Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Masih Terjadi saat Mudik 2026

Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Masih Terjadi saat Mudik 2026

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
  • visibility 418
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – Penyalahgunaan kendaraan dinas masih muncul menjelang mudik Idul Fitri 1447 Hijriah/2026. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan seluruh instansi untuk meningkatkan pengawasan penggunaan fasilitas negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

“Kami mengimbau kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan kendaraan dinas di lingkungannya,” ujar Budi di Jakarta, Sabtu.

Penyalahgunaan Kendaraan Dinas dan Risiko Korupsi

KPK menegaskan bahwa kendaraan dinas, baik yang disewa maupun yang berstatus barang milik negara atau daerah, hanya digunakan untuk kepentingan operasional.

Namun, penggunaan di luar kepentingan tersebut berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Bahkan, KPK menilai pelanggaran sederhana dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Selain itu, Budi menjelaskan bahwa penyalahgunaan fasilitas negara mencerminkan benturan kepentingan. Kondisi ini juga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik.

Pengawasan Kendaraan Dinas oleh Pemerintah Daerah

Karena itu, KPK meminta kepala daerah dan aparat pengawasan internal memperketat pengawasan penggunaan kendaraan dinas. Langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN).

Selanjutnya, instansi terkait perlu melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan aset negara. Dengan langkah ini, potensi penyimpangan bisa ditekan sejak awal.

Di sisi lain, pengawasan yang konsisten akan membantu mencegah praktik yang merugikan negara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penyalahgunaan Kendaraan Dinas dan Gratifikasi Lebaran

Selain pengawasan, KPK juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya.

Melalui edaran tersebut, KPK menegaskan bahwa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi termasuk bentuk benturan kepentingan. Oleh sebab itu, praktik ini bertentangan dengan prinsip integritas.

Dengan demikian, KPK berharap seluruh aparatur negara mematuhi aturan tersebut dan tidak memanfaatkan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk saat mudik Lebaran.

Komitmen Integritas dalam Penggunaan Fasilitas Negara

Pada akhirnya, KPK menekankan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dalam menggunakan fasilitas publik. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengawasan yang ketat serta kesadaran individu. Dengan upaya tersebut, penggunaan kendaraan dinas tetap mengikuti aturan dan terhindar dari penyalahgunaan.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

    Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 858
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan sidang dugaan korupsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menuai sorotan. Pasalnya, perkara tersebut termasuk pidana umum. Karena itu, publik mempertanyakan dasar hukum pelibatan aparat militer. Selain menyangkut prosedur, isu ini juga berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, pola pengamanan sidang tidak bisa dilepaskan […]

  • Layak Masuk Kabinet, Anton Timbang, Representasi Keadilan Pembangunan dan Masa Depan Indonesia Inklusif

    Layak Masuk Kabinet, Anton Timbang, Representasi Keadilan Pembangunan dan Masa Depan Indonesia Inklusif

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 1.012
    • 0Komentar

    Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.Kom. Analis Komunikasi Politik & Aktivis Muda Sultra-Jakarta   “Kita tidak sedang meminta belas kasihan kekuasaan. Kita hanya menuntut keadilan representasi.” Selama puluhan tahun, elite di pusat kekuasaan mengendalikan narasi pembangunan Indonesia. Jakarta dan lingkar politik nasional menentukan arah kebijakan, membagi anggaran, menunjuk pejabat, bahkan menafsirkan kebutuhan rakyat. Semua keputusan penting […]

  • May Day 2026 Monas dipadati buruh berjalan kaki menuju lokasi aksi di Jakarta Pusat

    Gelombang Buruh Padati Monas di May Day 2026, Presiden Dijadwalkan Hadir

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja memusatkan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat pagi. Massa mulai berdatangan sejak pukul 08.00 WIB dan langsung mengarah ke panggung utama di lapangan barat. Arus kendaraan yang membawa peserta memadati sejumlah ruas jalan menuju lokasi. Bus dan kendaraan pribadi […]

  • kecelakaan flyover Pesing Jakarta Barat pemotor tewas usai kecelakaan dengan bus

    Kecelakaan Flyover Pesing: Pemotor Tewas Usai Gagal Salip Bus di Jakbar

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 405
    • 2Komentar

    Pemotor Tewas di Flyover Pesing Jakarta,(duasatunews.com)//Seorang pengendara motor berinisial FM (24) meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di kawasan flyover Pesing, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis pagi. Insiden ini terjadi ketika korban mencoba menyalip bus di jalur padat. Korban melaju di Jalan Daan Mogot dari arah timur menuju barat. Saat memasuki tanjakan, ia mencoba mendahului kendaraan […]

  • Bea Cukai Kendari didesak GMH Sultra-Jakarta untuk dievaluasi terkait peredaran rokok ilegal.

    GMH Sultra-Jakarta Desak Copot Kepala Bea Cukai Kendari, Soroti Maraknya Rokok dan Alkohol Ilegal

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Tenggara-Jakarta mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai RI mengevaluasi kinerja Bea dan Cukai Kendari. Organisasi tersebut menilai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan minuman beralkohol ilegal di Sulawesi Tenggara belum berjalan maksimal. Ketua GMH Sultra-Jakarta, Abdi Aditya, mengatakan peredaran barang kena cukai ilegal di sejumlah daerah tidak […]

  • Kejagung limpahkan Hery Susanto ke JPU dalam kasus korupsi nikel

    Kasus Korupsi Nikel Masuk Tahap Penuntutan, Kejagung Serahkan Hery Susanto ke JPU

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)\\Kejagung limpahkan Hery Susanto ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai langkah lanjutan dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Pelimpahan tahap II tersebut menandai berakhirnya proses penyidikan dan dimulainya tahap penuntutan. Pelaksana Tugas Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochammad Jefry, mengatakan tim penyidik Jaksa […]

expand_less