Hutan Sulawesi Tenggara di Titik Kritis, Ekspansi Tambang Tekan Ruang Hidup Warga
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
- visibility 529
- comment 0 komentar
- print Cetak
Adrian Moita, mahasiswa sultra/jakarta
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com — Hutan Sulawesi Tenggara kini memasuki fase kritis seiring ekspansi pertambangan yang terus meluas, terutama di sektor nikel. Selama ini, kawasan hutan menopang kehidupan masyarakat melalui sumber air, pangan, dan nilai budaya. Namun demikian, aktivitas industri ekstraktif justru semakin menggerus ruang hidup warga.
Di berbagai kabupaten, perusahaan tambang beroperasi dengan membawa narasi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pembukaan lahan secara masif memicu deforestasi, sedimentasi sungai, dan pencemaran wilayah pesisir. Akibatnya, risiko banjir dan longsor meningkat, sementara itu kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar terus menurun.
Janji Investasi Tidak Sejalan dengan Kondisi Lapangan
Pada praktiknya, aktivitas tambang belum mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warga. Sebaliknya, pembukaan hutan mengeringkan mata air, merusak lahan pertanian, dan melemahkan daya dukung lingkungan. Dengan kondisi tersebut, masyarakat adat, petani, dan nelayan menanggung dampak paling besar karena kehidupan mereka sangat bergantung pada kelestarian alam.
Tata Kelola Lemah Mempercepat Kerusakan
Selain aktivitas tambang, persoalan tata kelola ikut memperburuk situasi. Hingga kini, pemerintah masih menerbitkan izin usaha pertambangan tanpa kajian ekologis yang memadai. Di sisi lain, aparat pengawas belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Akibatnya, pelanggaran lingkungan jarang berujung pada sanksi yang memberi efek jera.
Lebih lanjut, di sejumlah lokasi, perusahaan mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Alhasil, lahan bekas tambang tetap rusak dan gagal kembali menjadi kawasan produktif.
Relasi Kuasa Tidak Berimbang
Dalam proses pengambilan keputusan, korporasi besar mendominasi ruang kebijakan. Sementara itu, masyarakat lokal kehilangan posisi tawar. Sering kali, konsultasi publik hanya berjalan sebagai formalitas. Ketika warga menyampaikan kritik, sebagian pihak justru melabelinya sebagai sikap anti-investasi, padahal warga menuntut hak atas lingkungan hidup yang sehat.
Ancaman Daerah Pengorbanan
Jika kondisi ini terus berlanjut, Sulawesi Tenggara berisiko menjadi sacrifice zone, yakni wilayah yang dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Setelah itu, perusahaan menguras sumber daya alam lalu meninggalkan wilayah tersebut. Pada akhirnya, konflik sosial muncul, kemiskinan struktural bertahan, dan negara menanggung beban pemulihan lingkungan.
Pemerintah Perlu Mengubah Arah Kebijakan
Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pusat harus segera mengevaluasi kebijakan pertambangan secara menyeluruh. Pertama, pemerintah perlu menata ulang perizinan. Kedua, pemerintah harus memperkuat audit lingkungan independen. Ketiga, penegakan hukum wajib berjalan tegas. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Hutan sebagai Warisan Generasi
Bagi generasi muda Sulawesi Tenggara, hutan berperan sebagai rumah dan warisan masa depan. Jika negara membiarkan kerusakan hutan atas nama pertumbuhan ekonomi semu, maka negara mempertaruhkan masa depan generasinya sendiri. Dengan demikian, pemerintah harus memilih berpihak pada rakyat dan kelestarian alam, bukan membiarkan eksploitasi terus menggerus kehidupan.
Oleh: Adrian moita
