POST TRUTH PESTA DEMOKRASI
- account_circle Dr. Eni Samayati
- calendar_month Senin, 17 Mar 2025
- visibility 1.419
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pesta demokrasi Indonesia di era post-truth, ketika emosi dan narasi politik sering mengalahkan fakta.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com – Fenomena post-truth dalam pesta demokrasi semakin menguat dalam kehidupan politik Indonesia. Saat ini, emosi dan sentimen sering mengalahkan fakta. Akibatnya, opini publik mudah digiring oleh narasi manipulatif, bukan oleh data dan kebenaran.
Demokrasi yang Kehilangan Arah Nalar
Pada kenyataannya, Indonesia sedang melewati fase sosial-politik yang melelahkan. Pemerintah kerap melahirkan kebijakan tanpa dialog terbuka. Selain itu, ruang kritik publik terus menyempit. Karena itu, masyarakat kesulitan berpikir secara bebas dan rasional.
Lebih jauh, banyak program berjalan tanpa kajian yang matang. Pemerintah juga sering mengabaikan uji publik. Akibatnya, kebijakan gagal menjawab kebutuhan nyata rakyat. Situasi ini, pada akhirnya, memperbesar krisis kepercayaan terhadap negara.
Kritik Dipersempit, Polarisasi Diperlebar
Dalam iklim post-truth, kekuasaan menganggap dukungan sebagai kebenaran. Sebaliknya, mereka mencurigai kritik sebagai ancaman politik. Pola ini jelas merusak prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi hidup dari perbedaan pendapat.
Lebih ironis lagi, penguasa sering memberi label negatif pada suara kritis. Mereka menyebut kritik sebagai radikalisme atau gangguan stabilitas. Karena itu, ketakutan tumbuh di ruang publik. Banyak warga akhirnya memilih diam daripada bersuara.
Narasi Palsu dan Peran Prajurit Maya
Untuk menjaga kepentingan politik, elite kekuasaan memanfaatkan narasi menyesatkan. Mereka menggerakkan aktor anonim di media sosial. Para prajurit maya ini menyerang lawan dengan stigma dan hoaks. Setelah itu, mereka menghilang tanpa jejak.
Akibat praktik ini, ruang digital berubah menjadi medan konflik. Diskusi sehat menghilang. Sebaliknya, provokasi dan ujaran kebencian mendominasi. Oleh karena itu, perpecahan sosial semakin sulit dicegah.
Suara Jalanan yang Dianggap Gangguan
Di sisi lain, penguasa sering memandang demonstrasi sebagai ancaman ketertiban. Mereka tidak melihatnya sebagai bagian dari demokrasi. Aparat kerap merespons aksi damai dengan pendekatan represif. Gas air mata pun menggantikan dialog.
Akibatnya, kepercayaan publik terus menurun. Negara gagal mendengar suara warganya sendiri. Dengan demikian, demokrasi kehilangan makna substansialnya.
Pesta Demokrasi Tanpa Substansi
Setiap lima tahun, negara menggelar pemilu dengan anggaran besar. Pemerintah menghabiskan triliunan rupiah. Namun, rakyat jarang merasakan manfaatnya. Proses demokrasi justru terasa elitis dan transaksional.
Dalam konteks post-truth dalam pesta demokrasi, pemilu sering hanya menjadi formalitas. Banyak pihak meragukan keadilan prosesnya. Karena itu, demokrasi tampak sekadar label administratif, bukan kehendak rakyat.
Melawan Post-Truth demi Masa Depan Demokrasi
Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan nalar dan kejujuran. Masyarakat harus kembali menghargai fakta. Negara wajib membuka ruang kritik yang sehat. Selain itu, media dan warga perlu aktif melawan narasi palsu.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, demokrasi akan semakin rapuh. Indonesia berisiko kehilangan arah. Oleh sebab itu, melawan post-truth bukan pilihan, melainkan keharusan demi masa depan demokrasi.
- Penulis: Dr. Eni Samayati
- Editor: Rahman
- Sumber: https://duasatunews.com/opini/post-truth-dalam-pesta-demokrasi-indonesia
Saat ini belum ada komentar