Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Sidang PMH Nikita Mirzani Berlanjut di PN Jaksel

Sidang PMH Nikita Mirzani Berlanjut di PN Jaksel

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
  • visibility 280
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Sidang PMH Nikita Mirzani kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Pada sidang kali ini, aktris Nikita Mirzani menghadiri proses persidangan melalui tim kuasa hukumnya untuk melanjutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Reza Gladys.

Majelis hakim membuka persidangan dengan memeriksa agenda penyerahan bukti tambahan. Selanjutnya, tim kuasa hukum penggugat menyerahkan sejumlah dokumen untuk melengkapi bukti yang telah diajukan pada sidang sebelumnya.

Kuasa hukum Nikita, Usman Lawara, menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan sekitar 24 dokumen tambahan. Sebelumnya, tim penggugat telah menyerahkan 40 alat bukti kepada majelis hakim.

“Bukti tambahan hari ini berupa tangkapan layar percakapan antara klien kami dan tergugat,” ujar Usman usai sidang.

Kuasa Hukum Jelaskan Dampak Finansial

Selain menyerahkan bukti, kuasa hukum juga memaparkan kerugian finansial yang dialami kliennya. Menurut Usman, laporan hukum terhadap Nikita secara langsung memengaruhi kerja sama komersial yang telah berjalan.

Karena itu, Nikita kehilangan sejumlah kontrak sebagai brand ambassador. Usman menjelaskan bahwa satu kontrak bernilai sekitar Rp4 miliar per tahun. Bahkan, dalam praktiknya, kontrak tersebut biasanya berlangsung hingga tiga tahun.

“Akibat persoalan ini, seluruh kontrak tersebut batal,” kata Usman.

Gugatan Soroti Dampak Opini Publik

Sementara itu, pihak penggugat menilai kerugian tersebut muncul karena terbentuknya opini publik yang merugikan reputasi Nikita Mirzani. Oleh sebab itu, mitra bisnis memilih menghentikan kerja sama.

Lebih lanjut, kuasa hukum menegaskan bahwa gugatan perdata ini tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga dampak ekonomi yang timbul. Dengan demikian, pihak penggugat berharap majelis hakim menilai perkara ini secara menyeluruh.

Selanjutnya, majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan sidang PMH Nikita Mirzani sesuai agenda berikutnya. Pengadilan akan menetapkan jadwal lanjutan setelah seluruh bukti dari para pihak lengkap.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemuda 21  Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra

    Pemuda 21 Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.429
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – KIP Kuliah mahasiswa Sultra kembali menjadi perhatian publik. Organisasi Pemuda 21 menyuarakan kekecewaan terhadap Haerul Saleh yang kini menjabat sebagai Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka menilai Haerul Saleh belum menunjukkan langkah konkret untuk memperjuangkan tambahan kuota KIP Kuliah bagi mahasiswa Sulawesi Tenggara. Kader Pemuda 21, Masda Agus, menyebut jabatan Haerul […]

  • Mars Pemuda 21 dinyanyikan dalam konsolidasi gerakan pemuda

    Mars Pemuda 21 Diluncurkan, Pertegas Arah Gerakan Pemuda

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 497
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Organisasi kepemudaan Pemuda 21 resmi meluncurkan Mars Pemuda 21 sebagai simbol identitas dan arah perjuangan gerakan. Melalui peluncuran ini, organisasi menegaskan komitmen dalam memperjuangkan keadilan sosial serta memperkuat peran pemuda di ruang publik. Pada tahap awal, Pemuda 21 menjadikan peluncuran mars sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal. Dengan langkah tersebut, organisasi ingin […]

  • KaloSara: Simbol Keagungan Hukum Adat Suku Tolaki

    KaloSara: Simbol Keagungan Hukum Adat Suku Tolaki

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 679
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Di tengah derasnya arus modernisasi dan kuatnya dominasi hukum negara, masyarakat adat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara tetap memegang teguh satu nilai luhur yang menyangga kehidupan sosial mereka: KaloSara. Masyarakat Tolaki menjadikan KaloSara bukan sekadar simbol adat, melainkan fondasi hukum yang mengatur relasi manusia dengan sesama, alam, dan Sang Pencipta. Makna Filosofis […]

  • Kapal patroli Angkatan Laut Thailand menghadapi kapal pukat Malaysia ilegal di perairan Thailand

    Kapal Pukat Malaysia Ilegal Tenggelam Ditabrak Patroli Thailand

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 278
    • 0Komentar

    Bangkok, (duasatunews.com) – Insiden penegakan hukum laut terjadi di perairan selatan Thailand ketika kapal pukat Malaysia ilegal menabrak kapal patroli Angkatan Laut Thailand. Aparat melepaskan tembakan peringatan setelah kapal nelayan tersebut bermanuver berbahaya saat petugas mendekat untuk pemeriksaan. Juru bicara Angkatan Laut Thailand, Laksamana Muda Parach Rattanachaiyapan, menyampaikan keterangan pada 20 Februari 2026. Nelayan Thailand […]

  • Arahan Prabowo di Rapim TNI–Polri 2026 di Istana Merdeka

    Teddy Indra Wijaya Ungkap Delapan Arahan Prabowo dalam Rapim TNI–Polri 2026

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 269
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Arahan Prabowo Rapim TNI menjadi perhatian utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri 2026 yang berlangsung di Istana Merdeka, Senin (9/2/2026). Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya soliditas aparat keamanan. Selain itu, Presiden meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas nasional sambil mendukung agenda pembangunan pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden menyampaikan […]

  • Dapur MBG Kadin Sultra didukung Kadin Indonesia di Sulawesi Tenggara

    Kadin Sultra Percepat Operasional 32 Dapur MBG hingga Wilayah Pelosok

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 278
    • 0Komentar

    KENDARI, duasatunews.com – Ketimpangan akses gizi bagi pelajar di wilayah terpencil Sulawesi Tenggara masih terjadi. Keterbatasan layanan dan jarak distribusi membuat sebagian anak sekolah belum menerima manfaat program pangan pemerintah secara merata. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda prioritas nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang anak sekolah melalui program ini. Di Sulawesi Tenggara, […]

expand_less