Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Divonis 15 Januari, Laras Faizati Harap Putusan yang Adil

Divonis 15 Januari, Laras Faizati Harap Putusan yang Adil

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
  • visibility 439
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Kasus dugaan penghasutan yang melibatkan pegawai lembaga internasional kembali menarik perhatian publik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan perkara Laras Faizati Khairunnisa pada Kamis, 15 Januari 2026. Publik menilai perkara ini penting karena menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Perkara tersebut mencuat di tengah sorotan terhadap integritas lembaga peradilan. Banyak pihak menuntut konsistensi penegakan hukum tanpa melihat latar belakang terdakwa. Kasus ini juga menjadi ujian keterbukaan proses peradilan nasional.

Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan menyampaikan jadwal putusan dalam sidang Jumat (9/1). Sidang berlangsung di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim menyampaikan agenda tersebut setelah mendengar duplik dari pihak terdakwa. Hakim menegaskan seluruh rangkaian persidangan telah selesai.

Laras Faizati Khairunnisa meminta majelis hakim menjatuhkan putusan yang adil. Ia berharap hakim menilai perkara berdasarkan fakta persidangan dan hukum yang berlaku. Pihak terdakwa juga menegaskan komitmen untuk menghormati proses hukum.

Sejumlah pengamat hukum menyoroti dampak publik perkara ini. Mereka menilai pengadilan harus menjaga transparansi putusan. Menurut mereka, sikap hakim akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Putusan perkara ini berpotensi memberi dampak luas. Konsistensi putusan dapat memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, putusan yang lemah dapat memicu keraguan masyarakat.

Sidang pembacaan putusan akan menutup pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Namun, hukum tetap membuka ruang upaya lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • arti mokel ramadan ilustrasi membatalkan puasa sebelum maghrib tanpa alasan syar’i

    Istilah Mokel Viral Saat Ramadan, Ini Makna dan Hukumnya

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 424
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Istilah mokel kembali ramai digunakan setiap Ramadan. Anak muda sering menyebut kata ini dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial untuk menggambarkan seseorang yang membatalkan puasa sebelum waktu berbuka tanpa alasan yang dibenarkan agama. Dalam praktiknya, masyarakat memakai mokel untuk menyebut tindakan makan atau minum secara sengaja saat masih menjalankan puasa. Meski […]

  • Puluhan ribu nahdliyin menghadiri Mujahadah Kubro NU 1 Abad di Stadion Gajayana Malang

    PWNU Jatim: Mujahadah Kubro Perkuat Persatuan dan Jaga Keutuhan NKRI

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 395
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Di tengah menguatnya polarisasi sosial dan politik identitas, ruang kebersamaan publik terus menyempit. Dalam kondisi tersebut, organisasi keagamaan mengambil peran strategis untuk menjaga persatuan. Karena itu, Mujahadah Kubro NU yang digelar di Jawa Timur hadir sebagai ruang konsolidasi sosial dari tingkat akar rumput. Tantangan Kebangsaan dan Pentingnya Peran Organisasi Keagamaan Isu persatuan […]

  • Soeharto Pahlawan Nasional Presiden kedua Republik Indonesia

    Soeharto dan Gelar Pahlawan Nasional: Analisis Sejarah, Politik, dan Moral

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Saydul La Opua
    • visibility 915
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025 pada 10 November 2025. Keputusan ini segera memicu perdebatan luas di ruang publik dan media nasional. Publik kembali menilai posisi Soeharto dalam sejarah Indonesia, antara prestasi pembangunan dan kontroversi kekuasaan Orde Baru. Soeharto menjabat sebagai Presiden kedua […]

  • Kajari Sampang diperiksa Kejagung terkait dugaan penyalahgunaan wewenang

    Kejagung Periksa Kajari Sampang Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 426
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kajari Sampang diperiksa Kejagung setelah aparat menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Bidang Intelijen dan Pengawasan Kejaksaan Agung menjalankan pemeriksaan tersebut di Jakarta dan menegaskan bahwa proses itu bukan operasi tangkap tangan (OTT). Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, membenarkan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Fadilah Helmi. […]

  • Penggeledahan Kementerian Kehutanan Kasus Tambang Konawe

    Penggeledahan Kementerian Kehutanan Kasus Tambang Konawe

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 555
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penggeledahan Kementerian Kehutanan oleh penyidik Kejaksaan Agung berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi di Konawe Utara, termasuk dugaan pelanggaran izin tambang. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memulai penggeledahan sejak siang hari. Hingga sore, Kejaksaan Agung […]

  • perdagangan karbon Indonesia terhambat akibat regulasi lemah dan birokrasi

    Regulasi Lemah Hambat Perdagangan Karbon Indonesia

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)-Indonesia memiliki peluang besar dalam perdagangan karbon Indonesia untuk mengendalikan pasar global berkat luasnya hutan tropis yang dimiliki. Namun, pemerintah belum memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor ini. Pakar kehutanan dari Universitas Palangka Raya, Aswin Usup, menilai negara-negara industri masih mendominasi sistem perdagangan karbon. Padahal, negara-negara tersebut tidak lagi memiliki hutan seluas Indonesia. Aswin menegaskan bahwa […]

expand_less