Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » KPK Masih Cari Silmy Karim, Keberadaan Wamen Imipas Disebut Terakhir Terpantau di Jakarta

KPK Masih Cari Silmy Karim, Keberadaan Wamen Imipas Disebut Terakhir Terpantau di Jakarta

  • account_circle Reski
  • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
  • visibility 93
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.

KPK cari Silmy Karim setelah tim penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. KPK menyebut Silmy Karim terakhir berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meminta Silmy Karim untuk bersikap kooperatif dan membantu proses penanganan perkara.

“Kami memperoleh informasi bahwa SK berada di Jakarta dan sekitarnya,” kata Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu.

KPK meminta Silmy Karim segera memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses hukum.

KPK Cari Silmy Karim Setelah OTT Imigrasi Jakarta Barat

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. Operasi tersebut menjadi OTT ke-11 yang KPK lakukan sepanjang 2026.

Tim KPK memulai operasi pada Selasa (2/6) malam. Dalam kegiatan itu, petugas mengamankan belasan orang untuk menjalani pemeriksaan.

Tim juga membawa Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, untuk dimintai keterangan.

Selain itu, penyidik menyita uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan logam mulia sebagai barang bukti.

KPK Dalami Dugaan Pengurusan KITAP dan KITAS

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Penyidik menelusuri dugaan penyimpangan dalam penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Saat ini, penyidik memeriksa sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Tim juga meneliti dokumen dan barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara.

KPK belum mengumumkan nilai dugaan gratifikasi maupun jumlah pihak yang berpotensi menjadi tersangka. Namun, lembaga antirasuah itu terus mengembangkan perkara dan mengumpulkan alat bukti tambahan.

Hingga berita ini terbit, KPK terus mencari Silmy Karim sebagai bagian dari pengembangan kasus. Di sisi lain, Silmy Karim belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan KPK mengenai keberadaannya.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • banjir Jakarta hari ini merendam permukiman warga

    Banjir Jakarta Hari Ini Rendam 80 RT dan 23 Ruas Jalan

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 489
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Hingga Kamis pukul 18.00 WIB, banjir masih menggenangi 80 rukun tetangga (RT) dan 23 ruas jala.n di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur. Sejak pagi hari, hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Ibu Kota dan memicu genangan di berbagai kawasan. Selama beberapa jam, hujan deras menaikkan debit air sungai dan menekan kapasitas […]

  • outlook utang Indonesia negatif

    Outlook Utang Indonesia Negatif, Fitch Pertahankan Rating BBB

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 338
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings mengubah outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Rabu (4/3/2026). Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB. Level ini masih masuk kategori investment grade atau layak investasi. Fitch menilai ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berpotensi menekan kepercayaan […]

  • akses keadilan hukum bagi masyarakat kecil di Indonesia

    Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
    • visibility 338
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum. Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat Isu ini […]

  • Trump tunda kunjungan China karena perang Iran

    Trump Tunda Kunjungan China karena Perang Iran

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Washington, (duasatunews.com) — Trump tunda kunjungan China selama sekitar satu bulan karena fokus pada perang yang sedang berlangsung dengan Iran. Keputusan ini membuat agenda pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping harus dijadwal ulang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya merencanakan kunjungan ke Beijing pada 31 Maret hingga 2 April. Namun, situasi konflik membuatnya memilih tetap […]

  • Jakarta Kota Sinema kolaborasi Busan di Balai Kota Jakarta

    Jakarta Perkuat Kolaborasi Global, Bidik Status Kota Sinema Dunia Lewat Kerja Sama dengan Busan

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 235
    • 2Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat langkah menjadikan ibu kota sebagai kota sinema melalui kerja sama internasional dengan Busan, Korea Selatan. Delegasi Busan Film Commission mengunjungi Balai Kota Jakarta pada 9–10 April 2026. Pertemuan ini memperkuat pengembangan industri perfilman di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai Jakarta memiliki potensi besar di […]

  • Bupati Pati Diduga Manfaatkan Kekosongan 601 Jabatan Perangkat Desa

    Bupati Pati Diduga Manfaatkan Kekosongan 601 Jabatan Perangkat Desa

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 403
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kasus korupsi perangkat desa Pati kini memasuki tahap pendalaman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut menelusuri 601 jabatan perangkat desa yang masih kosong di Kabupaten Pati. Kekosongan dalam jumlah besar itu memicu kekhawatiran publik. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa tim menerima laporan tentang potensi […]

expand_less