Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Tambang Pulau Wawonii Disorot, Ampuh Sultra Desak Penghentian

Tambang Pulau Wawonii Disorot, Ampuh Sultra Desak Penghentian

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
  • visibility 126
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kendari, (duasatunews.com) Aktivitas tambang Pulau Wawonii kembali memicu polemik. Selain itu, kegiatan di Pulau Wawonii terus menarik perhatian publik. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas tambang.

Direktur Ampuh Sultra menyebut lima IUP masih aktif. Sementara itu, empat izin bergerak di sektor nikel dan satu izin bergerak di sektor batuan. Dengan demikian, kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat.

Ampuh Sultra mencatat perusahaan yang beroperasi. Di antaranya, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), PT Bumi Konawe Mining (BKM), dan PT Wawonii Makmur Jayaraya (WMJ) mengelola nikel. Selain itu, PT Adnan Jaya Sekawan (AJS) mengelola batuan.

Ampuh Sultra menilai aktivitas tambang melanggar aturan. Pasalnya, Pulau Wawonii termasuk wilayah pesisir dan pulau kecil yang dilindungi. Oleh sebab itu, aturan melarang aktivitas tambang di kawasan tersebut.

Mereka juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi dan UU PWP3K. Lebih lanjut, Hendro menegaskan larangan berlaku untuk semua pihak. Artinya, tidak ada pengecualian.

“PT GKP dan PT BKM sudah mengantongi RKAB. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan pelanggaran,” ujar Hendro.

Ampuh Sultra meminta pemerintah bertindak tegas. Sebagai perbandingan, mereka menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto di Raja Ampat. Presiden mencabut sejumlah IUP nikel di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Ampuh menilai pemerintah perlu menerapkan langkah yang sama di Wawonii. Jika tidak, polemik akan terus berulang.

Ampuh Sultra mendesak pemerintah segera bertindak. Pertama, Kementerian Kehutanan perlu mencabut IPPKH. Kedua, Kementerian ESDM perlu mencabut seluruh IUP.

Dengan langkah tersebut, aktivitas tambang dapat dihentikan secara permanen. Sebaliknya, tanpa tindakan tegas, perusahaan akan terus beroperasi.

Ampuh Sultra menilai aktivitas tambang berpotensi menimbulkan dampak serius. Misalnya, kerusakan pesisir, pencemaran air, dan konflik lahan. Selain itu, masyarakat berisiko kehilangan sumber penghidupan.

Ampuh juga menduga satu grup besar mengendalikan sebagian aktivitas tambang. Akibatnya, mereka khawatir dampak yang sama akan kembali terjadi.

Penegasan Sikap

Ampuh Sultra menegaskan penghentian tambang sebagai langkah penting. Dengan demikian, mereka mendorong pemerintah menegakkan hukum. Selain itu, mereka menekankan perlindungan lingkungan dan masyarakat pesisir.

  • Penulis: Adrian Moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Seskab Teddy dan Menaker cek program Magang Nasional

    Seskab Teddy dan Menaker cek program Magang Nasional

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Program Magang Nasional menjadi fokus kunjungan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat meninjau langsung pelaksanaannya di PT Paragon, Jakarta. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja muda agar siap bersaing di dunia kerja. Saat melakukan peninjauan, Sekretaris Kabinet dan Menteri Ketenagakerjaan berdialog dengan peserta magang serta […]

  • tambang ilegal Sulawesi Tenggara yang merusak lingkungan dan hutan

    Green Earth Movement,: “Polda sultra Diam di Tengah Maraknya Mafia Nikel di Sultra, Kapolri Harus Evaluasi”.

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 517
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — 10 September 2025 Green Earth Movement (GEM) menyuarakan keprihatinan serius atas maraknya tambang ilegal dan dugaan kuat keberadaan mafia nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum serta menurunnya nilai-nilai ksatria Bhayangkara di tubuh kepolisian daerah. Direktur GEM, Arin Fahrul Sanjaya, menilai aktivitas tambang ilegal telah merusak lingkungan secara […]

  • prabowo resmikan 218 jembatan untuk meningkatkan konektivitas daerah

    Prabowo Resmikan 218 Jembatan di Seluruh Indonesia

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Prabowo resmikan 218 jembatan di berbagai daerah Indonesia pada Senin (9/3/2026). Pemerintah menyelesaikan pembangunan tersebut dalam waktu sekitar 2,5 bulan melalui Satgas Jembatan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak. Program pembangunan jembatan ini bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah, terutama di daerah yang selama ini mengalami kesulitan penyeberangan sungai. Dengan adanya jembatan […]

  • Banjir Jakarta Hari Ini Rendam Enam RT dan Empat Ruas Jalan

    Banjir Jakarta Hari Ini Rendam Enam RT dan Empat Ruas Jalan

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 278
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Banjir Jakarta hari ini merendam enam rukun tetangga (RT) dan empat ruas jalan di Jakarta Selatan serta Jakarta Utara. Akibatnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat curah hujan tinggi sebagai pemicu utama genangan di sejumlah wilayah ibu kota dan sekitarnya. Berdasarkan pemantauan lapangan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan […]

  • Kasus kayu ilegal Sumatera ditangani Kejaksaan Agung

    Kasus Kayu Ilegal Sumatera: Kejagung Dorong Alat Bukti

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 366
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendorong penyidik untuk melengkapi alat bukti sebelum menetapkan tersangka dalam kasus kayu ilegal Sumatera. Langkah tersebut bertujuan memperkuat proses hukum agar berjalan akuntabel dan berkeadilan. Kejahatan lingkungan ini juga memicu banjir besar dan tanah longsor yang menewaskan 67 orang. Jaksa dan Penyidik Bahas Kasus Kayu Ilegal Sebagai tindak […]

  • Program SETARA Konawe Selatan mendorong pembangunan desa dan partisipasi masyarakat

    KONSEL SETARA: Langkah Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle Dr. Eni Samayati
    • visibility 399
    • 0Komentar

    ANDOOLO – duasatunews.com | Program SETARA Konawe Selatan hadir sebagai inisiatif pembangunan daerah yang menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah merancang program ini untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa. Pendekatan yang digunakan berbasis kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada hasil nyata. Fokus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Program SETARA menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai […]

expand_less