Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
  • visibility 444
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KAIRO, duasatunews.com — Kebijakan AS terhadap organisasi global berpotensi membawa dampak luas bagi negara berkembang dan tatanan sistem internasional. Karena itu, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menarik perhatian pengamat hubungan internasional, terutama soal pendanaan dan efektivitas lembaga internasional.

Artikel terkait dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dibaca di kanal Hubungan Internasional duasatunews.com.

Dampak Pendanaan Organisasi Internasional

Dalam wawancara dengan Xinhua, Abu-Bakr Al-Desouky, pakar hubungan internasional di Al-Ahram Foundation, menilai Amerika Serikat berisiko mengurangi sumber pendanaan penting organisasi global. Menurutnya, langkah ini menekan kapasitas operasional lembaga internasional, khususnya di negara berkembang.

Ia menjelaskan bahwa berkurangnya dana dari Washington dapat memengaruhi kualitas dan jangkauan program. Akibatnya, organisasi internasional harus menyesuaikan skala program pembangunan dan kemanusiaan.

Sejumlah lembaga tersebut berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang selama ini bergantung pada kontribusi negara anggota.

Keputusan Presiden Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum pada Rabu (7/1). Melalui kebijakan itu, pemerintah AS menarik diri dari 66 organisasi internasional.

Sebanyak 31 organisasi berada di bawah PBB. Sementara itu, 35 lainnya berasal dari organisasi non-PBB. Kebijakan tersebut mencakup sektor iklim, tenaga kerja, imigrasi, dan energi.

Beberapa organisasi yang terdampak meliputi UNFCCC, UN Water, UN Energy, dan UNCTAD. Gedung Putih menyampaikan keputusan ini melalui pernyataan resmi.

Sikap Pemerintah Amerika Serikat

Pemerintah AS menilai sejumlah organisasi tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyoroti efisiensi dan manfaat keanggotaan.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga keluar dari WHO, Perjanjian Iklim Paris, dan Dewan HAM PBB. Pemerintah AS juga menghentikan pendanaan UNRWA.

Al-Desouky menilai rangkaian kebijakan tersebut membentuk persepsi baru tentang peran global Amerika Serikat. Menurutnya, sejumlah negara mulai menyesuaikan strategi diplomasi mereka.

Dampak terhadap Kerja Sama Global

Selain memengaruhi diplomasi, kebijakan ini berpotensi mengubah pola kerja sama multilateral. Negara berkembang diperkirakan akan memperkuat kolaborasi regional.

Mereka juga cenderung mencari mitra baru untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan bantuan internasional.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pertemuan kemitraan Indonesia Korea Selatan antara Prabowo dan Lee di Seoul

    Kemitraan Indonesia Korea Selatan Diperluas Prabowo dan Lee

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Kemitraan Indonesia Korea Selatan kembali menjadi fokus dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di Cheong Wa Dae, Seoul, Rabu. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan bilateral di tengah situasi global yang dinamis. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerja sama strategis ke […]

  • sidang PMH Nikita Mirzani di PN Jakarta Selatan

    Sidang PMH Nikita Mirzani Berlanjut di PN Jaksel

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Sidang PMH Nikita Mirzani kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Pada sidang kali ini, aktris Nikita Mirzani menghadiri proses persidangan melalui tim kuasa hukumnya untuk melanjutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Reza Gladys. Majelis hakim membuka persidangan dengan memeriksa agenda penyerahan bukti tambahan. Selanjutnya, tim kuasa hukum penggugat menyerahkan […]

  • Diskusi kepemudaan dalam kegiatan Pemuda 21

    Pemuda 21 Siap Gelar Bina Akrab di Villa Highlander, Curug Nangka – Ketua OC: “Persiapan Matang..!”

    • calendar_month Minggu, 24 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.114
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Bina Akrab Pemuda 21 siap berlangsung pada akhir pekan mendatang di Villa Highlander, Curug Nangka, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan solidaritas antaranggota. Selain itu, panitia memanfaatkan agenda ini sebagai sarana konsolidasi internal organisasi. Puluhan anggota Pemuda 21 dari berbagai latar belakang akan mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, […]

  • Kebakaran pabrik karet Tangerang di kawasan Cipondoh

    Kebakaran Pabrik Karet Tangerang Terjadi Sejak Malam

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 83
    • 0Komentar

    TANGERANG (duasatunews.com) – Kebakaran pabrik karet Tangerang yang terjadi di Jalan KH Agus Salim, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, masih berlangsung hingga Senin (22/6/2026) pagi. Kobaran api di area produksi PT Murni Karetindo Lestari (King Stone) belum sepenuhnya padam dan petugas terus melakukan pemadaman. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S. Rahman, mengatakan […]

  • Pilkada Langsung PDIP, Ganjar Tolak DPRD

    Pilkada Langsung PDIP, Ganjar Tolak DPRD

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 389
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Pilkada langsung PDIP kembali menjadi sikap resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam merespons wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PDIP menegaskan dukungan terhadap pemilihan langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan demokrasi. Pernyataan ini muncul seiring menguatnya pembahasan wacana Pilkada di tingkat nasional. Sejumlah partai politik mulai menyampaikan pandangan berbeda terkait mekanisme pemilihan […]

  • Aksi unjuk rasa terkait Korupsi LPDB-KUMKM di kawasan Kuningan Jakarta Selatan.

    KPK dan Kejagung Didesak Periksa Menteri Koperasi Dugaan Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Dugaan korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM kembali menjadi sorotan publik. Forum Demokrasi Rakyat (FDR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera […]

expand_less