CoC Laut China Selatan Masuki Tahap Krusial
- account_circle adrian moita
- calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
- visibility 415
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam konferensi pers soal "Kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China" di Beijing, China pada Minggu (8/3/2026). ANTARA
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Beijing, (duasatunews.com) – Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan negosiasi pedoman tata perilaku atau CoC Laut China Selatan telah memasuki tahap krusial. Menurutnya, seluruh pihak berharap dapat mencapai kesepakatan mengenai aturan bersama di kawasan tersebut dalam waktu dekat.
“Dengan terus melaksanakan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC), perundingan kini berada pada fase penting. Karena itu, semua pihak berharap dapat menyelesaikannya tahun ini,” kata Wang Yi dalam konferensi pers di Beijing, Minggu.
Sengketa Wilayah di Laut China Selatan
China mengklaim sejumlah pulau karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari yurisdiksinya. Wilayah yang diklaim meliputi Kepulauan Spratly (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), serta Macclesfield Bank (Zhongsha).
Namun, beberapa negara Asia Tenggara juga mengklaim wilayah tersebut. Negara-negara anggota ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina mengajukan klaim atas sebagian kawasan yang sama.
Karena itu, ASEAN dan China menandatangani Declaration of Conduct (DoC) pada 2002. Kesepakatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas kawasan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog.
Upaya Mencapai Aturan Bersama
Meski demikian, negara-negara terkait masih belum mencapai kesepakatan final mengenai CoC Laut China Selatan. Padahal banyak pihak berharap aturan tersebut dapat menjadi pedoman yang lebih mengikat dalam mengelola sengketa.
Sementara itu, Filipina sering mengalami insiden dengan Penjaga Pantai China di wilayah sengketa. Oleh karena itu, pemerintah Filipina menjadikan percepatan penyelesaian pedoman tersebut sebagai prioritas saat memimpin ASEAN pada 2026.
Wang Yi menilai kawasan tersebut memerlukan mekanisme kelembagaan yang lebih kuat. Dengan mekanisme itu, negara-negara terkait dapat menjaga stabilitas dan mencegah konflik jangka panjang.
Selain itu, ia menegaskan China siap bekerja sama dengan semua pihak. Menurutnya, dialog dapat membantu negara-negara terkait menemukan titik persamaan sekaligus mengelola perbedaan.
Peran Strategis Kawasan
Di sisi lain, Laut China Selatan merupakan salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Setiap tahun, kapal-kapal dari berbagai negara melintasi kawasan ini untuk mengangkut energi dan barang dagangan.
Meski terjadi sengketa wilayah, aktivitas pelayaran internasional tetap berjalan lancar. Selain itu, negara-negara di kawasan masih menjaga kebebasan navigasi di perairan tersebut.
Sengketa di Jalur Hukum Internasional
Sengketa di kawasan ini juga pernah masuk ke jalur hukum internasional. Pada 2013, Filipina mengajukan gugatan terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag.
Kemudian pada 2016, pengadilan memutuskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut menjadi hak Filipina untuk memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut.
Namun, pemerintah China menolak putusan tersebut. Beijing menilai keputusan arbitrase tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum internasional.
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
