Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

  • account_circle Brian putra
  • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
  • visibility 410
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, dusatunews.com | IPMKU Jakarta mendesak pemerintah segera mengaudit izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Desakan tersebut mereka suarakan melalui Aksi Jilid IV sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (26/01/26).

Dalam aksi unjuk rasa itu, massa IPMKU Jakarta memusatkan sorotan pada aktivitas PT Kembar Emas Sultra (KES) dan PT Makmur Lestari Primatama (MLP). Mereka menduga kedua perusahaan tersebut menghadapi persoalan serius dalam aspek perizinan dan tata kelola produksi.

IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran RKAB

Melalui orasinya, IPMKU Jakarta mendesak Kejaksaan Agung RI memeriksa jajaran direksi kedua perusahaan secara menyeluruh. Massa aksi menilai aktivitas pertambangan dan distribusi ore tidak berjalan selaras dengan ketentuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menurut mereka, ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara serta melemahkan pengawasan sektor pertambangan.

Kedekatan Jetty Dinilai Berpotensi Picu Distribusi Ore Tak Transparan

Selain itu, IPMKU Jakarta menyoroti keberadaan fasilitas jetty PT MLP yang berdekatan dengan wilayah kerja PT KES. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi membuka celah praktik distribusi ore yang tidak transparan.

Atas dasar itu, IPMKU Jakarta juga mendesak Kementerian ESDM agar tidak menerbitkan maupun memperpanjang RKAB sebelum aparat menyelesaikan seluruh dugaan pelanggaran secara hukum dan administratif.

Mahasiswa Tegaskan Peran Kontrol Sosial

Ketua Umum IPMKU Jakarta, Pandi Bastian, menegaskan bahwa aksi ini mencerminkan komitmen mahasiswa dalam menjaga tata kelola pertambangan yang adil dan berpihak pada masyarakat.

“Kami tidak ingin pengelolaan kekayaan daerah berjalan secara ugal-ugalan. Negara harus hadir dan memastikan setiap aktivitas tambang mematuhi hukum,” tegas Pandi.

Sementara itu, Koordinator Lapangan IPMKU Jakarta, Egit Setiawan, menilai Aksi Jilid IV sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara.

IPMKU Nilai Aktivitas Tambang Berisiko Rusak Lingkungan

Dalam pernyataannya, IPMKU Jakarta menekankan bahwa aktivitas pertambangan nikel berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jika pengawasan tidak berjalan optimal. Mereka meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembukaan lahan dan proses produksi.

“Kami tidak sekadar menyuarakan kritik, tetapi ingin memastikan hukum tidak tunduk pada kepentingan pemodal,” ujar Egit.

Perusahaan Berikan Klarifikasi Terkait Jetty dan RKAB

Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan bagian legal PT Makmur Lestari Primatama, Antonius, menyampaikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa meskipun jetty PT MLP berdekatan dengan area PT KES, masing-masing memiliki fungsi administratif yang berbeda.

“PT MLP memiliki RKAB aktif dan menjalankan produksi sesuai izin. Sementara PT KES berstatus non-produksi dan tidak melakukan penambangan,” jelas Antonius.

Ia juga menyatakan bahwa perusahaan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa melalui koordinasi internal.

Program PPM Masih Dalam Proses Penyelesaian

Terkait program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), Antonius menyebut perusahaan masih menyelesaikan kewajiban yang tersisa.

“Untuk tahun ini, masih terdapat kewajiban sekitar Rp100 juta yang sedang kami proses penyelesaiannya. Masyarakat dapat menilai langsung implementasinya di lapangan,” ungkapnya.

IPMKU TegaskanTetap Kawal Isu Tambang

Meski menerima klarifikasi, IPMKU Jakarta menegaskan tetap mengawal persoalan ini hingga aparat penegak hukum mengambil langkah konkret.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dari PT Kembar Emas Sultra, PT Makmur Lestari Primatama, serta instansi terkait guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang dan akurat.

Brian putra

Penulis

Update, Akurat dan Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Formasi desak KPK periksa RB terkait dugaan korupsi

    Formasi Kembali Desak KPK Periksa Oknum Anggota DPR RI Dapil Sultra Inisial RB, Terkait Kasus Korupsi Proyek Rel Kereta Api dan P3 TGAI

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 404
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (14/1/2026). Melalui aksi tersebut, Formasi mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berinisial RB. Massa aksi menilai RB diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek jalur […]

  • ilustrasi percepatan huntap Pidie Jaya dan pembangunan infrastruktur pascabencana

    Percepatan Huntap Pidie Jaya Jadi Prioritas Mendagri Tito

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 281
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Percepatan huntap Pidie Jaya menjadi agenda utama pemerintah pusat dalam pemulihan pascabencana di Aceh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen tersebut melalui percepatan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur pendukung bagi warga terdampak. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito menempatkan hunian tetap sebagai kebutuhan paling […]

  • Hutan Sulawesi Tenggara terancam aktivitas tambang

    Hutan Sulawesi Tenggara di Titik Kritis, Ekspansi Tambang Tekan Ruang Hidup Warga

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 511
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Hutan Sulawesi Tenggara kini memasuki fase kritis seiring ekspansi pertambangan yang terus meluas, terutama di sektor nikel. Selama ini, kawasan hutan menopang kehidupan masyarakat melalui sumber air, pangan, dan nilai budaya. Namun demikian, aktivitas industri ekstraktif justru semakin menggerus ruang hidup warga. Di berbagai kabupaten, perusahaan tambang beroperasi dengan membawa narasi pertumbuhan […]

  • Alt gambar 1: Aksi tolak penguasaan Greenland oleh ribuan warga Denmark di Copenhagen

    Ribuan Warga Copenhagen Suarakan Penolakan atas Wacana Penguasaan Greenland

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 332
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Aksi tolak penguasaan Greenland kembali menarik perhatian publik internasional. Pada Sabtu waktu setempat, ribuan warga Denmark turun ke jalan dan menggelar aksi damai di pusat kota Copenhagen. Melalui demonstrasi ini, massa menolak wacana politik yang mengaitkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan kemungkinan penguasaan wilayah Greenland. Ribuan Warga Padati Pusat Kota Sejak […]

  • Mendagri Tito Karnavian mengimbau pemda menghentikan rekrut tenaga honorer baru untuk menjaga kesehatan fiskal daerah

    Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Hentikan Rekrutmen Honorer Baru demi Cegah Beban APBD

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah (pemda) agar tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Langkah tersebut bertujuan menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus mencegah peningkatan belanja pegawai yang berlebihan. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6), Tito meminta kepala daerah mematuhi kebijakan moratorium […]

  • DPRD Prioritaskan KJP KJMU saat efisiensi anggaran untuk menjaga program pendidikan, subsidi pangan, dan penanganan banjir di Jakarta

    DPRD DKI Pastikan KJP, KJMU dan Program Warga Tetap Aman di Tengah Efisiensi Anggaran

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – DPRD Prioritaskan KJP KJMU sebagai program utama yang tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghadapi tekanan fiskal tanpa mengurangi layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan bahwa DPRD akan mengawal seluruh proses penganggaran agar tetap berpihak kepada warga. Menurutnya, […]

expand_less