Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Tambang Batubara Dekat Permukiman, Eks Wamenkumham Era SBY Angkat Suara

Tambang Batubara Dekat Permukiman, Eks Wamenkumham Era SBY Angkat Suara

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
  • visibility 181
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Duasatunews.com) – Tambang batubara dekat permukiman di Kalimantan Selatan memicu perhatian serius. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Indrayana, secara terbuka mengkritik aktivitas tambang yang berdiri sangat dekat dengan rumah warga.

Kritik tersebut muncul melalui unggahan media sosial. Dalam unggahan itu, Denny memperlihatkan lokasi tambang batubara di Sungai Taib, Kabupaten Kotabaru. Lokasi tersebut hanya berjarak beberapa meter dari permukiman warga.

Selain itu, Denny menandai akun Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menandai Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Satgas Penanganan Tambang Ilegal. Melalui langkah ini, ia meminta pemerintah pusat segera bertindak.

Menurut Denny, tambang batubara dekat permukiman sulit diterima secara logika. Aktivitas pertambangan seharusnya memiliki jarak aman dari kawasan hunian. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Lebih lanjut, ia menilai pembiaran terjadi secara berulang. Banyak pihak dinilai memilih diam. Aparat, LSM, media, hingga pemerintah daerah belum menunjukkan sikap tegas.

Di sisi lain, Denny mengungkap informasi penting. Pelabuhan yang menunjang aktivitas tambang tersebut diduga milik Badan Usaha Milik Daerah. Karena itu, ia menilai negara memiliki tanggung jawab langsung dalam persoalan ini.

Akibat situasi tersebut, warga hidup dalam kecemasan. Mereka menghadapi ancaman kerusakan lingkungan. Selain itu, risiko longsor terus menghantui kawasan permukiman.

Oleh sebab itu, Denny meminta penegakan hukum berjalan nyata. Ia menegaskan negara harus melindungi warga. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Jaksa Agung: 192 Pejabat Dicopot

    Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Jaksa Agung: 192 Pejabat Dicopot

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 422
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penertiban di sektor pertanian kembali mengemuka ke ruang publik. Kali ini, perhatian tertuju pada pernyataan Menteri Pertanian yang mengaku kerap menyebut nama pejabat penegak hukum saat pengawasan lapangan. Karena menyangkut distribusi pangan dan pupuk, isu ini langsung berdampak pada kepentingan petani dan konsumen. Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong percepatan swasembada pangan. Karena […]

  • Perketat seleksi beasiswa LPDP dibahas Komisi X DPR RI di Gedung DPR

    Perketat Seleksi Beasiswa LPDP, Komisi X DPR RI Ingatkan

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 224
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Perketat seleksi beasiswa LPDP menjadi perhatian serius DPR setelah muncul polemik yang melibatkan mantan penerima beasiswa. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, secara terbuka meminta pemerintah memperkuat mekanisme seleksi agar penerima beasiswa memiliki integritas, nasionalisme, dan komitmen pengabdian yang jelas. Permintaan tersebut muncul setelah pernyataan mantan penerima LPDP berinisial DS menuai […]

  • Demokrat bersama Prabowo Diminta Jadi Solusi Bangsa

    Demokrat bersama Prabowo Diminta Jadi Solusi Bangsa

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 401
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan bahwa Demokrat bersama Prabowo perlu mengambil peran sebagai bagian dari solusi dan kemajuan bangsa. Menurutnya, seluruh elemen politik harus berkontribusi positif dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Pesan SBY untuk Demokrat Bersama Prabowo SBY menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri perayaan Natal nasional Partai […]

  • Audiensi Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Penggiat Keluarga membahas Raperda perlindungan keluarga Jabar di ruang rapat Gedung DPRD Bandung.

    DPRD Jabar Dorong Raperda Perlindungan Keluarga, Fokus Ketahanan di Era Digital

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) — Raperda perlindungan keluarga Jabar menjadi langkah strategis DPRD Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga di tengah arus digital. DPRD juga menargetkan perlindungan anak dari berbagai risiko sosial. Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah, menegaskan Komisi V menggagas Raperda perlindungan keluarga Jabar sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Komisi V akan mengajukan […]

  • 300 jembatan perintis TNI AD di daerah terpencil Indonesia

    300 Jembatan Perintis Rampung, Presiden Terima Laporan TNI AD

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo Subianto menerima laporan penyelesaian 300 jembatan perintis dalam tiga bulan terakhir. Proyek ini menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak menyampaikan laporan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026). Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, serta jajaran TNI AD menghadiri rapat itu. Teddy menjelaskan TNI Angkatan Darat […]

  • orban penipuan izin dapur MBG melapor ke Mapolres Pamekasan

    Polisi usut dugaan penipuan pengurusan izin dapur MBG

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatuews.com) – Kasus penipuan izin dapur MBG di Pamekasan, Jawa Timur, kini diselidiki aparat kepolisian. Warga melaporkan kerugian puluhan juta rupiah setelah pelaku menjanjikan pengurusan izin operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polres Pamekasan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya, penyidik mengumpulkan bukti dan memeriksa keterangan korban. Kronologi Kasus Awalnya, terduga pelaku menawarkan jasa […]

expand_less