Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Penipuan Mengatasnamakan KPK, Sahroni Bongkar Kasus

Penipuan Mengatasnamakan KPK, Sahroni Bongkar Kasus

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
  • visibility 256
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – Kasus penipuan mengatasnamakan KPK terungkap setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melaporkan permintaan uang mencurigakan yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga berujung pada penangkapan pelaku.

Peristiwa tersebut bermula ketika Sahroni menerima permintaan uang sebesar Rp300 juta dari seseorang yang mengaku sebagai bagian dari tim KPK. Permintaan itu disampaikan tanpa penjelasan terkait perkara hukum.

“Permintaan itu datang dari seseorang yang mengatasnamakan tim KPK dengan nilai Rp300 juta,” ujar Sahroni dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Merasa janggal, Sahroni tidak memenuhi permintaan tersebut. Ia memilih melakukan verifikasi kepada pihak internal KPK. Hasil pengecekan memastikan bahwa tidak ada permintaan resmi dari lembaga tersebut.

Menindaklanjuti temuan itu, Sahroni segera meminta aparat untuk mengambil langkah hukum.

“Kalau tidak benar, tangkap saja,” katanya.

Setelah memastikan adanya penipuan mengatasnamakan KPK, pihak KPK berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan penindakan.

Dalam proses penangkapan, Sahroni turut membantu dengan menyerahkan uang sebagai bagian dari strategi pengungkapan pelaku. Langkah tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pihak yang menerima uang.

Pelaku kemudian mendatangi Gedung DPR RI dan menemui korban di ruang tunggu pimpinan. Aparat yang telah bersiaga langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku beserta pihak lain yang terlibat.

Dari pengungkapan kasus tersebut, aparat menyita uang sekitar 17.400 dolar AS atau setara Rp300 juta. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah atribut palsu, seperti stempel dan surat berkop KPK.

Pihak Polda Metro Jaya mengungkap pelaku berinisial TH (48) menggunakan identitas palsu untuk meyakinkan korban.

Sahroni menilai modus penipuan mengatasnamakan KPK tersebut berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas pihak yang mengatasnamakan institusi resmi serta tidak mudah percaya pada permintaan uang dengan dalih pengurusan perkara.

Saat ini, aparat masih mendalami kasus tersebut dan menjerat pelaku dengan pasal penipuan dalam KUHP guna memberikan efek jera serta mencegah praktik serupa terulang.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • data bansos tidak tepat sasaran berdasarkan BPS 2026

    Data Bansos Tidak Tepat Sasaran: BPS Temukan 11.014 KPM

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 301
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Data bansos tidak tepat sasaran menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak lagi layak menerima bantuan sosial. Temuan ini berasal dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa temuan tersebut masuk kategori inclusion error. Artinya, penerima […]

  • Pemeriksaan istri Richard Lee di Polda Metro Jaya

    Pemeriksaan Istri Richard Lee oleh Polda Metro Jaya

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 352
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Pemeriksaan istri Richard Lee menjadi bagian dari langkah penyidik Polda Metro Jaya dalam mendalami kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan. Penyidik memeriksa Reni Effendi, istri dari Richard Lee, sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan penyidik melakukan pemeriksaan ini untuk […]

  • inovasi gadget 2023 smart home berbasis AI

    Stories of Resilience: Failed Gadgets That Paved the Way for Future Successes

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle ptmbi
    • visibility 696
    • 0Komentar

    Jkarata, duasatunews.com – Perkembangan teknologi terus melaju tanpa henti. Tahun 2023 menjadi bukti nyata kreativitas dan kecerdikan manusia. Gadget kini tidak lagi sekadar alat bantu. Sebaliknya, teknologi hadir untuk memperluas potensi manusia dan mendobrak batas lama. Seiring waktu, perangkat pintar semakin menyatu dengan rutinitas harian. Teknologi membantu bekerja lebih cepat, hidup lebih sehat, dan berpikir […]

  • Said Iqbal Penasihat Presiden menyampaikan fokus penghapusan outsourcing, upah layak, dan jaminan sosial bagi pekerja Indonesia

    Said Iqbal Fokus Perjuangkan Penghapusan Outsourcing dan Upah Layak Usai Dilantik Presiden Prabowo

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan fokus kerjanya pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia akan mengawal pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama terkait outsourcing, upah layak, dan jaminan sosial. Said Iqbal menyampaikan hal tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Fokus pada Pengaturan Outsourcing Said Iqbal menilai […]

  • Penyidik menelusuri aset korupsi FA dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU.

    Legislator Desak Aparat Kejar Seluruh Aset Diduga Hasil Korupsi FA

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 102
    • 6Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendesak aparat penegak hukum menelusuri dan menyita seluruh aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) milik FA. Langkah itu bertujuan mengungkap aliran dana sekaligus menemukan pihak lain yang ikut terlibat. Rikwanto menilai penyidik tidak boleh berhenti setelah menetapkan tersangka. Aparat harus […]

  • aksi JMHI terkait tambang emas ilegal Bolmut di Mabes Polri

    JMHI Bongkar Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal di Bolmut: Copot dan Periksa Kapolsek Pinogaluman-Kapolres Bolmut

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (8/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri segera memanggil dan memeriksa Kapolsek Pinogaluman serta Kapolres Bolaang Mongondow Utara terkait dugaan maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal. Selain itu, JMHI mendesak […]

expand_less