Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

  • account_circle Brian putra
  • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
  • visibility 235
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, dusatunews.com | IPMKU Jakarta mendesak pemerintah segera mengaudit izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Desakan tersebut mereka suarakan melalui Aksi Jilid IV sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (26/01/26).

Dalam aksi unjuk rasa itu, massa IPMKU Jakarta memusatkan sorotan pada aktivitas PT Kembar Emas Sultra (KES) dan PT Makmur Lestari Primatama (MLP). Mereka menduga kedua perusahaan tersebut menghadapi persoalan serius dalam aspek perizinan dan tata kelola produksi.

IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran RKAB

Melalui orasinya, IPMKU Jakarta mendesak Kejaksaan Agung RI memeriksa jajaran direksi kedua perusahaan secara menyeluruh. Massa aksi menilai aktivitas pertambangan dan distribusi ore tidak berjalan selaras dengan ketentuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menurut mereka, ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara serta melemahkan pengawasan sektor pertambangan.

Kedekatan Jetty Dinilai Berpotensi Picu Distribusi Ore Tak Transparan

Selain itu, IPMKU Jakarta menyoroti keberadaan fasilitas jetty PT MLP yang berdekatan dengan wilayah kerja PT KES. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi membuka celah praktik distribusi ore yang tidak transparan.

Atas dasar itu, IPMKU Jakarta juga mendesak Kementerian ESDM agar tidak menerbitkan maupun memperpanjang RKAB sebelum aparat menyelesaikan seluruh dugaan pelanggaran secara hukum dan administratif.

Mahasiswa Tegaskan Peran Kontrol Sosial

Ketua Umum IPMKU Jakarta, Pandi Bastian, menegaskan bahwa aksi ini mencerminkan komitmen mahasiswa dalam menjaga tata kelola pertambangan yang adil dan berpihak pada masyarakat.

“Kami tidak ingin pengelolaan kekayaan daerah berjalan secara ugal-ugalan. Negara harus hadir dan memastikan setiap aktivitas tambang mematuhi hukum,” tegas Pandi.

Sementara itu, Koordinator Lapangan IPMKU Jakarta, Egit Setiawan, menilai Aksi Jilid IV sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara.

IPMKU Nilai Aktivitas Tambang Berisiko Rusak Lingkungan

Dalam pernyataannya, IPMKU Jakarta menekankan bahwa aktivitas pertambangan nikel berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jika pengawasan tidak berjalan optimal. Mereka meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembukaan lahan dan proses produksi.

“Kami tidak sekadar menyuarakan kritik, tetapi ingin memastikan hukum tidak tunduk pada kepentingan pemodal,” ujar Egit.

Perusahaan Berikan Klarifikasi Terkait Jetty dan RKAB

Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan bagian legal PT Makmur Lestari Primatama, Antonius, menyampaikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa meskipun jetty PT MLP berdekatan dengan area PT KES, masing-masing memiliki fungsi administratif yang berbeda.

“PT MLP memiliki RKAB aktif dan menjalankan produksi sesuai izin. Sementara PT KES berstatus non-produksi dan tidak melakukan penambangan,” jelas Antonius.

Ia juga menyatakan bahwa perusahaan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa melalui koordinasi internal.

Program PPM Masih Dalam Proses Penyelesaian

Terkait program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), Antonius menyebut perusahaan masih menyelesaikan kewajiban yang tersisa.

“Untuk tahun ini, masih terdapat kewajiban sekitar Rp100 juta yang sedang kami proses penyelesaiannya. Masyarakat dapat menilai langsung implementasinya di lapangan,” ungkapnya.

IPMKU TegaskanTetap Kawal Isu Tambang

Meski menerima klarifikasi, IPMKU Jakarta menegaskan tetap mengawal persoalan ini hingga aparat penegak hukum mengambil langkah konkret.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dari PT Kembar Emas Sultra, PT Makmur Lestari Primatama, serta instansi terkait guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang dan akurat.

Brian putra

Penulis

Update, Akurat dan Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • inovasi gadget 2023 wearable pintar

    Design Transcended: When Art Meets Technology in Gadgetry

    • calendar_month Jumat, 2 Feb 2024
    • account_circle ptmbi
    • visibility 464
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Tech savvy wonders 2023 menggambarkan bagaimana teknologi modern semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Inovasi digital kini tidak hanya hadir sebagai perangkat canggih, tetapi juga membentuk cara manusia bekerja, beristirahat, dan berinteraksi. Perkembangan wearable, smart home, dan eco-tech menunjukkan perubahan besar dalam gaya hidup berbasis teknologi. Wearable Technology dan Inovasi Kesehatan Digital Wearable […]

  • Selat Hormuz jalur utama pengiriman minyak dunia

    Selat Hormuz: AS Siapkan Koalisi Pengawal Kapal

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Moskow, (duasatunews.com) – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyiapkan koalisi sejumlah negara untuk mengawal kapal yang melintasi Selat Hormuz. Rencana ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Teluk yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi dunia. Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia […]

  • Pertemuan Prabowo dan lima pengusaha nasional di Padepokan Garudayaksa Hambalang

    Pertemuan Prabowo dan Lima Pengusaha Nasional di Hambalang

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 246
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Pertemuan Prabowo dan Lima Pengusaha Nasional berlangsung di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2) malam. Presiden Prabowo Subianto menerima lima tokoh bisnis nasional dan memimpin diskusi selama empat jam. Selain memperkuat silaturahmi, Presiden mengarahkan pembahasan pada strategi penguatan ekonomi nasional. Lima pengusaha yang hadir yakni Anthony Salim, Garibaldi Thohir, Franky Widjaja, Prajogo […]

  • deforestasi Konawe Selatan akibat aktivitas pertambangan

    Deforestasi Konawe Selatan dan Krisis Ekologi

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Arin 2024
    • visibility 511
    • 0Komentar

    Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, (duasatunews.com) — Deforestasi Konawe Selatan kembali memicu perhatian publik. Seiring dengan itu, Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JNMM) menyatakan kerusakan hutan dan pesisir di wilayah tersebut terus meluas akibat aktivitas industri ekstraktif. Pada saat yang sama, Direktur Eksekutif Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JNMM), Arin Fahrul Sanjaya, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan berlangsung bersamaan […]

  • post-truth dalam pesta demokrasi Indonesia

    POST TRUTH PESTA DEMOKRASI

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Dr. Eni Samayati
    • visibility 1.136
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Fenomena post-truth dalam pesta demokrasi semakin menguat dalam kehidupan politik Indonesia. Saat ini, emosi dan sentimen sering mengalahkan fakta. Akibatnya, opini publik mudah digiring oleh narasi manipulatif, bukan oleh data dan kebenaran. Demokrasi yang Kehilangan Arah Nalar Pada kenyataannya, Indonesia sedang melewati fase sosial-politik yang melelahkan. Pemerintah kerap melahirkan kebijakan tanpa dialog […]

  • Ilustrasi wartawan Indonesia menjalankan tugas jurnalistik secara aman

    Putusan MK Tutup Celah Kriminalisasi Wartawan, Perlindungan Pers Menguat di HPN 2026

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 207
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kriminalisasi masih mengancam wartawan saat mereka mengungkap isu yang berdampak luas bagi publik. Pihak yang tidak puas terhadap pemberitaan kerap memilih jalur pidana. Langkah ini menekan kebebasan pers dan mengganggu hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh. Isu Perlindungan Pers Menguat Menjelang HPN 2026 Isu perlindungan pers mengemuka menjelang Hari Pers Nasional […]

expand_less