Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Hadiri May Day di Monas, Pemerintah Tegaskan Komitmen pada Kesejahteraan Buruh

Prabowo Hadiri May Day di Monas, Pemerintah Tegaskan Komitmen pada Kesejahteraan Buruh

  • account_circle Reski
  • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
  • visibility 226
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com) — Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monumen Nasional menjadi sorotan. Pemerintah menilai keikutsertaan langsung kepala negara mencerminkan komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyatakan bahwa kehadiran Presiden di tengah aksi buruh bukan sekadar simbolik. Ia menegaskan, langkah tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kaum pekerja yang selama ini memperjuangkan hak-haknya.

Menurut Fadli, dalam pidatonya Presiden menyampaikan sejumlah rencana kebijakan dan regulasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Pemerintah, kata dia, memandang perlu adanya afirmasi kebijakan guna memperkuat perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu, perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada buruh. Fadli menambahkan bahwa kelompok lain seperti petani dan nelayan juga menjadi bagian dari prioritas kebijakan kesejahteraan. Ia menilai, peningkatan perhatian terhadap kelompok tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Presiden Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 08.35 WIB dengan pengawalan. Ia tampak menyapa ribuan buruh yang telah berkumpul sejak pagi di kawasan Monas. Kehadirannya disambut antusias oleh massa yang berbaris di pintu masuk hingga area panggung utama.

Momentum May Day tahun ini menjadi ruang bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait perlindungan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah menilai dialog langsung antara pemimpin negara dan pekerja merupakan bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • penyidikan kasus korupsi kuota haji di Gedung Merah Putih KPK Jakarta

    Korupsi Kuota Haji: KPK Dalami Peran Pemilik Maktour

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 269
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Kasus korupsi kuota haji kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk biro perjalanan umrah Maktour. Penyidikan ini menelusuri pembagian kuota dan aliran dana yang diduga melibatkan pejabat Kementerian Agama. KPK Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perkara ini melalui dua jalur […]

  • Prabowo panggil Airlangga ke Istana bahas efisiensi anggaran

    Prabowo Panggil Airlangga ke Istana Bahas Efisiensi

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 306
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Prabowo panggil Airlangga ke Istana bersama sejumlah menteri ekonomi untuk membahas efisiensi anggaran pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengundang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore. Pertemuan ini berlangsung dalam rapat terbatas. Selain itu, pemerintah […]

  • PHK 2026 akibat AI di perusahaan global, karyawan meninggalkan kantor setelah pemutusan kerja

    Gelombang PHK 2026 Makin Ganas, AI Jadi Pemicu Utama

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 229
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) global terus meningkat sepanjang awal 2026. Dalam empat bulan pertama, banyak perusahaan besar memangkas tenaga kerja dan menunda perekrutan baru. Perusahaan mengambil langkah ini karena mereka meningkatkan investasi pada teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendorong efisiensi operasional. Sejumlah perusahaan teknologi memimpin tren ini. Meta memangkas sekitar 10% tenaga […]

  • MUI dukung Indonesia gabung Board of Peace usai bertemu Presiden Prabowo

    MUI Dukung BoP, Prabowo Tegaskan Sikap soal Palestina

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 497
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – MUI dukung BoP setelah mendengar penjelasan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dukungan tersebut bersifat bersyarat. MUI menekankan prinsip kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengatakan Presiden menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Penjelasan itu memberi kejelasan arah kebijakan […]

  • sidang ASN Kemenaker kasus pemerasan RPTKA di Pengadilan Tipikor Jakarta

    ASN Kemenaker RPTKA Hadapi Sidang Tuntutan

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 282
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) –  ASN Kemenaker RPTKA menghadapi sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan tenaga kerja asing. Selain itu, perkara ini menjadi sorotan publik karena nilai kerugian yang besar. Sidang berlangsung pada Senin pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, majelis hakim yang dipimpin Lucy Ermawati menyidangkan perkara ini bersama hakim […]

  • APBN untuk kurban, hewan kurban, Idul Adha

    Penggunaan APBN untuk Hewan Kurban Dinilai Sah, Asalkan Transparan dan Tepat Sasaran

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta,(duastunews.com )– Wakil Ketua DPP KORLABI (Komando Pelaporan Bela Islam), Novel Bamumin, menilai pemerintah boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban. Namun, pemerintah harus menjalankan kebijakan itu sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut Novel, pemerintah dapat menjalankan program sosial keagamaan yang memberi manfaat luas bagi rakyat. Karena itu, pemerintah […]

expand_less