Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
  • visibility 100
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEIJING,Duasatunews.com — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki anggota keluarga di luar negeri. Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar “pejabat telanjang”, tetapi juga menargetkan kategori baru yang disebut “quasi-naked officials” atau pejabat nyaris telanjang. Langkah ini menutup peluang promosi dan memicu pencopotan jabatan.

Otoritas China dalam setahun terakhir melakukan inspeksi langsung ke lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara. Tim pemeriksa menelusuri keterkaitan luar negeri pejabat dan eksekutif puncak sebagai bagian dari kampanye antikorupsi yang terus diperluas.

Anak di Luar Negeri, Pejabat Masuk Radar

Selama ini, Beijing memantau pejabat yang pasangan dan anaknya tinggal di luar negeri. Kini, pemerintah juga mengawasi pejabat yang anaknya menetap di luar negeri meski pasangan tetap berada di China.

Sumber internal partai menyatakan bahwa kelompok ini wajib melaporkan data keluarga secara tepat waktu dan terbuka. Otoritas menjatuhkan sanksi administratif jika pejabat menutupi informasi tersebut.

Departemen Organisasi Pusat melakukan survei nasional untuk memetakan hubungan luar negeri pejabat di posisi strategis. Departemen ini menilai keterkaitan luar negeri dapat meningkatkan risiko infiltrasi dan praktik korupsi.

Jika menemukan potensi risiko, partai memindahkan pejabat terkait ke jabatan yang dianggap kurang sensitif. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang sejak dini.

Presiden Xi Jinping terus mengintensifkan kampanye antikorupsi yang telah berjalan lebih dari satu dekade. Lembaga pengawas disiplin partai memeriksa puluhan pejabat senior sepanjang tahun lalu.

Sejak 2014, aturan internal partai melarang pejabat dengan keluarga bermukim di luar negeri untuk menduduki posisi kepemimpinan di partai, pemerintahan, militer, dan BUMN. Partai juga mewajibkan pejabat melaporkan aset dan relasi keluarga di luar daratan China.

Jabatan Dicopot, Karier Mandek

Seiring pengetatan aturan, Beijing memperkecil toleransi terhadap pejabat yang memiliki keterkaitan keluarga di luar negeri. Sejumlah pejabat kehilangan kesempatan promosi, bahkan harus meninggalkan jabatannya.

Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi milik negara mencopot manajer senior setelah perusahaan menemukan anak pejabat tersebut menetap di Amerika Serikat dan memiliki izin tinggal tetap. Lembaga riset yang berafiliasi dengan kementerian juga memberhentikan direktur yang menyembunyikan status serupa.

Di China, pencopotan jabatan senior biasanya mengakhiri karier politik. Banyak mantan pejabat kemudian kesulitan memasuki sektor swasta.

Pemerintah Kejar Uang dan Orang

Insider partai menegaskan bahwa pemerintah ingin memutus jalur pemindahan dana ilegal ke luar negeri. Menurutnya, keluarga di luar negeri sering berperan dalam proses tersebut.

“Pemerintah ingin uangnya dan orangnya tetap berada di dalam negeri,” kata sumber itu.

Selain memperketat pengawasan keluarga, pemerintah daerah memperketat izin perjalanan luar negeri pegawai negara. Beberapa provinsi mewajibkan pegawai menyerahkan paspor dan meminta izin untuk setiap perjalanan, bahkan setelah pensiun.

Akademisi Beri Catatan

Pakar politik China Alfred Wu menilai kebijakan ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian Beijing terhadap Barat. Ia mengingatkan bahwa pembatasan berlebihan dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia di pemerintahan.

Wu juga menolak anggapan bahwa pejabat dengan keluarga di luar negeri lebih rentan korupsi. Menurutnya, korupsi dapat terjadi terlepas dari lokasi keluarga.

Dengan pengawasan ketat dan ruang gerak yang menyempit, pejabat China yang memiliki koneksi keluarga di luar negeri kini menghadapi risiko besar. Promosi terhenti, jabatan hilang, dan karier politik bisa berakhir sewaktu-waktu.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • LINK PENDAFTARAN MAHASISWA BARU Ayoo Buruan

    LINK PENDAFTARAN MAHASISWA BARU Ayoo Buruan

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.238
    • 3Komentar

    Beasiswa Kuliah LP2D Pemuda 21 resmi dibuka untuk jenjang S1, S2, dan S3 melalui jalur prestasi. Program ini memberi peluang luas bagi pemuda daerah untuk mengakses pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Jakarta, duasatunews.com – Beasiswa LP2D Pemuda resmi hadir melalui kolaborasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) dan Pemuda 21. Program ini membuka kesempatan kuliah jenjang […]

  • Indonesia Tanpa Korupsi Dinilai Jadi Fondasi Perubahan Bangsa

    Indonesia Tanpa Korupsi Dinilai Jadi Fondasi Perubahan Bangsa

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 357
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Indonesia tanpa korupsi akan mendorong perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi ini, negara dapat mengelola anggaran publik secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan publik akan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang bersih membantu negara […]

  • Tajir Melintir! Kekayaan Elon Musk Lampaui PDB Belgia dan Irlandia, Media Dunia Ramai Membicarakan

    Tajir Melintir! Kekayaan Elon Musk Lampaui PDB Belgia dan Irlandia, Media Dunia Ramai Membicarakan

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 416
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Kekayaan Elon Musk kembali menjadi perhatian media internasional. Nilainya disebut melampaui produk domestik bruto (PDB) Belgia dan Irlandia. Fenomena ini menandai perubahan penting dalam peta kekuatan ekonomi global. Media ekonomi dunia mencatat bahwa pada akhir 2025 hingga awal 2026, nilai kekayaan Musk menembus USD 720 miliar atau setara lebih dari Rp11.000 triliun. […]

  • negosiasi nuklir Iran dalam wawancara Abbas Araghchi

    Negosiasi Nuklir Iran: Teheran Tolak Pengayaan Nol

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Istanbul, (duasatunews.com) – negosiasi nuklir Iran kembali mencuat di tengah meningkatnya tensi geopolitik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Teheran siap berunding dan mencapai kesepakatan, tetapi menolak tuntutan pengayaan uranium nol. Sikap Teheran dalam Negosiasi Nuklir Iran Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Sabtu, Araghchi menyebut isu nuklir sebagai persoalan hak dan kedaulatan […]

  • Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei terkait kepemimpinan sementara Iran

    Iran Tetapkan Kepemimpinan Sementara Usai Wafatnya Ali Khamenei dalam Serangan AS–Israel

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 169
    • 0Komentar

    TEHERAN, (Duasatunews.com) — Pemerintah Iran membentuk kepemimpinan sementara setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei pada Sabtu (28/2) waktu setempat. Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Mokhber mengatakan, presiden, ketua lembaga peradilan, dan satu anggota Dewan Wali Iran kini menjalankan tugas Pemimpin Tertinggi. Mokhber menegaskan konstitusi Iran mengatur mekanisme tersebut. Mokhber […]

  • Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Gaza melalui diplomasi internasional

    Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Gaza di Forum DK PBB

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Gaza terus menjadi prioritas kebijakan luar negeri nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina melalui diplomasi aktif, pendekatan kemanusiaan, serta kerja sama multilateral. Pada 16–18 Februari 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, […]

expand_less