Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Jenguk Korban kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi

Prabowo Jenguk Korban kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
  • visibility 246
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo jenguk korban kereta di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (28/4/2026). Presiden Prabowo Subianto datang untuk memastikan kondisi korban kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

Di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 08.39 WIB dengan kendaraan Maung putih. Ia mengenakan baju safari cokelat dan peci hitam. Presiden hadir bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah turun, ia langsung masuk ke rumah sakit, menemui korban, dan berdialog dengan tenaga medis.

Kunjungan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap korban kecelakaan transportasi. Selain itu, Prabowo memastikan tenaga medis memberikan penanganan cepat dan tepat kepada seluruh pasien.

Prabowo Jenguk Korban Kereta, Kondisi di RSUD Bekasi

Pihak RSUD Kota Bekasi merawat 52 korban kecelakaan. Selain itu, petugas mencatat tiga korban meninggal dunia berdasarkan data terbaru.

Tim medis menangani korban secara intensif. Beberapa pasien mengalami luka ringan hingga berat dan masih menjalani observasi. Manajemen rumah sakit juga menambah tenaga medis serta menyiapkan fasilitas tambahan agar pelayanan tetap optimal.

Kronologi Kecelakaan Kereta di Bekasi

Insiden terjadi pada Senin malam (27/4/2026). Kereta Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di kawasan Stasiun Bekasi.

Kecelakaan ini menewaskan tujuh orang dan melukai 81 orang lainnya. Petugas gabungan segera mengevakuasi korban dan membawa mereka ke sejumlah rumah sakit, termasuk RSUD Kota Bekasi.

Dampak dan Penanganan Lanjutan

Kunjungan Prabowo jenguk korban kereta menjadi bagian dari respons cepat pemerintah. Selain itu, aparat terus menyelidiki penyebab kecelakaan untuk mendapatkan hasil yang jelas.

Pemerintah mendorong evaluasi sistem keselamatan transportasi kereta api. Operator dan petugas lapangan meningkatkan koordinasi serta pengawasan guna mencegah kejadian serupa.

  • Penulis: Adrian Moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi Natalius Pigai menegaskan Feri Amsari dipolisikan tidak perlu terkait kritik kebijakan swasembada pangan

    Feri Amsari Dipolisikan Dinilai Tidak Perlu oleh Menteri HAM

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menilai pelaporan terhadap pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, tidak perlu dilakukan. Kasus ini berkaitan dengan kritik Feri terhadap kebijakan swasembada pangan pemerintah. Pigai menyebut kritik tersebut tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Ia juga menilai publik tidak perlu menanggapi pernyataan itu secara berlebihan. “Feri Amsari […]

  • post-truth dan framing media membentuk persepsi publik

    POST-TRUTH DAN PERANG FRAMING MEDIA

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.007
    • 2Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Era post-truth dan framing media membawa ruang publik memasuki fase baru dalam arus informasi. Pada fase ini, emosi, keyakinan pribadi, dan kepentingan ideologis sering mengalahkan fakta objektif. Publik tidak lagi menilai informasi dari kebenarannya, melainkan dari kesesuaiannya dengan pandangan yang sudah mereka yakini. Post-Truth dan Framing Media dalam Realitas Indonesia Indonesia kini […]

  • ilustrasi gedung KPK terkait putusan MK pimpinan KPK di Jakarta

    Putusan MK soal Pimpinan KPK Dinilai Tepat, Perkuat Independensi Lembaga

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 229
    • 0Komentar

    putusan MK pimpinan KPK mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini menilai keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah tepat untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga independensi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa aturan baru mewajibkan calon pimpinan untuk nonaktif dari jabatan atau profesinya sebelum menjabat. Ia menilai kebijakan ini mampu mencegah konflik kepentingan sejak […]

  • Perlindungan tenaga kesehatan usai wafatnya dr Icha didorong DPR RI

    Legislator Desak Penguatan Perlindungan Nakes Pascawafatnya dr Icha

    • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan setelah wafatnya dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, peristiwa itu harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan tenaga medis, baik dari aspek hukum maupun psikologis. Edy menyampaikan duka cita atas meninggalnya dr […]

  • ilustrasi gadget canggih dan teknologi digital modern tahun 2023

    Innovations Leading Us Towards a Sustainable Future

    • calendar_month Rabu, 1 Jan 2025
    • account_circle ptmbi
    • visibility 961
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Gadget canggih 2023 menandai percepatan besar dalam inovasi teknologi global. Perangkat pintar kini tidak lagi sekadar alat pendukung aktivitas harian. Sebaliknya, teknologi modern berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup manusia. Selain itu, perkembangan gadget menunjukkan pergeseran fungsi yang signifikan. Teknologi kini hadir sebagai bagian dari rutinitas manusia. Oleh karena […]

  • beasiswa LP2D untuk mahasiswa tidak mampu

    LP2D Tolak Revisi RTRW Sultra: Syarat Kepentingan Pengusaha, Abaikan Ekologi

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 1.255
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Organisasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) secara tegas menolak rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penolakan ini muncul karena LP2D menilai kebijakan tersebut berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan lebih mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan keberlanjutan ekosistem. Revisi RTRW dan Ekspansi Industri Nikel Isu revisi RTRW mengemuka […]

expand_less