Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
  • visibility 303
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — warga miskin BPJS PBI masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 54 juta warga miskin dan rentan belum menerima kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025.

Kelompok tersebut berasal dari Desil 1 hingga 5 yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan jaminan kesehatan. Sebaliknya, sekitar 15 juta warga dari kelompok menengah atas hingga kaya justru masih tercatat sebagai penerima BPJS PBI.

Gus Ipul menyampaikan data tersebut dalam rapat konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

Gus Ipul menjelaskan, ketimpangan penerima bantuan terjadi akibat ketidaktepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut masih mencatat sebagian warga Desil 6 hingga 10 sebagai penerima PBI, sementara jutaan warga Desil 1 sampai 5 belum terakomodasi.

“Penduduk Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sementara itu, dari Desil 6 sampai 10 dan non-desil mencapai sekitar 15 juta jiwa,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, kondisi ini membuat kelompok mampu tetap terlindungi oleh skema bantuan negara, sedangkan warga miskin BPJS PBI justru tertinggal dari akses jaminan kesehatan.

Verifikasi Data Penerima BPJS PBI Masih Terbatas

Gus Ipul mengakui bahwa Kementerian Sosial belum memverifikasi seluruh data penerima bantuan secara menyeluruh. Sepanjang 2025, Kemensos baru memverifikasi sekitar 12 juta kepala keluarga, padahal kebutuhan idealnya mencapai lebih dari 35 juta kepala keluarga.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi dan validasi data. Namun, upaya ini belum cukup,” ujarnya.

Ia menegaskan perlunya langkah lanjutan agar data penerima bantuan kesehatan semakin akurat dari tahun ke tahun.

Kesalahan Data Penerima BPJS PBI Mulai Menurun

Sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, Kemensos melakukan pengalihan kepesertaan PBI secara bertahap. Kebijakan ini berhasil menurunkan tingkat kesalahan data penerima bantuan.

Kesalahan tersebut meliputi exclusion error, yaitu warga berhak yang tidak menerima PBI, serta inclusion error, yaitu warga tidak berhak yang justru menerima bantuan.

“Jika kita berpedoman pada data desil, tingkat kesalahan terus menurun,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, negara tetap harus menjamin kelompok khusus, termasuk penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: saydul

Rekomendasi Untuk Anda

  • implementasi PP Tunas dalam rapat pemerintah Indonesia

    Implementasi PP Tunas Dibahas Seskab Teddy dan Menkomdigi

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Implementasi PP Tunas menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini memastikan setiap platform digital menyediakan lingkungan yang aman bagi anak dari paparan konten berbahaya maupun risiko penyalahgunaan data. Teddy Indra Wijaya membahas kebijakan tersebut bersama Meutya Hafid dalam pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet pada Jumat (27/3) […]

  • Tim KKP survei muara dangkal Aceh untuk memperlancar aktivitas nelayan dan mengurangi risiko banjir di wilayah pesisir.

    KKP Survei 13 Muara Dangkal di Aceh untuk Lancarkan Aktivitas Nelayan

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – KKP survei muara dangkal Aceh sebagai langkah mempercepat penanganan sedimentasi di sejumlah wilayah pesisir. Pendangkalan muara selama ini menghambat aktivitas nelayan dan meningkatkan risiko banjir di beberapa daerah. Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permana Yudiarso, mengatakan survei tersebut menindaklanjuti permintaan Pemerintah Aceh terkait kondisi […]

  • akses keadilan hukum bagi masyarakat kecil di Indonesia

    Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
    • visibility 374
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum. Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat Isu ini […]

  • bahasa Tolaki di kalangan anak muda Sulawesi Tenggara"

    Bahasa Tolaki dan Keberanian Menjadi Diri Sendiri

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 803
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com | Fenomena semakin jarangnya anak muda Tolaki menggunakan bahasa ibu di ruang publik bukan sekadar persoalan pilihan bahasa. Gejala ini menunjukkan pergulatan identitas yang lebih dalam, yakni krisis kepercayaan diri kultural di tengah arus modernitas. Bahasa Daerah dan Beban Persepsi Sosial Di banyak ruang sosial, masyarakat kerap memandang bahasa daerah sebagai sesuatu yang […]

  • Gratifikasi jet pribadi Menag dibahas KPK di Gedung KPK Jakarta

    Gratifikasi Jet Pribadi Menag, KPK Pastikan Bebas Pidana

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 396
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Gratifikasi jet pribadi Menag menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Nasaruddin Umar bebas dari sanksi pidana. KPK menegaskan Menteri Agama telah memenuhi kewajiban hukum dengan melaporkan dugaan gratifikasi sesuai batas waktu undang-undang. KPK Tegaskan Pelaporan Tepat Waktu Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo menjelaskan Menag menyampaikan laporan […]

  • Tokoh Pemuda Konsel Minta Masyarakat Bijak Menyikapi Polemik PT WIN: “Jangan Sampai Salah Kiprah”

    Tokoh Pemuda Konsel Minta Masyarakat Bijak Menyikapi Polemik PT WIN: “Jangan Sampai Salah Kiprah”

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Persoalan yang tengah mencuat terkait aktivitas pertambangan PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Desa Torobulu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Aktivitas pertambangan yang berada di sekitar kawasan pemukiman warga dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kamis 21 Mei 2026. Selama beberapa tahun terakhir, aktivitas PT WIN […]

expand_less