Prabowo Perintahkan 18 Proyek Mulai Konstruksi Maret 2026
- account_circle Adrian moita
- calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
- visibility 362
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com— Pemerintah pusat mempercepat 18 proyek industri hilir strategis saat Indonesia masih bergantung pada impor energi dan menghadapi krisis pengelolaan sampah di banyak kota. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh proyek itu mulai konstruksi paling lambat Maret 2026.
Kebijakan ini memengaruhi arah investasi negara, kesiapan daerah, serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar proyek.
Target 2026 Jadi Penentu Arah Hilirisasi
Pemerintah menilai percepatan proyek penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Selama ini, ekspor bahan mentah masih mendominasi struktur ekonomi nasional. Impor energi juga terus menekan anggaran dan neraca perdagangan.
Karena itu, pemerintahan Prabowo menjadikan hilirisasi sebagai strategi utama sejak awal masa jabatan. Pemerintah menempatkan target konstruksi 2026 sebagai ukuran awal keberhasilan kebijakan tersebut.
Arahan Presiden dan Jadwal Pelaksanaan
Presiden Prabowo menyampaikan instruksi percepatan dalam retret kabinet di Kompleks Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Menteri Luar Negeri Prasetyo Hadi menjelaskan enam proyek akan memulai konstruksi pada Januari 2026. Proyek lain menyusul pada Februari hingga Maret.
Seluruh proyek telah melewati tahap pra-kelayakan. Pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp600 triliun untuk mendukung pelaksanaan. Danantara Indonesia memimpin koordinasi investasi dan pengawasan proyek.
Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi, pertanian, hilirisasi mineral, serta industri pengolahan bernilai tambah.
Program Sampah Jadi Energi Disorot
Program Sampah Menjadi Energi (PSEL) menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas waste-to-energy di 34 kabupaten dan kota.
Daerah sasaran memiliki volume sampah harian di atas 1.000 ton. Kondisi itu selama ini memicu persoalan TPA penuh, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan warga.
Melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan timbunan sampah, penurunan polusi, dan produksi energi dari limbah yang tidak dapat didaur ulang.
DME untuk Tekan Impor LPG
Pemerintah juga mendorong proyek gasifikasi batubara untuk menghasilkan dimetil eter (DME). Pemerintah menyiapkan DME sebagai pengganti LPG impor yang selama ini membebani anggaran negara.
Prasetyo menyatakan DME berbahan batubara kalori rendah akan memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah berharap kebijakan ini menurunkan ketergantungan impor dalam beberapa tahun ke depan.
Catatan Publik soal Risiko dan Pengawasan
Sejumlah kalangan publik menyoroti risiko percepatan proyek tanpa pengawasan ketat. Program waste-to-energy berpotensi mengurangi krisis sampah, tetapi juga dapat memicu masalah emisi dan konflik sosial.
Publik mendorong pemerintah memastikan transparansi investasi, kesiapan daerah, dan pengawasan lingkungan yang konsisten sejak awal proyek.
Dampak Daerah dan Ujian Pemerintahan
Jika proyek berjalan sesuai jadwal, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa lapangan kerja, peningkatan nilai tambah sumber daya lokal, dan perbaikan layanan publik. Namun koordinasi yang lemah berisiko memicu pembengkakan biaya dan proyek terbengkalai.
Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga bekerja lintas sektor serta menyingkirkan kepentingan sektoral. Target konstruksi 2026 kini menjadi ujian awal bagi konsistensi pemerintah dalam mewujudkan hilirisasi yang berdampak nyata bagi publik.
- Penulis: Adrian moita
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: https://www.setneg.go.id
Saat ini belum ada komentar