Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
  • visibility 206
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — warga miskin BPJS PBI masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 54 juta warga miskin dan rentan belum menerima kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025.

Kelompok tersebut berasal dari Desil 1 hingga 5 yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan jaminan kesehatan. Sebaliknya, sekitar 15 juta warga dari kelompok menengah atas hingga kaya justru masih tercatat sebagai penerima BPJS PBI.

Gus Ipul menyampaikan data tersebut dalam rapat konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

Gus Ipul menjelaskan, ketimpangan penerima bantuan terjadi akibat ketidaktepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut masih mencatat sebagian warga Desil 6 hingga 10 sebagai penerima PBI, sementara jutaan warga Desil 1 sampai 5 belum terakomodasi.

“Penduduk Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sementara itu, dari Desil 6 sampai 10 dan non-desil mencapai sekitar 15 juta jiwa,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, kondisi ini membuat kelompok mampu tetap terlindungi oleh skema bantuan negara, sedangkan warga miskin BPJS PBI justru tertinggal dari akses jaminan kesehatan.

Verifikasi Data Penerima BPJS PBI Masih Terbatas

Gus Ipul mengakui bahwa Kementerian Sosial belum memverifikasi seluruh data penerima bantuan secara menyeluruh. Sepanjang 2025, Kemensos baru memverifikasi sekitar 12 juta kepala keluarga, padahal kebutuhan idealnya mencapai lebih dari 35 juta kepala keluarga.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi dan validasi data. Namun, upaya ini belum cukup,” ujarnya.

Ia menegaskan perlunya langkah lanjutan agar data penerima bantuan kesehatan semakin akurat dari tahun ke tahun.

Kesalahan Data Penerima BPJS PBI Mulai Menurun

Sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, Kemensos melakukan pengalihan kepesertaan PBI secara bertahap. Kebijakan ini berhasil menurunkan tingkat kesalahan data penerima bantuan.

Kesalahan tersebut meliputi exclusion error, yaitu warga berhak yang tidak menerima PBI, serta inclusion error, yaitu warga tidak berhak yang justru menerima bantuan.

“Jika kita berpedoman pada data desil, tingkat kesalahan terus menurun,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, negara tetap harus menjamin kelompok khusus, termasuk penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: saydul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi pengawasan pesantren oleh DPR dan Kementerian Agama untuk memperketat izin serta perlindungan santri

    Wakil Ketua DPR Desak Kemenag Perketat Izin dan Pengawasan Pesantren

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 162
    • 0Komentar

      Jakarta,(duasatunews.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak Kementerian Agama (Kemenag) memperketat pemberian izin dan pengawasan pesantren. Desakan ini muncul setelah kasus kekerasan seksual terjadi di sebuah pesantren di Pati, Jawa Tengah. Selain itu, Cucun menilai Kemenag harus memastikan setiap pesantren menjalankan sistem pengawasan yang jelas sejak awal perizinan. Oleh karena itu, ia […]

  • Audiensi Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Penggiat Keluarga membahas Raperda perlindungan keluarga Jabar di ruang rapat Gedung DPRD Bandung.

    DPRD Jabar Dorong Raperda Perlindungan Keluarga, Fokus Ketahanan di Era Digital

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) — Raperda perlindungan keluarga Jabar menjadi langkah strategis DPRD Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga di tengah arus digital. DPRD juga menargetkan perlindungan anak dari berbagai risiko sosial. Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah, menegaskan Komisi V menggagas Raperda perlindungan keluarga Jabar sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Komisi V akan mengajukan […]

  • Anggaran BGN Ratusan Triliun Rupiah Bocor, KOGAMTI Minta Pecat Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana

    Anggaran BGN Ratusan Triliun Rupiah Bocor, KOGAMTI Minta Pecat Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 375
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Dugaan dapur fiktif MBG mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan banyak persoalan serius. Komite Generasi Muda Timur Indonesia (KOGAMTI) menemukan dugaan 12.000 dapur fiktif yang tersebar di berbagai daerah. […]

  • “XPeng akuisisi pabrik Volkswagen di Eropa untuk produksi mobil listrik”

    Xpeng Incar Pabrik Volkswagen di Eropa, Strategi Baru Hindari Tarif Uni Eropa

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Produsen kendaraan listrik asal China, XPeng, membuka pembicaraan dengan Volkswagen untuk membeli pabrik di Eropa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan di pasar internasional. Direktur Pelaksana XPeng wilayah Eropa timur laut, Elvis Cheng, menyampaikan rencana itu dalam konferensi “Future of the Car” yang digelar Financial Times. Perusahaan membutuhkan fasilitas produksi tambahan […]

  • Suara Rakyat dan Tanggung Jawab Demokrasi

    Suara Rakyat dan Tanggung Jawab Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 344
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Suara rakyat dalam demokrasi sering menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan politik. Karena itu, banyak pihak menempatkan kehendak mayoritas sebagai ukuran sah atau tidaknya sebuah kebijakan. Namun, ketika aktor politik memaknai prinsip tersebut secara sempit, demokrasi justru berisiko mengabaikan keadilan dan kepentingan publik yang lebih luas. Mayoritas Tidak Selalu Mencerminkan Kebenaran Demokrasi tidak […]

  • Status Greenland bagian Denmark dalam dinamika geopolitik global

    Status Greenland Bagian Denmark Ditegaskan di Forum PBB

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 348
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Status Greenland bagian Denmark kembali menjadi perhatian internasional setelah Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Annalena Baerbock, menegaskan posisi wilayah tersebut dalam tatanan hukum internasional. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya diskusi geopolitik mengenai peran strategis Greenland di kawasan Arktik. Melalui pernyataan tersebut, Baerbock menekankan bahwa kepentingan geopolitik tidak boleh mengesampingkan prinsip […]

expand_less