Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Dikaji Pemerintah

Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Dikaji Pemerintah

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
  • visibility 561
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan gaji PNS 2026. Kementerian Keuangan memilih menunggu hasil evaluasi kondisi ekonomi nasional sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung pada belanja negara dan kesinambungan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memerlukan waktu sekitar satu triwulan untuk membaca arah ekonomi secara lebih jelas. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan ekonomi menjadi kunci agar proyeksi penerimaan negara tetap akurat dan realistis.

“Kalau semuanya sudah sinkron sejak awal, saya bisa melihat ke mana arah pendapatan negara. Namun, saya masih menunggu satu triwulan lagi untuk memastikan arah ekonomi,” ujar Purbaya saat media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Evaluasi Ekonomi Jadi Dasar Penyesuaian Gaji ASN 2026

Purbaya menjelaskan, pemerintah baru akan membahas kebijakan belanja negara yang berpotensi meningkatkan pengeluaran setelah evaluasi ekonomi rampung. Kebijakan tersebut mencakup berbagai pos belanja strategis, termasuk belanja pegawai, subsidi, dan program prioritas pemerintah.

Ia memperkirakan pembahasan kebijakan yang berdampak pada peningkatan belanja pemerintah baru masuk agenda pada triwulan II 2026. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan kapasitas fiskal, target pembangunan, serta stabilitas ekonomi makro.

“Setelah itu, kemungkinan pada triwulan kedua kita mulai membahas kebijakan yang berdampak pada belanja pemerintah,” katanya.

MenPAN RB: Peluang Penyesuaian Gaji ASN Tetap Terbuka

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait peluang penyesuaian gaji aparatur sipil negara pada 2026. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas anggaran.

Rini menilai peluang penyesuaian gaji ASN tetap ada. Meski begitu, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi fiskal, prioritas belanja nasional, serta kesinambungan anggaran agar kebijakan tersebut tidak membebani APBN di tahun berjalan.

Riwayat Kenaikan Gaji PNS dan Dampaknya

Sebagai catatan, pemerintah terakhir kali menaikkan gaji PNS pada 2024 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi. Pemerintah berharap kebijakan gaji ke depan juga mampu mendorong kinerja birokrasi tanpa mengganggu keseimbangan anggaran negara.

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kenaikan gaji PNS 2026. Pemerintah menegaskan akan mengambil kebijakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, fiskal, serta kepentingan jangka panjang keuangan negara.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Iman Rachman BEI Mundur Usai IHSG Anjlok Dua Hari

    Iman Rachman BEI Mundur Usai IHSG Anjlok Dua Hari

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Iman Rachman BEI mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia pada Jumat (30/1/2026). Ia mengambil langkah tersebut setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah signifikan selama dua hari berturut-turut dan menekan kepercayaan pasar. Iman menyampaikan keputusan tersebut secara langsung dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan. Ia […]

  • Idul Fitri 2026 21 Maret ditetapkan melalui Sidang Isbat Kemenag

    Idul Fitri 2026 21 Maret, Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 203
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Idul Fitri 2026 resmi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah melalui Sidang Isbat yang digelar di Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa tim menggunakan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal Syawal. Hasil pengamatan menunjukkan hilal belum terlihat di seluruh wilayah Indonesia. […]

  • Biopori Jumbo Pondok Kelapa yang digunakan warga untuk mengelola sampah organik di Jakarta Timur

    Biopori Jumbo Pondok Kelapa Dipuji Pramono, Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah Jakarta

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memuji warga RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang mengembangkan pengelolaan sampah organik melalui Biopori Jumbo. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta. Pramono meninjau lokasi pengelolaan sampah pada Minggu. Dalam kesempatan itu, ia menilai gerakan warga membuktikan bahwa komunitas mampu menghadirkan solusi lingkungan […]

  • krisis energi Afrika antrean panjang SPBU

    Krisis Energi Afrika Meningkat Akibat Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Afrika, (duasatunews.com) – Krisis energi Afrika semakin memburuk akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak global. Dampak gangguan ini mulai terasa di berbagai negara dalam bentuk kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga, serta tekanan pada cadangan energi nasional. Tekanan pada Cadangan BBM Di Zambia, pemerintah mencatat cadangan bensin sekitar 40 juta liter. Jumlah tersebut […]

  • Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia

    Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 335
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pemerintah menjadikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebagai kebijakan strategis nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pemerataan pembangunan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah juga memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara secara bertahap dan terencana agar selaras dengan arah pembangunan jangka panjang nasional. Selain berfungsi sebagai […]

  • Revisi UU Pemilu DPR Mulai Dibahas Komisi II

    Revisi UU Pemilu DPR Mulai Dibahas Komisi II

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 422
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Revisi UU Pemilu DPR mulai dibahas Komisi II DPR RI melalui rapat untuk menyerap masukan publik. DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Oleh karena itu, Komisi II membuka dialog luas dengan akademisi dan lembaga kajian […]

expand_less