Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Korban Sipil Papua Tewas, Operasi TNI Disorot Komnas HAM

Korban Sipil Papua Tewas, Operasi TNI Disorot Komnas HAM

  • account_circle Reski
  • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
  • visibility 290
  • comment 3 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Papua,(duasatunews.com)//Komnas HAM mendesak Tentara Nasional Indonesia segera mengevaluasi operasi keamanan setelah insiden korban sipil papua tewas di Kabupaten Puncak. Insiden ini menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai sejumlah lainnya.

Ketua Anis Hidayah menyatakan aparat TNI menjalankan operasi terhadap kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kampung Kembru saat kejadian berlangsung. Ia menegaskan Komnas HAM masih memverifikasi jumlah korban dan kronologi.

“Korban mencakup perempuan dan anak-anak. Kami terus mengumpulkan informasi dari berbagai pihak,” kata Anis, Sabtu (18/4).

Korban Sipil Papua Tewas Jadi Sorotan

Komnas HAM mengecam jatuhnya korban sipil dan menilai aparat harus melindungi warga dalam setiap operasi. Lembaga ini menempatkan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas utama.

Anis menegaskan tindakan yang merenggut nyawa warga sipil melanggar prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Ia juga menekankan bahwa hak hidup dan rasa aman tidak boleh berkurang dalam kondisi apa pun.

Evaluasi Operasi Usai Korban Sipil Papua Tewas

Komnas HAM meminta Panglima TNI Agus Subianto mengevaluasi operasi secara menyeluruh. Lembaga ini mendorong TNI menjalankan pendekatan profesional, terukur, dan menghormati HAM.

Komnas HAM juga mengingatkan aparat dan kelompok bersenjata untuk menahan diri agar tidak memperluas konflik dan tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

Perlindungan Warga dan Pemulihan Korban

Pemerintah perlu melindungi masyarakat sipil, terutama kelompok rentan. Pemerintah juga perlu memulihkan kondisi korban luka dan mendampingi keluarga korban jiwa.

Komnas HAM menilai jaminan keamanan penting agar warga tetap tinggal dan tidak mengungsi. Stabilitas sosial membantu mencegah dampak yang lebih luas.

Investigasi Masih Berjalan

Komnas HAM terus mengumpulkan data kasus korban sipil papua tewas dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Lembaga ini melanjutkan pemantauan untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Windi anggraini

Komentar (3)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sidang Perdana Immanuel Ebenezer di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    Sidang Perdana Immanuel Ebenezer, KPK Ungkap Rp201 M

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 462
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Sidang Perdana Immanuel Ebenezer berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025 itu menghadapi dakwaan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jaksa penuntut umum langsung membacakan surat dakwaan dalam agenda pertama tersebut. Pengadilan membuka persidangan untuk umum […]

  • AS serang Iran 2026 memicu kepulan asap dan ledakan di kawasan perkotaan Iran

    AS Serang Iran, Timur Tengah di Ambang Perang Terbuka: Ledakan Terdengar hingga Bahrain dan Saudi

    • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 452
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) — Ketegangan di Timur Tengah kembali melonjak tajam setelah itu, Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Iran pada Sabtu (28/2/2026). Langkah ini menyusul serangan pendahuluan Israel ke sejumlah target strategis. Akibatnya, kekhawatiran akan pecahnya perang regional semakin menguat. Sebelumnya, Washington dan Teheran menjalani negosiasi terkait isu nuklir. Namun demikian, pembicaraan terakhir pada Kamis […]

  • jalan rusak Indonesia dengan lubang besar di jalur utama

    Jalan Rusak Indonesia: Mengapa Struktur Jalan Mudah Berlubang

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 333
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Jalan rusak Indonesia masih menjadi persoalan berulang di berbagai wilayah. Seiring waktu, jalan berlubang, retak, dan bergelombang terus bermunculan meskipun proyek perbaikan dilakukan hampir setiap tahun. Karena itu, publik kembali mempertanyakan ketahanan struktur jalan serta efektivitas pengelolaannya di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas dan logistik. Kelebihan Muatan Truk Picu Jalan Rusak Kelebihan muatan […]

  • Jakarta Kota Sinema kolaborasi Busan di Balai Kota Jakarta

    Jakarta Perkuat Kolaborasi Global, Bidik Status Kota Sinema Dunia Lewat Kerja Sama dengan Busan

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 273
    • 2Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat langkah menjadikan ibu kota sebagai kota sinema melalui kerja sama internasional dengan Busan, Korea Selatan. Delegasi Busan Film Commission mengunjungi Balai Kota Jakarta pada 9–10 April 2026. Pertemuan ini memperkuat pengembangan industri perfilman di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai Jakarta memiliki potensi besar di […]

  • Ilustrasi Arnol Ibnu Rasyid memimpin organisasi pemuda

    Arnol Ibnu Rasyid Terpilih Nakhodai Himpunan Pemuda 21 Nusantara

    • calendar_month Sabtu, 18 Feb 2023
    • account_circle ptmbi
    • visibility 1.097
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Arnol Ibnu Rasyid terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pemuda 21 Nusantara dalam Musyawarah Besar (Mubes) di Cisarua, Bogor. Kegiatan tersebut berlangsung pada 14–16 Februari 2023. Peserta Mubes memilih Arnol melalui voting tertutup. Ia meraih 84 suara. Rivalnya, Irjal Ridwan, memperoleh 34 suara dari total 118 peserta. Himpunan Pemuda 21 Nusantara memusatkan perhatian pada […]

  • ilustrasi gedung KPK terkait putusan MK pimpinan KPK di Jakarta

    Putusan MK soal Pimpinan KPK Dinilai Tepat, Perkuat Independensi Lembaga

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 220
    • 0Komentar

    putusan MK pimpinan KPK mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini menilai keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah tepat untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga independensi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa aturan baru mewajibkan calon pimpinan untuk nonaktif dari jabatan atau profesinya sebelum menjabat. Ia menilai kebijakan ini mampu mencegah konflik kepentingan sejak […]

expand_less