Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
  • visibility 513
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KAIRO, duasatunews.com — Kebijakan AS terhadap organisasi global berpotensi membawa dampak luas bagi negara berkembang dan tatanan sistem internasional. Karena itu, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menarik perhatian pengamat hubungan internasional, terutama soal pendanaan dan efektivitas lembaga internasional.

Artikel terkait dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dibaca di kanal Hubungan Internasional duasatunews.com.

Dampak Pendanaan Organisasi Internasional

Dalam wawancara dengan Xinhua, Abu-Bakr Al-Desouky, pakar hubungan internasional di Al-Ahram Foundation, menilai Amerika Serikat berisiko mengurangi sumber pendanaan penting organisasi global. Menurutnya, langkah ini menekan kapasitas operasional lembaga internasional, khususnya di negara berkembang.

Ia menjelaskan bahwa berkurangnya dana dari Washington dapat memengaruhi kualitas dan jangkauan program. Akibatnya, organisasi internasional harus menyesuaikan skala program pembangunan dan kemanusiaan.

Sejumlah lembaga tersebut berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang selama ini bergantung pada kontribusi negara anggota.

Keputusan Presiden Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum pada Rabu (7/1). Melalui kebijakan itu, pemerintah AS menarik diri dari 66 organisasi internasional.

Sebanyak 31 organisasi berada di bawah PBB. Sementara itu, 35 lainnya berasal dari organisasi non-PBB. Kebijakan tersebut mencakup sektor iklim, tenaga kerja, imigrasi, dan energi.

Beberapa organisasi yang terdampak meliputi UNFCCC, UN Water, UN Energy, dan UNCTAD. Gedung Putih menyampaikan keputusan ini melalui pernyataan resmi.

Sikap Pemerintah Amerika Serikat

Pemerintah AS menilai sejumlah organisasi tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyoroti efisiensi dan manfaat keanggotaan.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga keluar dari WHO, Perjanjian Iklim Paris, dan Dewan HAM PBB. Pemerintah AS juga menghentikan pendanaan UNRWA.

Al-Desouky menilai rangkaian kebijakan tersebut membentuk persepsi baru tentang peran global Amerika Serikat. Menurutnya, sejumlah negara mulai menyesuaikan strategi diplomasi mereka.

Dampak terhadap Kerja Sama Global

Selain memengaruhi diplomasi, kebijakan ini berpotensi mengubah pola kerja sama multilateral. Negara berkembang diperkirakan akan memperkuat kolaborasi regional.

Mereka juga cenderung mencari mitra baru untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan bantuan internasional.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • IMPH Beber Dugaan Penyimpangan PT VDM di Konsel, Kejagung Diminta Turun Tangan

    IMPH Beber Dugaan Penyimpangan PT VDM di Konsel, Kejagung Diminta Turun Tangan

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) menolak penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Visi Debtindo Mineral (VDM) untuk tahun 2026. Organisasi tersebut menyampaikan desakan itu setelah menyoroti kuota RKAB PT VDM pada 2023 yang mencapai 600.000 metrik ton (MT). IMPH menegaskan kuota RKAB […]

  • serangan udara memperparah listrik Teheran padam di Iran

    Listrik Teheran Padam Usai Serangan AS-Israel

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 280
    • 0Komentar

    TEHERAN (duasatunews.com) –  listrik Teheran padam setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel menghantam infrastruktur energi di ibu kota Teheran dan wilayah Iran utara, Ahad. Kementerian Energi Iran menyebut serangan tersebut menargetkan pembangkit listrik di Provinsi Teheran serta sejumlah distrik di wilayah metropolitan dan Provinsi Alborz. Akibatnya, pasokan listrik terputus di berbagai kawasan. Pihak kementerian […]

  • 54 juta warga miskin belum terima BPJS PBI dalam rapat DPR RI

    Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — warga miskin BPJS PBI masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 54 juta warga miskin dan rentan belum menerima kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025. Kelompok tersebut berasal dari Desil 1 hingga 5 yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan jaminan […]

  • Aksi Mahasiswa di KPK, Soroti Dugaan Tambang Nikel Sultra

    Aksi Mahasiswa di KPK, Soroti Dugaan Tambang Nikel Sultra

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Bersatu menggelar aksi mahasiswa KPK dugaan tambang nikel Sultra di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/1/2026). Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak penegak hukum mengusut dugaan konflik kepentingan serta persoalan lingkungan dalam aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Sejak awal aksi, mahasiswa menegaskan bahwa sektor pertambangan […]

  • Andika Saputra: Desakan Penyelidikan dan Audit Investigatif Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 6 Kendari Tahun Anggaran 2023–2025

    Andika Saputra: Desakan Penyelidikan dan Audit Investigatif Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 6 Kendari Tahun Anggaran 2023–2025

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Ketua (LKRH) lembaga kajian dan riset hukum,Andika Saputra menyampaikan keprihatinan terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, terbuka, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehubungan […]

  • operasi penertiban tambang ilegal di Indonesia

    Gebrakan Menhan Tertibkan Lahan dan Tambang Ilegal

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 646
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Penertiban tambang ilegal kembali masuk agenda utama pemerintah. Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk memperkuat penegakan hukum terhadap seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin. Aktivitas tambang ilegal terus merugikan negara. Para pelaku menggerus penerimaan fiskal, merusak lingkungan, dan memicu konflik lahan di berbagai wilayah. Karena itu, pemerintah menilai pola […]

expand_less