hingga klaim kepemilikan mendadak yang memicu konflik berkepanjangan. Masalah ini menjadi mendesak karena hampir seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara kini menghadapi persoalan yang sama. […]

  • korban kekerasan seksual Rawa Aopa dijamin melanjutkan pendidikan

    Korban Kasus IAI Rawa Aopa Ditawari Lanjut Studi di PTKI Mana Pun di Bawah Kemenag

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 330
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) – Aliansi Lembaga Mahasiswa Pemerhati Kekerasan Seksual dan Pendidikan menggelar aksi di kantor Kementerian Agama RI. Mereka menuntut langkah tegas atas dugaan kegagalan yayasan dan kampus IAI Rawa Aopa dalam melindungi korban kekerasan seksual. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kronologi kasus secara rinci. Mereka menjelaskan peristiwa sejak awal hingga proses hukum yang masih […]

expand_less