Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
  • visibility 339
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEIJING,Duasatunews.com — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki anggota keluarga di luar negeri. Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar “pejabat telanjang”, tetapi juga menargetkan kategori baru yang disebut “quasi-naked officials” atau pejabat nyaris telanjang. Langkah ini menutup peluang promosi dan memicu pencopotan jabatan.

Otoritas China dalam setahun terakhir melakukan inspeksi langsung ke lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara. Tim pemeriksa menelusuri keterkaitan luar negeri pejabat dan eksekutif puncak sebagai bagian dari kampanye antikorupsi yang terus diperluas.

Anak di Luar Negeri, Pejabat Masuk Radar

Selama ini, Beijing memantau pejabat yang pasangan dan anaknya tinggal di luar negeri. Kini, pemerintah juga mengawasi pejabat yang anaknya menetap di luar negeri meski pasangan tetap berada di China.

Sumber internal partai menyatakan bahwa kelompok ini wajib melaporkan data keluarga secara tepat waktu dan terbuka. Otoritas menjatuhkan sanksi administratif jika pejabat menutupi informasi tersebut.

Departemen Organisasi Pusat melakukan survei nasional untuk memetakan hubungan luar negeri pejabat di posisi strategis. Departemen ini menilai keterkaitan luar negeri dapat meningkatkan risiko infiltrasi dan praktik korupsi.

Jika menemukan potensi risiko, partai memindahkan pejabat terkait ke jabatan yang dianggap kurang sensitif. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang sejak dini.

Presiden Xi Jinping terus mengintensifkan kampanye antikorupsi yang telah berjalan lebih dari satu dekade. Lembaga pengawas disiplin partai memeriksa puluhan pejabat senior sepanjang tahun lalu.

Sejak 2014, aturan internal partai melarang pejabat dengan keluarga bermukim di luar negeri untuk menduduki posisi kepemimpinan di partai, pemerintahan, militer, dan BUMN. Partai juga mewajibkan pejabat melaporkan aset dan relasi keluarga di luar daratan China.

Jabatan Dicopot, Karier Mandek

Seiring pengetatan aturan, Beijing memperkecil toleransi terhadap pejabat yang memiliki keterkaitan keluarga di luar negeri. Sejumlah pejabat kehilangan kesempatan promosi, bahkan harus meninggalkan jabatannya.

Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi milik negara mencopot manajer senior setelah perusahaan menemukan anak pejabat tersebut menetap di Amerika Serikat dan memiliki izin tinggal tetap. Lembaga riset yang berafiliasi dengan kementerian juga memberhentikan direktur yang menyembunyikan status serupa.

Di China, pencopotan jabatan senior biasanya mengakhiri karier politik. Banyak mantan pejabat kemudian kesulitan memasuki sektor swasta.

Pemerintah Kejar Uang dan Orang

Insider partai menegaskan bahwa pemerintah ingin memutus jalur pemindahan dana ilegal ke luar negeri. Menurutnya, keluarga di luar negeri sering berperan dalam proses tersebut.

“Pemerintah ingin uangnya dan orangnya tetap berada di dalam negeri,” kata sumber itu.

Selain memperketat pengawasan keluarga, pemerintah daerah memperketat izin perjalanan luar negeri pegawai negara. Beberapa provinsi mewajibkan pegawai menyerahkan paspor dan meminta izin untuk setiap perjalanan, bahkan setelah pensiun.

Akademisi Beri Catatan

Pakar politik China Alfred Wu menilai kebijakan ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian Beijing terhadap Barat. Ia mengingatkan bahwa pembatasan berlebihan dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia di pemerintahan.

Wu juga menolak anggapan bahwa pejabat dengan keluarga di luar negeri lebih rentan korupsi. Menurutnya, korupsi dapat terjadi terlepas dari lokasi keluarga.

Dengan pengawasan ketat dan ruang gerak yang menyempit, pejabat China yang memiliki koneksi keluarga di luar negeri kini menghadapi risiko besar. Promosi terhenti, jabatan hilang, dan karier politik bisa berakhir sewaktu-waktu.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunjungan Prabowo ke Prancis menghasilkan empat kesepakatan strategis di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan

    Kunjungan Prabowo ke Prancis Hasilkan Empat Kesepakatan Strategis di Sektor Energi dan Pertahanan

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Presiden Prabowo Subianto menghasilkan empat kesepakatan komersial baru saat menjalani kunjungan kenegaraan ke Prancis. Kesepakatan itu mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan capaian tersebut setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5). “Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, kedua negara mencapai empat […]

  • Dampak tambang nikel di Indonesia terhadap lingkungan

    Nikel, Negara, dan Luka yang Tak Terobati: Ketika Sumber Daya Menjadi Sumber Derita

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 1.127
    • 0Komentar

    Nikel, Negara, dan Luka yang Tak Terobati: Ketika Sumber Daya Menjadi Sumber Derita Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom. aktivis Komunikasi Sosial dan Pemerhati Isu Hukum & Lingkungan Pengantar: Emas Baru, Luka Lama Dalam dua dekade terakhir, industri pertambangan nikel di Indonesia tumbuh pesat. Nikel kini menjadi komoditas strategis global karena berperan penting dalam baterai kendaraan […]

  • Dugaan korupsi pengadaan EDC BRI diperiksa KPK di Gedung Merah Putih

    korupsi pengadaan EDC BRI: KPK Periksa GM Telkomsel

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 475
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan kasus korupsi pengadaan EDC BRI. Kali ini, penyidik memeriksa General Manager PT Telkomsel berinisial NA sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan tersebut penting untuk melengkapi alat bukti. Selain itu, penyidik ingin menggali keterangan soal dukungan […]

  • mindset mahasiswa dalam menentukan masa depan bangsa

    MENGUBAH MINDSET MAHASISWA

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 678
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Mengubah mindset mahasiswa bukan sekadar memperbaiki cara berpikir, tetapi menggeser cara mereka memandang masa depan. Hari ini, mahasiswa berdiri di persimpangan dua dunia: dunia yang sarat peluang dan dunia yang penuh tantangan. Jika mahasiswa mempertahankan pola pikir lama, mereka hanya akan mengulang capaian generasi sebelumnya. Namun, ketika mahasiswa mengubah mindset, mereka ikut […]

  • Said Iqbal Presiden Partai Buruh saat pelantikan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Kepresidenan Jakarta

    Said Iqbal Resmi Jadi Penasihat Khusus Presiden, Perjuangan Buruh Kini Masuk Istana

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Prabowo melantik Said Iqbal di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026). Pengangkatan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58/P Tahun 2026. Selain Said Iqbal, Prabowo juga mengangkat Nanik S. […]

  • Robby Anggara dalam aksi Puskom Kemenag terkait dugaan suap izin prodi IAI Rawa Aopa

    Puskom Desak Kemenag Tindak IAI Rawa Aopa atas Dugaan Pembiaran Korban Kekerasan Seksual serta Dugaan Suap Izin Prodi

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 373
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Agama RI pada Rabu, 13 Mei 2026. Ratusan mahasiswa, masyarakat, dan orang tua mahasiswa IAI Rawa Aopa mengikuti aksi tersebut. Massa aksi mendesak Menteri Agama RI menerima surat tuntutan evaluasi terhadap kinerja Diktis Kemenag RI. Puskom menilai jajaran Diktis lamban […]

expand_less