Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Hutan Sulawesi Tenggara di Titik Kritis, Ekspansi Tambang Tekan Ruang Hidup Warga

Hutan Sulawesi Tenggara di Titik Kritis, Ekspansi Tambang Tekan Ruang Hidup Warga

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
  • visibility 786
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com — Hutan Sulawesi Tenggara kini memasuki fase kritis seiring ekspansi pertambangan yang terus meluas, terutama di sektor nikel. Selama ini, kawasan hutan menopang kehidupan masyarakat melalui sumber air, pangan, dan nilai budaya. Namun demikian, aktivitas industri ekstraktif justru semakin menggerus ruang hidup warga.

Di berbagai kabupaten, perusahaan tambang beroperasi dengan membawa narasi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pembukaan lahan secara masif memicu deforestasi, sedimentasi sungai, dan pencemaran wilayah pesisir. Akibatnya, risiko banjir dan longsor meningkat, sementara itu kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar terus menurun.

Janji Investasi Tidak Sejalan dengan Kondisi Lapangan

Pada praktiknya, aktivitas tambang belum mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warga. Sebaliknya, pembukaan hutan mengeringkan mata air, merusak lahan pertanian, dan melemahkan daya dukung lingkungan. Dengan kondisi tersebut, masyarakat adat, petani, dan nelayan menanggung dampak paling besar karena kehidupan mereka sangat bergantung pada kelestarian alam.

Tata Kelola Lemah Mempercepat Kerusakan

Selain aktivitas tambang, persoalan tata kelola ikut memperburuk situasi. Hingga kini, pemerintah masih menerbitkan izin usaha pertambangan tanpa kajian ekologis yang memadai. Di sisi lain, aparat pengawas belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Akibatnya, pelanggaran lingkungan jarang berujung pada sanksi yang memberi efek jera.

Lebih lanjut, di sejumlah lokasi, perusahaan mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Alhasil, lahan bekas tambang tetap rusak dan gagal kembali menjadi kawasan produktif.

Relasi Kuasa Tidak Berimbang

Dalam proses pengambilan keputusan, korporasi besar mendominasi ruang kebijakan. Sementara itu, masyarakat lokal kehilangan posisi tawar. Sering kali, konsultasi publik hanya berjalan sebagai formalitas. Ketika warga menyampaikan kritik, sebagian pihak justru melabelinya sebagai sikap anti-investasi, padahal warga menuntut hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Ancaman Daerah Pengorbanan

Jika kondisi ini terus berlanjut, Sulawesi Tenggara berisiko menjadi sacrifice zone, yakni wilayah yang dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Setelah itu, perusahaan menguras sumber daya alam lalu meninggalkan wilayah tersebut. Pada akhirnya, konflik sosial muncul, kemiskinan struktural bertahan, dan negara menanggung beban pemulihan lingkungan.

Pemerintah Perlu Mengubah Arah Kebijakan

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pusat harus segera mengevaluasi kebijakan pertambangan secara menyeluruh. Pertama, pemerintah perlu menata ulang perizinan. Kedua, pemerintah harus memperkuat audit lingkungan independen. Ketiga, penegakan hukum wajib berjalan tegas. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Hutan sebagai Warisan Generasi

Bagi generasi muda Sulawesi Tenggara, hutan berperan sebagai rumah dan warisan masa depan. Jika negara membiarkan kerusakan hutan atas nama pertumbuhan ekonomi semu, maka negara mempertaruhkan masa depan generasinya sendiri. Dengan demikian, pemerintah harus memilih berpihak pada rakyat dan kelestarian alam, bukan membiarkan eksploitasi terus menggerus kehidupan.

Oleh: Adrian moita

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hardiyanto Kenneth soroti darurat parkir Jakarta dan parkir liar di ibu kota

    Darurat Parkir Jakarta, DPRD Desak Pemprov Benahi Tata Kelola

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 444
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai persoalan parkir di ibu kota sudah memasuki kondisi darurat. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar lebih tertib dan transparan. Kenneth menyoroti maraknya parkir liar yang masih muncul di berbagai kawasan Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Unit Pengelola Perparkiran […]

  • ketimpangan ekonomi Indonesia dibahas Ma’ruf Amin dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah 2026

    Ma’ruf Amin: Ketimpangan Ekonomi Masih Jadi Masalah Global, Indonesia Termasuk

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 494
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — ketimpangan ekonomi Indonesia masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan nasional. Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai masalah tersebut tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga menjadi fenomena global. Ma’ruf menyampaikan pandangan itu saat menghadiri Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Ia menyebut […]

  • kuota magang nasional 150 ribu peserta membuka peluang kerja dan meningkatkan skill tenaga kerja muda Indonesia

    Kuota Magang Nasional 150 Ribu Buka Peluang Kerja Lebih Luas

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah menambah kuota program Magang Nasional hingga 150 ribu peserta. Kebijakan ini membuka peluang kerja lebih luas bagi angkatan kerja muda. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah tersebut. Ia menilai program ini tidak hanya memberi pengalaman kerja, tetapi […]

  • Bupati Pati Diduga Manfaatkan Kekosongan 601 Jabatan Perangkat Desa

    Bupati Pati Diduga Manfaatkan Kekosongan 601 Jabatan Perangkat Desa

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 576
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kasus korupsi perangkat desa Pati kini memasuki tahap pendalaman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut menelusuri 601 jabatan perangkat desa yang masih kosong di Kabupaten Pati. Kekosongan dalam jumlah besar itu memicu kekhawatiran publik. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa tim menerima laporan tentang potensi […]

  • outlook utang Indonesia negatif

    Outlook Utang Indonesia Negatif, Fitch Pertahankan Rating BBB

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 498
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings mengubah outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Rabu (4/3/2026). Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB. Level ini masih masuk kategori investment grade atau layak investasi. Fitch menilai ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berpotensi menekan kepercayaan […]

  • pelintasan kereta sebidang di Indonesia dengan palang pintu

    Pelintasan Kereta Sebidang Disorot AHY Usai Kecelakaan Bekasi

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 411
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti banyaknya pelintasan kereta sebidang yang bersinggungan langsung dengan jalan raya. Ia mendorong percepatan pembangunan flyover di sejumlah titik rawan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan. AHY menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL […]

expand_less