Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » Tarif Nol Persen Tekstil Indonesia Disepakati RI–AS

Tarif Nol Persen Tekstil Indonesia Disepakati RI–AS

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
  • visibility 457
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati penghapusan tarif Bea Masuk hingga 0 persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia. Kesepakatan ini memperkuat hubungan dagang kedua negara sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi industri nasional.

Melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ), Amerika Serikat memberikan fasilitas tarif nol persen untuk volume tertentu produk tekstil dan garmen Indonesia. Dalam skema ini, Pemerintah AS menetapkan besaran kuota berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang Indonesia impor dari AS, termasuk kapas dan serat buatan.

Seluruh poin kerja sama perdagangan tersebut tercantum dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kedua negara telah menandatangani perjanjian itu secara resmi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan.

Skema Tarif Bebas untuk Ekspor Tekstil ke Amerika Serikat

Pemerintah menilai skema TRQ mampu menciptakan keseimbangan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui kebijakan ini, Indonesia memperoleh akses pasar yang lebih kompetitif tanpa mengabaikan prinsip timbal balik dagang.

Selain itu, kepastian tarif memberi ruang bagi pelaku usaha tekstil dan garmen untuk menyusun strategi produksi dan ekspor secara lebih terencana. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kinerja industri tekstil nasional di pasar global.

Dampak Kebijakan Perdagangan bagi Industri dan Tenaga Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kesepakatan ini membawa dampak luas bagi perekonomian nasional. Menurutnya, sektor tekstil dan garmen saat ini menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja secara langsung.

Jika memperhitungkan anggota keluarga para pekerja, kebijakan tersebut berpengaruh terhadap sekitar 20 juta masyarakat Indonesia. Airlangga menyampaikan pandangan itu dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat.

Pengecualian Tarif untuk Produk Ekspor Indonesia

Secara umum, Amerika Serikat tetap menerapkan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap produk impor asal Indonesia. Namun, Pemerintah AS memberikan pengecualian khusus bagi sejumlah produk yang tercantum dalam perjanjian ART.

Di luar tekstil dan garmen, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan tarif hingga 0 persen. Produk tersebut meliputi minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, serta komponen pesawat terbang.

Perjanjian Dagang RI–AS Tunggu Proses Legislasi

Airlangga menjelaskan bahwa perjanjian ART akan berlaku efektif 90 hari setelah kedua negara menyelesaikan proses hukum masing-masing. Di Indonesia, pemerintah akan mengawali tahapan tersebut melalui konsultasi dengan DPR RI. Di sisi lain, Amerika Serikat menuntaskan prosesnya melalui mekanisme internal parlemen.

Ia menegaskan kesepakatan ini bersifat dinamis dan memungkinkan penyesuaian tarif di masa depan. Kedua negara sepakat melakukan perubahan berdasarkan persetujuan tertulis bersama melalui dewan kerja sama yang akan dibentuk.

Pemerintah Percepat Implementasi Kesepakatan

Pemerintah Indonesia menargetkan percepatan proses legalisasi agar manfaat perjanjian segera dirasakan pelaku usaha dan masyarakat luas. Selain itu, pemerintah menilai kesepakatan ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas serta penguatan daya saing ekspor nasional.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalan Amblas Lenteng Agung di Jakarta Selatan yang menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta

    Jalan Baru Ditambal Kembali Amblas, DPRD DKI Soroti Pola Perbaikan yang Dinilai Boros Anggaran

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsy, menyoroti kembali amblasnya jalan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ia menilai pola perbaikan jalan yang tidak menyeluruh dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran daerah. Nabilah mengatakan masyarakat membutuhkan perbaikan yang berkualitas dan tahan lama. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan, bukan hanya […]

  • kawasan hutan terdampak tambang ilegal PT SBP

    Adrian Moita Desak Pemerintah Hentikan PT SBP: Jangan Biarkan Hukum Tak Berdaya di Hadapan Modal

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.209
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Ketua Umum Koalisi Mahasiswa untuk Perubahan, Adrian Moita, menyoroti dugaan penambangan ilegal oleh PT Sumber Bumi Putra di Kabupaten Konawe Utara. Sorotan ini muncul setelah publik menemukan indikasi aktivitas tambang di luar wilayah izin resmi. Luasan Izin Tambang PT SBP PT SBP mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 218 hektare. Pemerintah menerbitkan […]

  • banjir Jakarta hari ini merendam permukiman warga

    Banjir Jakarta Hari Ini Rendam 80 RT dan 23 Ruas Jalan

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 581
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Hingga Kamis pukul 18.00 WIB, banjir masih menggenangi 80 rukun tetangga (RT) dan 23 ruas jala.n di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur. Sejak pagi hari, hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Ibu Kota dan memicu genangan di berbagai kawasan. Selama beberapa jam, hujan deras menaikkan debit air sungai dan menekan kapasitas […]

  • Sekda Bekasi diperiksa KPK di Gedung Merah Putih Jakarta

    Sekda Bekasi Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Bupati Nonaktif

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 532
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Sekda Bekasi diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Melalui pemeriksaan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam konstruksi perkara. Pada Rabu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain itu, penyidik menelusuri peran […]

  • Pos Bantuan Hukum Sultra Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan

    Pos Bantuan Hukum Sultra Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 448
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pos Bantuan Hukum Sultra resmi hadir di seluruh desa dan kelurahan setelah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara meraih penghargaan atas komitmennya memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah kini memiliki instrumen hukum yang lebih dekat dengan warga. Selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara membentuk 2.285 Pos Bantuan Hukum […]

  • penetapan tersangka kadin sultra dipersoalkan jarnas mm soal ketimpangan hukum

    Penetapan Tersangka Kadin Sultra Dipersoalkan, Jarnas Soroti Ketimpangan Kasus Tambang

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Arin Fahrul Sanjaya
    • visibility 349
    • 0Komentar

    Penetapan tersangka Kadin Sultra terhadap Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang (AT), memicu polemik publik. Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (Jarnas MM) menilai aparat penegak hukum menjalankan proses secara tidak adil dan kurang transparan. Penetapan Tersangka Kadin Sultra Dipersoalkan Jarnas Jarnas menilai aparat tidak konsisten menangani kasus pertambangan. PT Masempodalle bukan satu-satunya perusahaan yang beroperasi tanpa […]

expand_less