Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Dunia Kian Tidak Aman bagi Jurnalis, UNESCO Desak Perlindungan dan Kebebasan Pers Diperkuat

Dunia Kian Tidak Aman bagi Jurnalis, UNESCO Desak Perlindungan dan Kebebasan Pers Diperkuat

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
  • visibility 381
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com)-Isu perlindungan jurnalis global kembali menjadi perhatian setelah UNESCO mencatat penurunan kebebasan pers di berbagai kawasan. Organisasi ini menilai dukungan terhadap jurnalisme independen harus diperkuat agar publik tetap memperoleh informasi yang akurat.

Tekanan terhadap Media Meningkat
UNESCO melaporkan kebebasan berekspresi global turun sekitar 10 persen sejak 2012. Direktur Jenderalnya, Khaled El-Enany, menegaskan jurnalisme berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi.

Data Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan peningkatan praktik sensor diri di kalangan jurnalis hingga 69 persen dalam kurun 2012–2025. Tekanan hukum, ancaman, dan pembatasan regulasi menjadi faktor utama yang memicu kondisi tersebut.

Tantangan di Ruang Digital
Tekanan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang digital. Riset International Center for Journalists bersama UN Women menemukan sebagian besar jurnalis perempuan mengalami kekerasan daring. Dalam banyak kasus, serangan tersebut berkembang menjadi ancaman nyata.

Situasi ini menunjukkan pentingnya menjaga ekosistem media yang aman dan berkelanjutan. Penyebaran disinformasi yang cepat melalui teknologi digital semakin menantang peran jurnalisme sebagai sumber informasi terpercaya.

Perkembangan dan Upaya Global
Sejumlah negara mulai menunjukkan kemajuan. Hampir setengah dari 194 negara telah mengakui media komunitas melalui kerangka hukum. Selain itu, lebih dari 139 negara memberikan jaminan hukum atas hak publik untuk mengakses informasi.

Perkembangan teknologi juga mendorong kolaborasi lintas negara dalam jurnalisme investigasi. Model kerja sama ini membantu media mengungkap isu global yang kompleks secara lebih efektif.

Dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, Sudanese Journalists Syndicate menerima penghargaan atas keberanian mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah konflik.

Penegasan
Upaya memperkuat perlindungan jurnalis global membutuhkan dukungan kebijakan, perlindungan hukum, dan pendanaan yang berkelanjutan. Langkah ini penting agar media independen tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga kualitas informasi publik.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Rekomendasi Untuk Anda

  • rekor penonton Persipura Jayapura 20.270 orang di Stadion Lukas Enembe

    Peca Rekor Penonton Persipura Jayapura di Liga 2 2025–2026

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 581
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Rekor penonton Persipura Jayapura kembali tercipta di Liga 2 Championship musim 2025–2026. Pada laga tersebut, Persipura menjamu Barito Putera di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu. Sebanyak 20.270 penonton memadati stadion dan menyaksikan pertandingan secara langsung. Selain mencetak rekor, Persipura juga menunjukkan kekuatan dukungan publik Papua. Karena itu, Manajer Persipura Jayapura, […]

  • Raja Malaysia Kecewa Korupsi di Militer, Singgung Petinggi ATM

    Raja Malaysia Kecewa Korupsi di Militer, Singgung Petinggi ATM

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 723
    • 0Komentar

    Jakarta|duasatunews.com — Korupsi ATM Malaysia menjadi perhatian serius Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia menyampaikan sikap tegas tersebut saat membuka Sidang Pertama Masa Jabatan Ke-15 Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur, Senin (19/1). Raja Tegaskan Bahaya Korupsi di Institusi Negara Dalam pidatonya di gedung Parlemen Malaysia (https://www.parlimen.gov.my), Sultan Ibrahim menilai praktik rasuah di Angkatan […]

  • Aksi massa menolak kemunduran demokrasi Indonesia

    Kemunduran Demokrasi Indonesia dan Krisis Substansi

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle Penulis: Eni Samayati
    • visibility 858
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Kemunduran demokrasi Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, kekuasaan melemahkannya secara perlahan melalui kebijakan elitis, manipulasi hukum, dan pembatasan kritik publik. Di satu sisi, negara masih menggelar pemilu dan mempertahankan lembaga formal. Namun di sisi lain, praktik politik sehari-hari terus menggerus substansi demokrasi. Sejak awal, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. […]

  • Pemburu Masa Depan Pemuda 21 dalam kegiatan Bina Akrab tahun 2023

    PEMBURU MASA DEPAN

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.042
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pertama, saya menghirup udara di dalam pesawat dengan jantung berdebar. Sejak saat itu, saya menyadari perjalanan ini masih panjang. Oleh karena itu, saya bersiap menghadapi proses dan dinamika yang berliku. Ketika ombak mengguncang bahtera kehidupan yang memuat jutaan manusia, maka pendidikan hadir sebagai nahkoda penunjuk arah keselamatan. Mimpi, Proses, dan Seleksi Alam […]

  • KTT D-8 2026 membahas kerja sama ekonomi negara berkembang

    KTT D-8 2026: Indonesia Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 589
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) yang akan berlangsung di Jakarta pada April 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang. Pemerintah menargetkan forum ini menghasilkan kesepakatan nyata yang memberi dampak langsung, bukan sekadar pertemuan simbolik. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah kini menyusun agenda […]

  • KPK Hentikan Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara, Publik Soroti Batas Kewenangan Hukum

    KPK Hentikan Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara, Publik Soroti Batas Kewenangan Hukum

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 708
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, memicu perhatian publik. KPK menghentikan perkara yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena auditor tidak dapat menghitung kerugian negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa auditor menyimpulkan pengelolaan tambang nikel […]

expand_less