Pemuda 21 Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra
- account_circle Afs
- calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
- visibility 1.475
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – KIP Kuliah mahasiswa Sultra kembali menjadi perhatian publik. Organisasi Pemuda 21 menyuarakan kekecewaan terhadap Haerul Saleh yang kini menjabat sebagai Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka menilai Haerul Saleh belum menunjukkan langkah konkret untuk memperjuangkan tambahan kuota KIP Kuliah bagi mahasiswa Sulawesi Tenggara.
Kader Pemuda 21, Masda Agus, menyebut jabatan Haerul Saleh sangat strategis. Menurutnya, posisi tersebut seharusnya memberi dampak langsung bagi daerah asal, khususnya dalam membuka akses pendidikan tinggi. Namun, mahasiswa Sultra masih menghadapi keterbatasan kuota KIP Kuliah setiap tahun.
“KIP Kuliah mahasiswa Sultra sangat dibutuhkan. Banyak mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu. Tanpa bantuan ini, mereka terancam putus kuliah,” ujar Masda Agus.
Aspirasi Tidak Mendapat Tanggapan
Masda Agus mengungkapkan bahwa Pemuda 21 telah berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka mendatangi kediaman Haerul Saleh. Namun, langkah tersebut tidak membuahkan hasil.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Namun, beliau tidak menemui kami. Aspirasi itu tidak tersampaikan,” katanya.
KIP Kuliah Mahasiswa Sultra Adalah Hak
Pemuda 21 menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan hak mahasiswa tidak mampu. Negara menjamin hak pendidikan melalui Pasal 31 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mewajibkan negara memperluas akses pendidikan secara adil.
Masda Agus menilai ketimpangan akses pendidikan akan berdampak panjang. Ia menyebut Sulawesi Tenggara membutuhkan sumber daya manusia terdidik untuk mendorong pembangunan daerah.
“Jika akses pendidikan tertutup, daerah akan tertinggal. Mahasiswa Sultra jangan terus menjadi korban keterbatasan kuota,” tegasnya.
Desakan Transparansi dan Evaluasi
Selain mengkritik Haerul Saleh, Pemuda 21 mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi distribusi KIP Kuliah. Mereka meminta pemerintah memastikan penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran.
Pemuda 21 menegaskan akan terus mengawal isu KIP Kuliah mahasiswa Sultra. Mereka juga membuka peluang kerja sama dengan organisasi mahasiswa lain demi memperjuangkan hak pendidikan generasi muda.
Saat ini belum ada komentar