Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Tambang Pulau Wawonii Disorot, Ampuh Sultra Desak Penghentian

Tambang Pulau Wawonii Disorot, Ampuh Sultra Desak Penghentian

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
  • visibility 204
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kendari, (duasatunews.com) Aktivitas tambang Pulau Wawonii kembali memicu polemik. Selain itu, kegiatan di Pulau Wawonii terus menarik perhatian publik. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas tambang.

Direktur Ampuh Sultra menyebut lima IUP masih aktif. Sementara itu, empat izin bergerak di sektor nikel dan satu izin bergerak di sektor batuan. Dengan demikian, kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat.

Ampuh Sultra mencatat perusahaan yang beroperasi. Di antaranya, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), PT Bumi Konawe Mining (BKM), dan PT Wawonii Makmur Jayaraya (WMJ) mengelola nikel. Selain itu, PT Adnan Jaya Sekawan (AJS) mengelola batuan.

Ampuh Sultra menilai aktivitas tambang melanggar aturan. Pasalnya, Pulau Wawonii termasuk wilayah pesisir dan pulau kecil yang dilindungi. Oleh sebab itu, aturan melarang aktivitas tambang di kawasan tersebut.

Mereka juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi dan UU PWP3K. Lebih lanjut, Hendro menegaskan larangan berlaku untuk semua pihak. Artinya, tidak ada pengecualian.

“PT GKP dan PT BKM sudah mengantongi RKAB. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan pelanggaran,” ujar Hendro.

Ampuh Sultra meminta pemerintah bertindak tegas. Sebagai perbandingan, mereka menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto di Raja Ampat. Presiden mencabut sejumlah IUP nikel di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Ampuh menilai pemerintah perlu menerapkan langkah yang sama di Wawonii. Jika tidak, polemik akan terus berulang.

Ampuh Sultra mendesak pemerintah segera bertindak. Pertama, Kementerian Kehutanan perlu mencabut IPPKH. Kedua, Kementerian ESDM perlu mencabut seluruh IUP.

Dengan langkah tersebut, aktivitas tambang dapat dihentikan secara permanen. Sebaliknya, tanpa tindakan tegas, perusahaan akan terus beroperasi.

Ampuh Sultra menilai aktivitas tambang berpotensi menimbulkan dampak serius. Misalnya, kerusakan pesisir, pencemaran air, dan konflik lahan. Selain itu, masyarakat berisiko kehilangan sumber penghidupan.

Ampuh juga menduga satu grup besar mengendalikan sebagian aktivitas tambang. Akibatnya, mereka khawatir dampak yang sama akan kembali terjadi.

Penegasan Sikap

Ampuh Sultra menegaskan penghentian tambang sebagai langkah penting. Dengan demikian, mereka mendorong pemerintah menegakkan hukum. Selain itu, mereka menekankan perlindungan lingkungan dan masyarakat pesisir.

  • Penulis: Adrian Moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aksi IPPMI Konsel di Kementerian ESDM tuntut cabut IUP PT WIN

    Ippmi Konsel Geruduk Kementerian ESDM RI, Tantang Bahlil Cabut IUP PT. WIN

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 849
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe Selatan (IPPMI Konsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jakarta, menuntut agar pemerintah pusat segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN). Massa aksi menyuarakan bahwa keberadaan PT. WIN di Konawe Selatan telah menimbulkan banyak […]

  • Anton Timbang Sultra dalam kegiatan organisasi KADIN

    Anton Timbang Dinilai sebagai Salah Satu Kader Terbaik Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Admin 21
    • visibility 640
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Anton Timbang Sultra terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong kemajuan daerah. Melalui kiprah organisasi dan kerja nyata di lapangan, ia berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi, sosial, dan penguatan kelembagaan, khususnya di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara. Anton Timbang memegang teguh nilai pengabdian, integritas, dan kepemimpinan. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan […]

  • Utang Whoosh dibayar APBN terlihat pada operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh di jalur layang

    Pemerintah Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 358
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Utang Whoosh dibayar APBN menjadi keputusan resmi pemerintah untuk menangani kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Melalui kebijakan ini, pemerintah mengambil peran langsung dalam menyelesaikan struktur pembiayaan proyek strategis tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pembayaran sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme teknis agar pembayaran berjalan terukur dan […]

  • DPR MKMK Adies Kadir dalam rapat paripurna DPR RI

    DPR MKMK Adies Kadir: Puan Tegaskan MKMK Tak Berwenang

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 239
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — DPR MKMK Adies Kadir menjadi sikap resmi Dewan Perwakilan Rakyat setelah rapat paripurna menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. DPR MKMK Adies Kadir Ditetapkan Lewat Rapat Paripurna Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat paripurna […]

  • aturan tanah telantar Prabowo menyasar lahan kosong yang tidak dimanfaatkan

    Aturan Tanah Telantar Prabowo: Negara Kini Bisa Ambil Alih Lahan Menganggur

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 188
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Aturan tanah telantar Prabowo menempatkan isu penguasaan lahan kembali di pusat perhatian publik. Kebijakan ini menyasar tanah yang dikuasai pemilik hak namun dibiarkan menganggur, sementara kebutuhan lahan untuk perumahan, pangan, dan pembangunan daerah terus meningkat. Penelantaran Lahan Dinilai Merugikan Publik Pemerintah menilai praktik penelantaran tanah memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Banyak lahan […]

  • investasi antariksa Rusia program Cosmos

    Rusia Siapkan Rp900 Triliun untuk Proyek Antariksa “Cosmos”, Fokus Satelit hingga Roket Reusable

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 169
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) || Investasi antariksa Rusia kembali menarik perhatian dunia setelah pemerintah meluncurkan program ambisius bernama Cosmos. Program ini menyerap dana sekitar 4,5 triliun rubel atau setara 58 miliar dolar AS untuk memperkuat sektor luar angkasa nasional. Perdana Menteri Mikhail Mishustin mengumumkan langsung rencana tersebut dalam rapat kabinet. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan dana […]

expand_less