Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Mantan Kepala BPN Bengkulu Selatan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Sertifikat di Kawasan Hutan

Mantan Kepala BPN Bengkulu Selatan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Sertifikat di Kawasan Hutan

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
  • visibility 261
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bengkulu Selatan, (Duasatunews.com)  – Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan mantan Kepala BPN berinisial SR sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM). Kasus ini terjadi di kawasan hutan produksi terbatas Bukit Rabang, Kecamatan Ulu Manna.

Kepala Seksi Pidsus, Haryandana Hidayat, menyebut SR menerbitkan 19 sertifikat di area hutan. Padahal, kawasan tersebut tidak boleh menjadi hak milik pribadi.

Penyidik menetapkan SR sebagai tersangka setelah mengumpulkan dua alat bukti. Tim juga menggelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebelum mengambil keputusan.

Setelah itu, penyidik langsung menahan SR di Rutan Manna selama 20 hari untuk kebutuhan penyidikan.

Kejari Bengkulu Selatan terus mengembangkan kasus ini. Penyidik kini menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan lima tersangka lain. Mereka berasal dari internal BPN, ASN Pemkab Bengkulu Selatan, dan mantan kepala desa.

Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan kawasan hutan produksi terbatas. Area tersebut memiliki perlindungan hukum dan tidak boleh dialihkan menjadi kepemilikan pribadi.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sikap tolak utang IMF dalam rapat resmi terkait kondisi APBN Indonesia

    “Purbaya Tolak Tawaran Utang IMF, Tegaskan APBN RI Tetap Kuat”

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 123
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Purbaya tolak utang IMF saat menghadiri forum internasional di Washington DC. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sikap tersebut dalam pertemuan dengan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Ia menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga. Pemerintah tetap mempertahankan batas defisit di level 3 persen meski harga minyak mengalami kenaikan. […]

  • Tolak Peredaran Narkoba, Mahasiswa dan Pemuda Landono Desak APH Bertindak Tegas

    Tolak Peredaran Narkoba, Mahasiswa dan Pemuda Landono Desak APH Bertindak Tegas

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 402
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Penolakan peredaran narkoba Landono semakin menguat seiring meningkatnya keresahan masyarakat. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pelajar Landono secara terbuka menyatakan sikap tegas terhadap maraknya peredaran narkoba yang mulai mengancam generasi muda dan ketertiban sosial di Kecamatan Landono. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pelajar Landono, Brian Putra, menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata […]

  • Ilustrasi aksi May Day 2026 di Monas Jakarta dengan massa buruh membawa spanduk tuntutan dan mengikuti dialog terbuka

    Aksi May Day 2026 Dipindah ke Monas, Buruh Pilih Dialog Langsung dengan Presiden

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengalihkan lokasi aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 ke Monumen Nasional. Sebelumnya, massa merencanakan aksi di depan Gedung DPR RI. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengambil keputusan ini setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Presiden membuka ruang dialog bagi buruh. KSPI membawa 11 tuntutan dalam […]

  • modal minimum bank daerah dibahas Komisi II DPR RI

    DPR Kawal Ketat Wacana Kenaikan Modal Minimum demi Jaga Daya Tahan Bank Daerah

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 276
    • 1Komentar

    BANJARMASIN, Duasatunews.com — kebijakan modal minimum bank daerah menjadi perhatian serius DPR RI. Parlemen menilai kebijakan tersebut harus melindungi stabilitas perbankan tanpa menekan keuangan pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan DPR mengawal setiap pembahasan kebijakan modal minimum bank daerah secara ketat. Ia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai […]

  • Dadan Hindayana tersangka kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis yang diusut Kejaksaan Agung.

    Dadan Hindayana Tersangka, Kejagung Yakin Punya Bukti

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 53
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memenuhi syarat hukum. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengakui proses penanganan perkara tersebut berlangsung cepat. Meski demikian, tim penyidik mempelajari dugaan penyimpangan dalam program […]

  • post-truth dalam pesta demokrasi Indonesia

    POST TRUTH PESTA DEMOKRASI

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Dr. Eni Samayati
    • visibility 1.282
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Fenomena post-truth dalam pesta demokrasi semakin menguat dalam kehidupan politik Indonesia. Saat ini, emosi dan sentimen sering mengalahkan fakta. Akibatnya, opini publik mudah digiring oleh narasi manipulatif, bukan oleh data dan kebenaran. Demokrasi yang Kehilangan Arah Nalar Pada kenyataannya, Indonesia sedang melewati fase sosial-politik yang melelahkan. Pemerintah kerap melahirkan kebijakan tanpa dialog […]

expand_less