Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
  • visibility 431
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KAIRO, duasatunews.com — Kebijakan AS terhadap organisasi global berpotensi membawa dampak luas bagi negara berkembang dan tatanan sistem internasional. Karena itu, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menarik perhatian pengamat hubungan internasional, terutama soal pendanaan dan efektivitas lembaga internasional.

Artikel terkait dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dibaca di kanal Hubungan Internasional duasatunews.com.

Dampak Pendanaan Organisasi Internasional

Dalam wawancara dengan Xinhua, Abu-Bakr Al-Desouky, pakar hubungan internasional di Al-Ahram Foundation, menilai Amerika Serikat berisiko mengurangi sumber pendanaan penting organisasi global. Menurutnya, langkah ini menekan kapasitas operasional lembaga internasional, khususnya di negara berkembang.

Ia menjelaskan bahwa berkurangnya dana dari Washington dapat memengaruhi kualitas dan jangkauan program. Akibatnya, organisasi internasional harus menyesuaikan skala program pembangunan dan kemanusiaan.

Sejumlah lembaga tersebut berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang selama ini bergantung pada kontribusi negara anggota.

Keputusan Presiden Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum pada Rabu (7/1). Melalui kebijakan itu, pemerintah AS menarik diri dari 66 organisasi internasional.

Sebanyak 31 organisasi berada di bawah PBB. Sementara itu, 35 lainnya berasal dari organisasi non-PBB. Kebijakan tersebut mencakup sektor iklim, tenaga kerja, imigrasi, dan energi.

Beberapa organisasi yang terdampak meliputi UNFCCC, UN Water, UN Energy, dan UNCTAD. Gedung Putih menyampaikan keputusan ini melalui pernyataan resmi.

Sikap Pemerintah Amerika Serikat

Pemerintah AS menilai sejumlah organisasi tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyoroti efisiensi dan manfaat keanggotaan.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga keluar dari WHO, Perjanjian Iklim Paris, dan Dewan HAM PBB. Pemerintah AS juga menghentikan pendanaan UNRWA.

Al-Desouky menilai rangkaian kebijakan tersebut membentuk persepsi baru tentang peran global Amerika Serikat. Menurutnya, sejumlah negara mulai menyesuaikan strategi diplomasi mereka.

Dampak terhadap Kerja Sama Global

Selain memengaruhi diplomasi, kebijakan ini berpotensi mengubah pola kerja sama multilateral. Negara berkembang diperkirakan akan memperkuat kolaborasi regional.

Mereka juga cenderung mencari mitra baru untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan bantuan internasional.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • LCT RI China yuan Bank Indonesia Destry Damayanti Economic Outlook 2026

    Transaksi Rupiah–Yuan Melejit, Indonesia–China Catat LCT US$2,7 Miliar dalam Sebulan

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 308
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — LCT RI China yuan melonjak tajam pada akhir 2025. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi perdagangan Indonesia–China berbasis mata uang lokal mencapai US$2,7 miliar hanya dalam satu bulan, yakni Desember 2025. Angka ini jauh melampaui rata-rata transaksi bulanan sebelumnya yang berada di kisaran US$1 miliar. Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menilai capaian tersebut menandai […]

  • makelar proyek Sultra pada proyek jalan

    FDR Geruduk Kejagung Desak Segera Periksa Pimpinan CV Berdaya Mediatama

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Arin fahrul Sanjaya
    • visibility 736
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek infrastruktur kembali mencuat di Sulawesi Tenggara. Publik kini menyoroti CV Berdaya Mediatama, kontraktor yang berulang kali memenangkan tender proyek bernilai miliaran rupiah. Perhatian publik menguat setelah proyek Peningkatan Jalan Asera–Amorome Utama di Kabupaten Konawe Utara dengan anggaran Rp10,8 miliar memicu kritik. Proyek tersebut gagal memenuhi […]

  • Pekerja memeriksa tabung LPG Bright Gas 5,5 kg di gudang distribusi saat harga LPG naik

    Harga LPG Non-Subsidi Naik Secara Nasional

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Harga LPG naik mulai 18 April 2026 setelah PT Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru untuk produk non-subsidi. Kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia dan langsung memengaruhi tabung 5,5 kg serta 12 kg. Perusahaan menyesuaikan harga dengan kondisi pasar energi dan biaya distribusi di tiap daerah. Kenaikan Terasa di Jawa hingga Bali Di wilayah Jawa, […]

  • Dugaan pembegalan UNSULTRA menjadi sorotan publik

    Dugaan Pembegalan UNSULTRA Disorot Publik

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Penulis: Eni Samayati
    • visibility 577
    • 0Komentar

    Kendari, (duasatunews.com) — Dunia pendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menyoroti dugaan pembegalan di Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA). Mereka menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan konflik tata kelola kampus yang melibatkan perubahan Akta Notaris, tekanan internal, dan intervensi non-akademik. Konflik Tata Kelola Mencuat Para pengkritik menyatakan perubahan administratif terjadi tanpa keterbukaan yang […]

  • Kapal Pesiar Terjebak Timur Tengah Ganggu Operasional

    Kapal Pesiar Timur Tengah Terjebak, 15.000 Wisatawan Dievakuasi

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 263
    • 0Komentar

    DUBAI (duasatunews.com) – Kapal pesiar Timur Tengah terjebak akibat meningkatnya ketegangan di kawasan, sehingga sejumlah kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan dan operator segera mengevakuasi wisatawan dari wilayah berisiko. Situasi ini menjadi perhatian karena berdampak langsung pada jalur pelayaran internasional dan industri pariwisata. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz membuat jalur pelayaran utama tidak aman untuk dilintasi. […]

  • KPK patuh KUHP dan KUHAP baru berlaku 2026

    KPK Patuh KUHP dan KUHAP Baru Berlaku 2026

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 545
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — KPK patuh KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyesuaikan seluruh proses penegakan hukum dengan sistem hukum pidana nasional yang baru. Sebagai respons atas perubahan tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan sikap resmi lembaganya. Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga […]

expand_less